Suara.com - Partai Gerindra angkat bicara ihwal pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyoroti pelaksanaan food estate. Hasto sebelumnya menyebut program tersebut disalahgunakan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono menegaskan, penilaian Hasto itu tidaklah benar. Kata dia, program food estate di bawah Kementerian Pertahanan itu merupakan sebuah solusi pangan ke depan.
"Saya kira itu tidak benar ya. Saya rasa food estate adalah solusi ke depan," kata Budi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Budi menyebut, food estate merupakan program yang bisa berkembang dengan baik.
"Saya rasa bisa berkembang dengan baik. Jadi kita harap ini yang sangat penting dan memang perlu suatu terobosan dalam bentuk food estate untuk kedaulatan pangan Indonesia ke depan," tutur Budi.
Budi lantas menanggapi ihwal food estate yang dianggap hingga kini belum menuai hasil.
"Saya rasa pada saatnya nanti kita lihat ya, apa yang telah dilaksanakan dan saya rasa akan ada hasil yang baik dari food estate tersebut," kata Budi.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dana Rp 1 triliun mengalir ke partai politik dari tindak pidana kejahatan lingkungan. Dia mendorong temuan itu diproses secara hukum.
"Ya kejahatan sebagaimana disampaikan oleh PPATK harus diproses hukum, karena PPATK kan sebagai instrumen awal terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi melalui aliran dana yang terjadi. Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan," kata Hasto ditemui di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023).
Baca Juga: Ganjar dan Anies Keok, Prabowo Unggul di Head to Head Capres Versi Survei Voxpol
Apalagi, kata dia, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menaruh perhatian terhadap isu lingkungan. Hal itu ditunjukkan dengan adanya program merawat pertiwi.
Hasto lantas menyampaikan catatan yang dimiliki pihaknya terhadap apa yang telah dilakukan Presiden RI Jokowi. Terutama soal program Food Estate atau pengembangan pangan yang disebutnya kekinian telah disalahgunakan.
"Maka kami, mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan. Dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," tuturnya.
Untuk itu, kata dia, PDIP dengan program merawat pertiwi menunjukan cara berpolitik yang baik. Ia lantas menyampaikan, dalam mencari pemimpin juga harus dilihat rekam jejaknya terhadap merawat pertiwi.
"Inilah yang harus kita rawat dengan sebaik-baiknya bahwa politik itu merawat pertiwi, politik itu merawat kehidupan, untuk itu mari kita cari pemimpin yang betul-betul punya track record dalam merawat pertiwi, merawat kehidupan dalam merawat kehidupan, di dalam membangun masa depan yang berkemajuan bagi seluruh komponen bangsa," terangnya.
Berita Terkait
-
Ganjar dan Anies Keok, Prabowo Unggul di Head to Head Capres Versi Survei Voxpol
-
Dihadapi Lawan Berkoalisi Gemuk, Ganjar Dianggap Berpeluang Menang di Pilpres 2024
-
Soal Budiman Sudjatmiko Disebut Dukung Prabowo, Sekjen PDIP Hasto: Itu Klaim!
-
Respons Temuan PPATK Soal Aliran Dana Rp 1 Triliun, Hasto PDIP Singgung Program Food Estate Disalahgunakan
-
Soal Isu Gibran Jadi Cawapres Prabowo, PDIP Singgung Tahap Kepemimpinan Wali Kota Jadi Gubernur
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus
-
Jakarta Utara Siaga Banjir Rob! Supermoon Ancam Pesisir November Ini