Suara.com - Direktur Program Trend Asia Ahmad Ashov Birry membeberkan soal kepemilikan sejumlah izin atau konsesi tambang di Papua yang melibatkan petinggi TNI dan Polri.
Hal itu diungkapkan Ashov saat dihadirkan sebagai saksi meringankan untuk terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidyanty terkait sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Marves Luhut B Panjaitan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (4/9).
Menurutnya, ada empat konsesi di Papua yang melibatkan aparat TNI-Polri. Hal itu dijelaskan Ashov Birry saat diminta tim pengacara Haris-Fatia menjelaskan soal kajian cepat terkait Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua, kasus Intan Jaya ya.
"Jadi, ada 4 konsesi yang secara jarak berdekatan dengan penempatan TNI-Polri dalam bentuk pos-pos,” kata Ashov di sidang.
Empat konsesi yang ditemukan oleh Ashov yakni PT Madinah Quarrata'ain, Kotabara Mitratama, Nusapati Satria, dan PT Freeport Indonesia atau PT ANTAM yang merupakan anak perusahaan dari MIND ID. Semuanya bergerak di sekteor pertambangan emas.
"Penelusuran itu tidak hanya di level satu atau di perusahaan-perusahaan itu saja. Perusahaan itu kan juga bisa dimengerti juga, ada yang punya gitu ya, ada yang punya sahamnya. Jadi kami menelusuri,” jelas Ashov.
Ashov merinci, soal personel TNI-Polri baik aktif, maupun purnawirawan yang tergabung di PT Freeport Indonesia, PT ANTAM dan holding-nya adalah MIND ID.
"Di PT Freeport Indonesia sendiri, kami temukan ada purnawirawan TNI, Hinsa Siburian yang sebelum menjabat itu, beliau menjabat Pangdam Cendrawasih," kata Ashov.
"Kemudian, di ANTAM-nya ada purnawirawan TNI, Agus Surya Bakti dan Komjen aktif, Bambang Sunarwibowo yang juga menjabat sekretaris di BIN. Di MIND ID, kami menemukan lewat website resminya mereka, jadi terbuka. Ada purnawirawan TNI Doni Monardo sebagai komisaris utama. Kemudian ada juga Munir yang aktif di BIN," imbuhnya.
Selain PT Antam dan MIND ID, Ashov juga mengaku pihaknya menemukan adanya keteribatan anggota Polri terkait dugaan bisnis tambang di Papua.
Ashov menuturkan, PT Madinah Quarrata'ain merupakan milik West Wits Mining, perusahaan Australia. Dalam perjalanannya, West Wits Mining ini melalui PT Madinah Quarrata'ain bekerja sama dengan Tobacom Del Mandiri.
"PT TDM ini kami identifikasi adalah bagian atau anak perusahaan dari PT Toba Sejahtera. PT Toba Sejahtera ini pemilik saham mayoritasnya adalah Luhut Binsar Pandjaitan, 99 persen lebih,” tutur Ashov.
Tak hanya itu, bahkan ada anak usaha lain milik Luhut, yakni PT Tambang Sejahtera, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Toba Sejahtera.
"Jadi, dua perusahaan itu kami temukan tidak hanya kedekatan konsesi dengan pos TNI-Polri, tapi juga ada personel-personel TNI Polri baik aktif maupun purnawirawan dalam jajaran kepengurusannya," kata dia.
Berita Terkait
-
Saksi Haris-Fatia Sebut Luhut Punya Privilege di Intan Jaya Papua: Bagusnya Penguasa Tak jadi Pengusaha
-
Sidang Kasus Lord Luhut, Ashov Birry Ungkap Alasan Buat Kajian Cepat Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Intan Jaya
-
Jokowi Tunjuk Luhut Pimpin Tim Penanganan Polusi Udara, Apa Tugasnya?
-
Kehebatan Luhut yang Kerap Emban Tugas Khusus dari Jokowi: Kini Diminta Tangani Polusi
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
5 HP Tahan Air Paling Murah untuk Keamanan Maksimal bagi Pencinta Traveling
-
Rupiah Dijamin Stabil di Akhir Tahun, Ini Obat Kuatnya
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
Terkini
-
Kritik Penunjukan Eks Tim Mawar Untung sebagai Dirut Antam, KontraS: Negara Abai Rekam Jejak HAM!
-
Mendagri Tito Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar
-
Detik-Detik Pengendara Motor Tewas Tertabrak Bus Minitrans di Pakubuwono Jaksel
-
Jawab Kritik Rektor Paramadina, Wamendiktisaintek Tegaskan Fokus Pemerintah Bukan Kuota PTN
-
Korsleting Dominasi Kasus Kebakaran Jakarta, Pengamat: Listriknya 'Spanyol', Separuh Nyolong!
-
Operasi Senyap KPK di Banten, Lima Orang Terjaring OTT Semalam
-
Waspada Cuaca Ekstrem, Distamhut DKI Pangkas 69 Ribu Pohon Rawan
-
Polisi Gadungan Bersenpi Peras Korban di ATM Pondok Gede, Motor dan Uang Rp 4,2 Juta Raib!
-
Jimly Asshiddiqie Sebut Cuma Ada Tiga Pejabat Berwenang yang Bisa Batalkan Perpol 10/2025
-
Pengembang Dibuat 'Panas Dingin', Apa Alasan Sebenarnya KDM Setop Sementara Izin Perumahan di Jabar?