Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengapresiasi SMK Negeri Jawa Tengah, sekolah kejuruan gratis bagi siswa dari keluarga tidak mampu yang menjadi gagasan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sejak 2014. Peneliti CYPR Boedi Rheza menilai kalau program SMKN Jateng seharusnya sudah sejak lama menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya.
SMKN Jateng sendiri sebelumnya merupakan Balai Latihan Kerja (BLK) yang kemudian diubah menjadi sekolah kejuruan. Sekolah tersebut memiliki sarana dan prasarana yang sudah lengkap seperti keberadaan ruang kelas, ruang praktek dan peralatan.
Inisatif dalam bentuk program pembangunan SMK Negeri telah dilakukan di dua daerah lain yaitu Pati dan Purbalingga. 3 SMKN Jateng tersebut telah meluluskan 1.837 siswa sejak 2014.
Pola Link and Match juga digunakan dalam bentuk kerjasama dengan banyak perusahaan. Kerja sama itu dianggap Boedi memungkinkan lulusan langsung terserap ke dunia kerja dan adanya fasilitas beasiswa untuk belajar ke luar negeri.
“Saya kira, program yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo adalah satu langkah maju dalam dunia pendidikan. Tidak semua gubernur dapat memikirkan inisiasi seperti ini," kata Boedi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/8/2023).
Boedi menilai kalau dunia usaha sangat membutuhkan tenaga kerja handal dan berkualitas. Oleh sebab itu, sekolah seperti SMKN Jateng dinilainya harus hadir di setiap daerah agar ada simbiosis mutualisme antara siswa yang lulus dan perusahaan.
"Jangan sampai ketika ada perusahaan atau industri yang ingin melakukan usaha namun kebingungan mencari tenaga kerja yang sesuai. Akhirnya justru mengambil tenaker dari luar daerah," terangnya.
Selain 3 sekolah yang telah didirikan, Ganjar Pranowo telah menambah 15 SMK semi boarding yang tersebar di 15 kabupaten untuk menampung siswa unggul dari keluarga miskin.
15 sekolah ini dinamakan SMK Semi Boarding karena 30 siswa yang lolos seleksi dapat belajar dengan siswa reguler meskipun mereka tinggal di asrama.
Baca Juga: Pengamat Sebut Jokowi Beri Sinyal Duet Ganjar-Prabowo di Pilpres 2024
“Program ini seharusnya dapat direplikasi di daerah lain. Semua tergantung political will dari kepala daerah untuk memajukan dunia pendidikan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja," tuturnya.
"Tanpa adanya political will yang kuat, tidak mungkin program seperti ini dapat dijalankan. Saya kira, pada level gubernur, baru Pak Ganjar Pranowo saja yang memiliki inisiatif bagus seperti ini."
Berita Terkait
-
Reaksi Jokowi Saat Ditanya Soal Paspampres Terlibat Penculikan Warga Sipil hingga Tewas
-
Bos Pertamina Mau Hapus Pertalite, Jokowi Ngaku Belum Tahu
-
Video Kepala Daerah PDIP Ajak Coblos Ganjar Dihapus, Bawaslu Tetap Tindaklanjuti Laporan
-
Prabowo Didukung Banyak Partai, PDIP Riau Yakin Ganjar Berpeluang Menang Besar
-
Sebut Tak Ada Niat Duetkan Ganjar-Prabowo, PDIP: Pak Jokowi Itu Presiden Bukan Ketua Partai atau Ketua Koalisi!
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela