Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas berulang kali melupakan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Maju.
Hal tersebut terjadi saat Zulhas menyampaikan sambutan dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 PAN di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat (Jakpus) Senin (28/8/2023).
Saat mengawali sambutannya, Zulhas menyampaikan pantun soal dukungan dari anggota Koalisi Indonesia Maju untuk Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden Pemilu 2024.
"Kalau PAN PKB Golkar Gerindra solid kuat seperti ini, Insya Allah Prabowo presiden Indonesia," ujar Zulhas.
Sadar tak menyebutkan nama PBB dalam pantunnya, Zulhas pun meminta maaf.
"Oh iya PBB, Mohon maaf Pak Yusril kalau Prof nggak ada kurang sedikit, kan mendingan menang banyak daripada kalah sedikit kan Insyaallah kita akan menang banyak InsyaAllah," tutur Zulhas.
Menyampaikan pantun kedua, Menteri Perdagangan itu kembali melupakan PBB dalam kalimatnya.
"Biarlah orang banyak wacana/Yang penting PAN Golkar PKB selalu bersama-sama," ucapnya.
Zulhas kembali sadar telah melupakan PBB dalam pantunnya. Ia pun menyalahkan pembuat pantun yang tak memasukkan nama PBB dalam pantun tersebut.
Baca Juga: Sosok Erick Thohir Dianggap Punya Daya Pikat Tarik PPP Dukung Prabowo di Pilpres 2024
"PBB satu lagi, ini asalnya bikin pantun ini," katanya sambil tertawa.
Sebelumnya, Zulhas mengaku sudah lapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum mengambil tindakan politik bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres).
Zulhas mengaku kerap ditanya berbagai pihak apakah melapor lebih dulu kepada Jokowi sebelum bergabung ke koalisi Prabowo.
Menteri Perdagangan RI itu mengatakan, dirinya selaku pembantu presiden sudah sewajarnya memberikan laporan.
"Saya ini kan pembantu presiden, pak Prabowo juga (pembantu Presiden). pembantu presiden itu mengawinkan anaknya juga lapor," ujar Zulhas, Senin (28/8/2023).
Zulhas juga mengaku rutin memberikan laporan setiap kegiatan kepada Jokowi. Apalagi, kata Zulhas, urusan politik harus dilaporkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Pilihan
-
Hasil Uji Coba: Tanpa Ampun, Timnas Indonesia U-17 Dihajar China Tujuh Gol
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
Terkini
-
Minggu Pagi Berdarah di Jaksel, Polisi Ringkus 6 Pemuda Bersamurai Saat Tawuran di Pancoran
-
Masa Depan Penegakan HAM Indonesia Dinilai Suram, Aktor Lama Masih Bercokol Dalam Kekuasaan
-
Anggota DPR Sebut Pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK Sesuai Konstitusi
-
Google Spil Tiga Jenis Kemitraan dengan Media di HPN 2026, Apa Saja?
-
KBRI Singapura Pastikan Pendampingan Penuh Keluarga WNI Korban Kecelakaan Hingga Tuntas
-
Survei Indikator Politik: 70,7 Persen Masyarakat Dukung Kejagung Pamerkan Uang Hasil Korupsi
-
Geger Pria di Tambora Terekam CCTV Panggul Karung Diduga Isi Mayat, Warga Tak Sadar
-
Menkomdigi Meutya Minta Pers Jaga Akurasi di Tengah Disinformasi dan Tantangan AI
-
Megawati Terima Doktor Kehormatan di Riyadh, Soroti Peran Perempuan dalam Kepemimpinan Negara
-
Survei Indikator: Kepuasan Publik atas MBG Tinggi, Kinerja BGN Jadi Penentu Keberlanjutan