Suara.com - Para peneliti Koalisi Masyarakat Sipil, yang ikut melakukan kajian cepat tentang Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Intan Jaya, Papua mengaku tidak ada yang keberatan atas diseminasi dari hasil kajian yang disiarkan di akun Youtube Haris Azhar.
Pernyataan itu disampaikan Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashov Birry, saat dihadirkan sebagai saksi meringankan sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidyanty di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (4/9/2023).
"Tidak ada juga (keberatan)," kata Ashov di ruang sidang.
Ashov menambahkan, ke-19 peneliti termasuk dirinya yang melakukan kajian cepat soal hal tersebut tidak ada yang merasa keberatan dengan ucapan Fatia Maulidyanty dalam acara podcast milik Haris Azhar berjudul: 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam'.
Bahkan saat itu, Ashov mengaku, pihaknya bakal melakukan kajian cepat lainnya untuk desiminasi lainnya.
"Kami bikin waktu itu, kalau gak salah saya jadi pembicara pada waktu itu, kurang lebih me-review perjalanan riset soal Luhut,” ucapnya.
Namun, karena kajian cepatnya yang dibuat kemarin mendapat somasi dari Luhut Binsar Pandjaitan, makan hal itu pun harus tertunda.
Saat ini pihaknya mengaku sedang memperkuat bukti soal kajian cepat yang sudah dirilisnya.
"Kalau setelah somasi, kami baca lagi kajiannya, memperkuat bukti-bukti," katanya.
Diketahui sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil membuat kajian cepat tentang Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Intan Jaya, Papua. Ada 19 peneliti dari 9 lembaga saat itu yang terlibat dalam penelitian tersebut.
Hasil kajian tersebut kemudian ditayangkan dalamm podcast milik Haris Azhar. Dalam ucapannya Fatia yang ikut terlibat dalam kajian cepat tersebut menyebut jika ‘lord’ Luhut bermain soal penambangan di Intan Jaya, Papua.
Atas hal itu, Haris dan Fatia dipolisikan atas dugaan pencemaran nama baik.
Tag
Berita Terkait
-
Bantah Kajian Penempatan Militer di Intan Jaya untuk Serang Pribadi Luhut, Ashov Birry: Politicaly Expose Person Itu
-
Jadi Saksi Meringankan Haris-Fatia, Ashov Birry Ungkap 4 Konsesi Tambang di Papua yang Libatkan Petinggi TNI-Polri
-
Saksi Haris-Fatia Sebut Luhut Punya Privilege di Intan Jaya Papua: Bagusnya Penguasa Tak jadi Pengusaha
-
Sidang Kasus Lord Luhut, Ashov Birry Ungkap Alasan Buat Kajian Cepat Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Intan Jaya
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka