Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas berulang kali melupakan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Maju.
Hal tersebut terjadi saat Zulhas menyampaikan sambutan dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 PAN di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat (Jakpus) Senin (28/8/2023).
Saat mengawali sambutannya, Zulhas menyampaikan pantun soal dukungan dari anggota Koalisi Indonesia Maju untuk Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden Pemilu 2024.
"Kalau PAN PKB Golkar Gerindra solid kuat seperti ini, Insya Allah Prabowo presiden Indonesia," ujar Zulhas.
Sadar tak menyebutkan nama PBB dalam pantunnya, Zulhas pun meminta maaf.
"Oh iya PBB, Mohon maaf Pak Yusril kalau Prof nggak ada kurang sedikit, kan mendingan menang banyak daripada kalah sedikit kan Insyaallah kita akan menang banyak InsyaAllah," tutur Zulhas.
Menyampaikan pantun kedua, Menteri Perdagangan itu kembali melupakan PBB dalam kalimatnya.
"Biarlah orang banyak wacana/Yang penting PAN Golkar PKB selalu bersama-sama," ucapnya.
Zulhas kembali sadar telah melupakan PBB dalam pantunnya. Ia pun menyalahkan pembuat pantun yang tak memasukkan nama PBB dalam pantun tersebut.
Baca Juga: Sosok Erick Thohir Dianggap Punya Daya Pikat Tarik PPP Dukung Prabowo di Pilpres 2024
"PBB satu lagi, ini asalnya bikin pantun ini," katanya sambil tertawa.
Sebelumnya, Zulhas mengaku sudah lapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum mengambil tindakan politik bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres).
Zulhas mengaku kerap ditanya berbagai pihak apakah melapor lebih dulu kepada Jokowi sebelum bergabung ke koalisi Prabowo.
Menteri Perdagangan RI itu mengatakan, dirinya selaku pembantu presiden sudah sewajarnya memberikan laporan.
"Saya ini kan pembantu presiden, pak Prabowo juga (pembantu Presiden). pembantu presiden itu mengawinkan anaknya juga lapor," ujar Zulhas, Senin (28/8/2023).
Zulhas juga mengaku rutin memberikan laporan setiap kegiatan kepada Jokowi. Apalagi, kata Zulhas, urusan politik harus dilaporkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 September 2025, Kesempatan Klaim Pemain OVR 110-111
Pilihan
-
Profil Glory Lamria: Diaspora Viral Usai Kunjungan Presiden di Amerika Serikat
-
Analisis IHSG Hari Ini Usai Wall Street Cetak Rekor Didorong Harga Saham Nvidia
-
Stanley Matthews: Peraih Ballon dOr Pertama yang Bermain hingga Usia 50 Tahun
-
Jordi Amat Tak Sabar Bela Timnas Indonesia Hadapi Arab Saudi
-
Hasil BRI Super League: Persib Menang Comeback Atas Arema FC
Terkini
-
Golkar Soroti Kesiapan IKN Sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, Perencanaan Spesifik Jadi Sorotan
-
Dorong Gig Economy, Pramono Anung Janji Siapkan Fasilitas Publik Terintegrasi Co-Working Space
-
Negara Siap Biayai Kuliah Lulusan Sekolah Garuda di Kampus Top Global, Asal Penuhi Syarat Ini!
-
PAM Jaya Diingatkan Prioritas Utama Tetaplah Pelayanan Publik
-
Guru Agama hingga Marbot Senyum Lebar, Pemkot Semarang Naikkan Besaran Bisyarah
-
Soal IKN Jadi Ibu Kota Politik, Golkar Minta Penjelasan: karena Dalam UU-nya Tak Kenal Istilah Itu
-
Terungkap! Ini Alasan Kemdiktisaintek Alokasikan 50 Persen Anggaran Sekolah Garuda untuk Dana Abadi
-
Bikin 'Sus'! KPU Bantah Ubah Data Gibran, tapi Akui Selidiki Perubahan Tampilan Website
-
Marak Kasus Anak Keracunan MBG, Kepala BPOM Buka Suara: Ini Pembelajaran Bagi Kita
-
Instruksi Bahlil: Kader Golkar Wajib Peka Sosial dan Kawal Program Nasional Tanpa Kompromi