Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan tak ada kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) alias sekolah online untuk mengurangi polusi udara. Sejauh ini rencana pihaknya baru menerapkan aturan bekerja dari rumah alias Work From Home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pernyataan ini merupakan klarifikasi Heru yang sempat mengatakan akan menerapkan PJJ atau belajar dari rumah di bulan September selama tiga bulan.
"Kemarin salah, saya nggak bilang soal PJJ," ujar Heru di Kantor Kemenko Marves, Jumat (18/8/2023).
Kebiasaan sekolah online ini, kata Heru, hanya berlaku selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada 4-7 September 2023 saja. Setelah itu, kegiatan belajar mengajar akan berlangsung seperti biasa.
Selain itu, kebijakan bekerja dari rumah alias Work From Home (WFH) masih akan diberlakukan selama dua bulan dari 21 Agustus 2023 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI.
Sementara, untuk perusahaan swasta masih berupa imbauan karena pihaknya tak bisa memaksa lantaran tak ada aturan mengikat.
"Kalau saya yang tidak bersentuhan dengan masyarakat, rumah sakit dan sekolah tidak (WFH)," pungkasnya.
WFH Selama KTT ASEAN
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan sistem bekerja dari rumah alias Work From Home (WFH) untuk para ASN Pemprov DKI selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.
Baca Juga: 6 Tips Ampuh Membersihkan Udara Kotor di Lingkungan Sekitar Rumah
Pengaturannya, sebanyak 75 persen WFH dan 25 persen bekerja di kantor.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono menuturkan ketentuan ini dibuat untuk membantu kelancaran penyelenggaraan KTT ASEAN pada 4-8 September 2023.
"Khusus tanggal 4 sampai dengan 8 September 75 persen (WFH) 25 persen (bekerja di kantor)," ujar Joko di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/8/2023).
Pemprov sendiri sebenarnya sudah berencana melakukan uji coba WFH 50 persen ASN DKI selama dua bulan mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober. Namun, khusus KTT ASEAN jumlah ASN WFH diperbanyak jadi 75 persen.
Selain itu, selama 4 sampai 8 Agustus pihaknya juga menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) alias sekolah online.
"Untuk anak sekolah tanggal 4 sampai tanggal 8 Agustus," katanya.
Berita Terkait
-
Rapat Bareng Luhut Hingga Ridwan Kamil Soal Penanganan Polusi Udara, Heru Budi Sebut Kementerian akan Terapkan WFH
-
Orangtua Wajib Waspada! Polusi Udara di Jakarta Bisa Sebabkan Anak Stunting
-
6 Tips Ampuh Membersihkan Udara Kotor di Lingkungan Sekitar Rumah
-
Tak Setuju Rencana 4 in 1 untuk Atasi Polusi Udara Jakarta, PDIP: Tidak Efektif
-
4 Cara Aman Berolahraga di Lingkungan yang Terpapar Polusi Udara
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
Saat Pemutakhiran Data Bantuan Berujung Pencabutan Status BPJS PBI, Begini Situasi yang Terjadi
-
Peringati World Interfaith Harmony Week 2026, Ketua DPD RI Fasilitasi Dialog Tokoh Lintas Agama
-
Dianiaya karena Tolak Tambang Ilegal, Nenek Saudah Kini dalam Lindungan LPSK: Siapa Pelakunya?
-
Motor Roda 3 dari Program Atensi Kemensos Bantu Wak Keple Bangkitkan Usaha
-
Kasus Chromebook, Pakar: Kejaksaan Bongkar Siasat 'Regulatory Capture' untuk Dalih Nadiem Makarim
-
Basarnas Fokuskan Pencarian di Muara Pantai Sine, Wisatawan Malang Terseret Ombak Belum Ditemukan
-
Dalai Lama Buka Suara soal Namanya Disebut Ratusan Kali dalam Dokumen Rahasia Epstein
-
Survei Indikator: Kepuasan Publik terhadap Prabowo Ditopang Pemilih Gen Z
-
Awal Puasa Ramadan 2026 Versi Pemerintah, Muhammadiyah, NU, dan BRIN
-
Anggota Komisi III: Pemilihan Adies Kadir Jadi Hakim MK Sesuai Mekanisme, Tak Langgar Prosedur