Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana kembali mengizinkan para pedagang untuk berjualan saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor alias Car Free Day (CFD) di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat. Namun, tak sembarangan PKL yang dibolehkan, melainkan hanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM binaan Pemprov DKI. Heru pun meminta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk memenuhi instruksinya tersebut.
Sejak Februari 2023, Pemprov DKI melarang pedagang berjualan di sepanjang jalur CFD karena sudah dijadikan sepenuhnya zona merah. Namun, ada sejumlah titik yang merupakan zona hijau boleh dijadikan lapak jualan.
"Sebenarnya harus bisa kerja sama dengan Satpol PP. Yang ngurusin HBKB siapa? Biro umum? Dishub? ya minta tempat untuk mereka kan bisa juga di HBKB," ujar Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (29/8/2023).
Heru mengatakan, selama ini banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan ruang sekitar wilayah CFD untuk berjualan tapi tak melanggar aturan. Karena itu, ia meminta agar UMKM binaan juga ikut diberikan lapak.
"Kalau itu di HBKB bisa aja, di sela-sela itu. Mohon maaf masyarakat lain bisa manfaatkan itu, kita binaan resmi kok enggak. Jadi di-list saja, minta sama tramtib (Satpol PP). Saya posisinya mintanya di sini, di sini, di sini," ucapnya.
Saat diwawancarai usai memberikan sambutan, Heru menegaskan bahwa dia akan membahas lebih lanjut usulan itu bersama dinas terkait.
Salah satunya pembahasannya ada mencarikan tempat yang dapat dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk berjualan.
"Iya cari tempat dulu ya kan. Kami kasih kesempatan mereka untuk dagang, jualan. Kan HBKB untuk (lokasi) sirip-siripnya yang bisa jualan, ya kami kasih tempat," kata Heru.
PKL Dilarang di Area CFD
Baca Juga: Minta Pasang Water Mist Rp50 Juta, Heru Budi Akan Kumpulkan Para Pengelola Gedung Tinggi Jakarta
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan aturan baru terkait pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Jalan Sudirman dan Thamrin, Jakarta Pusat. Mulai hari ini, Minggu (12/2) para pedagang dilarang berjualan setiap CFD berlangsung di jalan protokol itu.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI, Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, keputusan ini diambil demk memberikan kenyamanan bagi masyarakat saat melakukan aktivitas olahraga di Sudirman-Thamrin.
Sebelum ini, di Jalan Sudirman-Thamrin masih terdapat zona kuning yang membolehkan pedagang tertentu berjualan. Dengan kebijakan baru ini, maka sepanjang jalan tersebut adalah zona merah alias tak boleh ada pedagang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Dua Kali Sehari! Modus Obat Batuk dan Kunciran Rambut Dipakai Selundupkan Narkoba ke Rutan Salemba
-
Your Jewelry, your story! Temukan Inspirasi Stacking Jewelry ala Shopee
-
'Suara Indonesia Penting!' Presiden Palestina Telepon Prabowo, Minta RI Terus Kawal Gaza
-
China Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran, Dukung Pembukaan Kembali Selat Hormuz
-
Wamentan Sudaryono Bantah Kabur saat Dialog di UGM, Sebut Keluar karena Alasan Keamanan
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan