Suara.com - Direktur Program Trend Asia Ahmad Ashov Birry membeberkan soal kepemilikan sejumlah izin atau konsesi tambang di Papua yang melibatkan petinggi TNI dan Polri.
Hal itu diungkapkan Ashov saat dihadirkan sebagai saksi meringankan untuk terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidyanty terkait sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Marves Luhut B Panjaitan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (4/9).
Menurutnya, ada empat konsesi di Papua yang melibatkan aparat TNI-Polri. Hal itu dijelaskan Ashov Birry saat diminta tim pengacara Haris-Fatia menjelaskan soal kajian cepat terkait Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua, kasus Intan Jaya ya.
"Jadi, ada 4 konsesi yang secara jarak berdekatan dengan penempatan TNI-Polri dalam bentuk pos-pos,” kata Ashov di sidang.
Empat konsesi yang ditemukan oleh Ashov yakni PT Madinah Quarrata'ain, Kotabara Mitratama, Nusapati Satria, dan PT Freeport Indonesia atau PT ANTAM yang merupakan anak perusahaan dari MIND ID. Semuanya bergerak di sekteor pertambangan emas.
"Penelusuran itu tidak hanya di level satu atau di perusahaan-perusahaan itu saja. Perusahaan itu kan juga bisa dimengerti juga, ada yang punya gitu ya, ada yang punya sahamnya. Jadi kami menelusuri,” jelas Ashov.
Ashov merinci, soal personel TNI-Polri baik aktif, maupun purnawirawan yang tergabung di PT Freeport Indonesia, PT ANTAM dan holding-nya adalah MIND ID.
"Di PT Freeport Indonesia sendiri, kami temukan ada purnawirawan TNI, Hinsa Siburian yang sebelum menjabat itu, beliau menjabat Pangdam Cendrawasih," kata Ashov.
"Kemudian, di ANTAM-nya ada purnawirawan TNI, Agus Surya Bakti dan Komjen aktif, Bambang Sunarwibowo yang juga menjabat sekretaris di BIN. Di MIND ID, kami menemukan lewat website resminya mereka, jadi terbuka. Ada purnawirawan TNI Doni Monardo sebagai komisaris utama. Kemudian ada juga Munir yang aktif di BIN," imbuhnya.
Selain PT Antam dan MIND ID, Ashov juga mengaku pihaknya menemukan adanya keteribatan anggota Polri terkait dugaan bisnis tambang di Papua.
Ashov menuturkan, PT Madinah Quarrata'ain merupakan milik West Wits Mining, perusahaan Australia. Dalam perjalanannya, West Wits Mining ini melalui PT Madinah Quarrata'ain bekerja sama dengan Tobacom Del Mandiri.
"PT TDM ini kami identifikasi adalah bagian atau anak perusahaan dari PT Toba Sejahtera. PT Toba Sejahtera ini pemilik saham mayoritasnya adalah Luhut Binsar Pandjaitan, 99 persen lebih,” tutur Ashov.
Tak hanya itu, bahkan ada anak usaha lain milik Luhut, yakni PT Tambang Sejahtera, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Toba Sejahtera.
"Jadi, dua perusahaan itu kami temukan tidak hanya kedekatan konsesi dengan pos TNI-Polri, tapi juga ada personel-personel TNI Polri baik aktif maupun purnawirawan dalam jajaran kepengurusannya," kata dia.
Berita Terkait
-
Saksi Haris-Fatia Sebut Luhut Punya Privilege di Intan Jaya Papua: Bagusnya Penguasa Tak jadi Pengusaha
-
Sidang Kasus Lord Luhut, Ashov Birry Ungkap Alasan Buat Kajian Cepat Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Intan Jaya
-
Jokowi Tunjuk Luhut Pimpin Tim Penanganan Polusi Udara, Apa Tugasnya?
-
Kehebatan Luhut yang Kerap Emban Tugas Khusus dari Jokowi: Kini Diminta Tangani Polusi
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan