Suara.com - Amnesty Internasional menaggapi seruan debat terbuka antara Andian Napitupulu dengan Budiman Sudjatmiko, untuk mengetahui siapa dalang penculikan aktivis 98.
Munculnya seruan debat terbuka itu, sebelumya datang dari kelompok yang mengatasnamakan Mahasiswa Indonesia di sosial media.
Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid mengatakan, perdebatan tersebut sah-sah saja jika bertujuan untuk menuju titik terang soal aktor penculikan para aktivis di era Orde Baru.
“Boleh saja, untuk menjadi forum pencerahan publik,” kata Usman, kepada awak media, Selasa (22/3/2023).
Meski demikian, perdebatan itu bukan merupakan jalan keluar dari kasus dugaan pelanggaran HAM yang sudah berjalan selama 25 tahun lalu.
“Tetapi yang lebih penting dari itu, bukan diperdebatkan tetapi diselesaikan,” katanya.
Diketahui, seruan debat terbuka ini ditenggarai oleh sikap politik Budiman yang menyatakan dukungan terhadap Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang.
Melihat sikap Budiman, Usman mengaku tidak kaget. Budiman, kata dia, memang sudah lama kagum atas sosok Prabowo Subianto.
“Tidak mengagetkan karena sudah sejak 2009 begitu, hanya belum ganti baju Gerindra saja. Budiman memang sudah suka dengan Prabowo,” imbuhnya.
Baca Juga: Budiman Jawab Tuduhan Soal Utang Dibayari PDIP: No, No, No, Tidak Serupiah Pun!
Debat Sengit
Sementara itu, pengamat politik Emrus Sihombing menilai jika debat terbuka itu terlaksana, pasti bakal sengit. Pasalnya Adian Napitupulu dengan Budiman Sudjatmiko merupakan aktivis 98, dan berasal dari PDI Perjuangan
“Budiman dan Adian sama-sama tokoh pada saat itu,” ucap Emrus.
Datangnya seruan untuk debat terbuka yang datang dari Mahasiswa Indonesia, lanjut Emrus, juga dinilai wajar.
Mungkin saja itu merupakan rasa kekecewaan atas sikap Budiman yang dianggap membelot dengan perjuangan mahasiswa, khususnya angkatan 98.
“Jadi pemicunya adalah ketika Budiman Sudjatmiko menyeberang dengan mendukung Prabowo yang sejak dulu dilawan oleh teman-teman pergerakan,” ujarnya.
“Jadi Budiman sebagai triger, karena dia tidak konsisten dalam perjuangannya. Itu yang didukung kan orang yang berseberangan,”imbuh Emrus.
Berita Terkait
-
Budiman Jawab Tuduhan Soal Utang Dibayari PDIP: No, No, No, Tidak Serupiah Pun!
-
Momen Grace Natalie 'Rayu' Budiman Sudjatmiko Main Ke Kantor PSI: Ukuran Jaketnya Berapa Mas?
-
Kelakar Gibran Tanya Ke Budiman Sudjatmiko: Lho Nggak Jadi Dipecat Mas?
-
Hadir di Kopdarnas PSI, Budiman Sudjatmiko hingga Gibran Rakabuming Digadang jadi Calon Ketum?
-
Soal Nasib Budiman Sudjatmiko, Sekjen PDIP Tegaskan Hal Ini
Terpopuler
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Menkeu Purbaya Pastikan THR ASN Rp55 Triliun Cair Awal Ramadan
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
- Ini 4 Tablet Paling Murah 2026, Memori Tembus 256 GB
Pilihan
-
Cerita Warga Solo Hadapi Pajak Opsen hingga Kaget Uang Tak Cukup, FX Rudy: Mohon Dipertimbangkan!
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
Terkini
-
Gaya Prabowo Hadapi Konglomerat Berbeda dengan Jokowi: Tertutup, Berbasis Data Satgas
-
Ancam Pendapatan UMKM, Pramono Anung Diminta Tinjau Ulang Dampak Ekonomi Perda KTR Jakarta
-
Temui Komisi III DPR, Tiga Konfederasi Buruh Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Alasan di Balik Batalnya Inosentius Samsul Jadi Hakim MK, DPR: Dapat Tugas Baru di Danantara
-
Pemerintah Resmi Ajukan Permohonan Eksekusi Hotel Sultan
-
Jalan Berlubang di Jakarta, Siapa Bertanggung Jawab?
-
Satpol PP Duren Sawit 'Bersihkan' Trotoar dari 11 PKL dan 5 Motor Parkir Liar
-
Juknis Pembelajaran Selama Ramadan dari Kemenag: Madrasah Tak Wajib Khatam Al Quran
-
Legislator PDIP: Jokowi Harus Tanggung Jawab atas Kerusakan Desain UU KPK
-
Beda dengan Jokowi, Mensesneg Sebut Pemerintah Prabowo Belum Berencana Balikkan UU KPK