Suara.com - Partai Demokrat memastikan bahwa dalam waktu dekat bakal menjajaki komunikasi baru dengan koalisi partai politik lainnya untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng setelah mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
"Bisa saja akan ada komunikasi-komunikasi lebih lanjut, tapi sekali lagi setelah rapat ini mungkin kami dalam 2-3 hari ke depan, 2-3 minggu kita lihat lagi," kata Andi dalam konferensi persnya di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).
Ia menjelaskan, bahwa pihaknya saat ini terbuka dengan semua pihak, baik kubu Ganjar Pranowo atau pun kubu Prabowo Subianto untuk membuka kerja sama politik yang baru.
"Jadi sekali lagi, ditanyakan soal PDIP, tapi komunikasi juga sebelumnya kita sudah ada komunikasi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo sempat ke Pacitan bertemu dengan Pak SBY," tuturnya.
"Dan kalau ke depan nanti terbuka sekali bagi kita untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang di dalam koalisi Indonesia Maju," sambungnya.
Ia mengatakan, untuk pihak-pihak yang ingin bekerja sama Demokrat cukup dengan menghubungi elite-elite partainya.
"Nah itu sangat terbuka, mereka juga punya nomor-nomor pejabat teras Partai Demokrat, sehingga sekali lagi kami terbuka. Kalau dengan PKS juga, itu juga sahabat," pungkasnya.
Cabut dari Koalisi Perubahan
Baca Juga: Jajaki Koalisi Baru, SBY: Saya 30 Tahun Jadi Prajurit Diajarkan Jangan Tergesa-gesa Ambil Keputusan
Sebelumnya, Partai Demokrat memutuskan untuk keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) jelang Pilpres 2024. Hal itu merupakan keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat usai menggelar sidang lantaran merasa dikhianati Anies Baswedan dan Partai NasDem.
"Baru saja Majelis Tinggi Partai Demokrat dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Tinggi Partai pak SBY juga dihadiri wakil ketua MTP yaitu ketum AHY mengadakan rapat baru aja selesai dan di dalam rapat tersebut," kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng dalam konferensi persnya di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).
Dalam sidang MTP tersebut, Andi menegaskan, hasilnya pertama Demokrat memutuskan untuk mencabut dukungan ke Anies Baswedan sebagai bacapres di Pilpres 2024.
"Pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024," kata Andi.
Kemudiam yang ke dua, ia menegaskan, dengan dicabutnya dukungan ke Anies, Demokrat tidak lagi berada dalam Koalisi Perubahan.
"Ke dua Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!
-
Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?
-
Roy Suryo Cs Diperiksa Maraton: Dicecar Ratusan Pertanyaan Soal Fitnah Ijazah Jokowi!
-
Bivitri Susanti: Penetapan Soeharto Sebagai Pahlawan Bisa Digugat ke PTUN dan MK
-
Ini Alasan Polisi Tak Tahan Roy Suryo Cs Usai Diperiksa Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi
-
Tidak Ada Kriteria Amnesti Bagi Koruptor, Menko Yusril Jelaskan Kewenangan Presiden
-
Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Yusril: Jadi Masukan Reformasi Polri