Suara.com - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, meminta warga penyintas gempa pemilik rumah relokasi di Kecamatan Mande dan Cilaku, tidak mengalihkan atau memperjualbelikan rumah yang sudah menjadi haknya pada orang lain.
Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan sejak beberapa hari terakhir 151 rumah relokasi di Kecamatan Mande, sudah mulai dihuni pemiliknya yang sebagian besar dari Kecamatan Cugenang dan Cianjur.
"Kami meminta agar warga yang menjadi pemilik tidak menjual atau menyewakan rumah relokasi sebagai pengganti rumah mereka di desa asal. Karena sanksi tegas dicoret sebagai pemilik akan dilakukan dan mereka terancam tidak memiliki rumah," kata Herman di Cianjur Selasa (22/8/2023).
Pemerintah daerah kata dia, akan melakukan pengawasan terhadap penghuni di perumahan yang dibangun Kementerian PUPR itu, sehingga setelah beberapa puluh tahun ke depan pemilik akan menerima sertifikat rumah sesuai nama yang telah terdata dari awal.
Terkait masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang termasuk saluran air bersih, pihaknya masih berupaya merealisasikan dalam waktu dekat. Termasuk membangun sekolah dan pasar untuk memudahkan warga melakukan aktifitas terutama perekonomian dan pendidikan.
"Saat ini sebagian besar rumah relokasi sudah mulai diisi pemiliknya, untuk kebutuhan air bersih dipasok tangki air dari Perumdam Cianjur, sambil menunggu sumur bor tuntas dibangun di sejumlah titik perumahan," ujarnya.
Sementara penghuni rumah relokasi di Kecamatan Mande, berharap saluran air ke rumah warga dapat segera mengalir karena selama beberapa hari mengisi rumah mereka terpaksa menyiapkan bak penampungan guna memudahkan petugas mendistribusikan air.
"Kalau sudah lengkap semua tentunya kami dapat tenang mengisi rumah baru meski jauh dari kampung asal di Kecamatan Cugenang. Terlebih air sangat dibutuhkan untuk kegiatan rumah tangga sehari-hari," kata pemilik rumah relokasi Rusmana (39). (Antara)
Baca Juga: Tri Adhianto Resmi jadi Wali Kota Bekasi Meskipun hanya Satu Bulan Menjabat
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
Biaya Haji 2026 Tak Naik, Tapi Sumber Dana Rp1,77 Triliun Masih Gelap
-
Pastikan Ketersediaan Minyakita Aman, Dirut Bulog Sidak Pasar-pasar Di Jakarta
-
Warisan Orba dan Rawan Intervensi, Pakar Usul Peradilan Militer RI Adopsi Sistem Eropa