Suara.com - Para peneliti Koalisi Masyarakat Sipil, yang ikut melakukan kajian cepat tentang Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Intan Jaya, Papua mengaku tidak ada yang keberatan atas diseminasi dari hasil kajian yang disiarkan di akun Youtube Haris Azhar.
Pernyataan itu disampaikan Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashov Birry, saat dihadirkan sebagai saksi meringankan sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidyanty di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (4/9/2023).
"Tidak ada juga (keberatan)," kata Ashov di ruang sidang.
Ashov menambahkan, ke-19 peneliti termasuk dirinya yang melakukan kajian cepat soal hal tersebut tidak ada yang merasa keberatan dengan ucapan Fatia Maulidyanty dalam acara podcast milik Haris Azhar berjudul: 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam'.
Bahkan saat itu, Ashov mengaku, pihaknya bakal melakukan kajian cepat lainnya untuk desiminasi lainnya.
"Kami bikin waktu itu, kalau gak salah saya jadi pembicara pada waktu itu, kurang lebih me-review perjalanan riset soal Luhut,” ucapnya.
Namun, karena kajian cepatnya yang dibuat kemarin mendapat somasi dari Luhut Binsar Pandjaitan, makan hal itu pun harus tertunda.
Saat ini pihaknya mengaku sedang memperkuat bukti soal kajian cepat yang sudah dirilisnya.
"Kalau setelah somasi, kami baca lagi kajiannya, memperkuat bukti-bukti," katanya.
Diketahui sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil membuat kajian cepat tentang Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Intan Jaya, Papua. Ada 19 peneliti dari 9 lembaga saat itu yang terlibat dalam penelitian tersebut.
Hasil kajian tersebut kemudian ditayangkan dalamm podcast milik Haris Azhar. Dalam ucapannya Fatia yang ikut terlibat dalam kajian cepat tersebut menyebut jika ‘lord’ Luhut bermain soal penambangan di Intan Jaya, Papua.
Atas hal itu, Haris dan Fatia dipolisikan atas dugaan pencemaran nama baik.
Tag
Berita Terkait
-
Bantah Kajian Penempatan Militer di Intan Jaya untuk Serang Pribadi Luhut, Ashov Birry: Politicaly Expose Person Itu
-
Jadi Saksi Meringankan Haris-Fatia, Ashov Birry Ungkap 4 Konsesi Tambang di Papua yang Libatkan Petinggi TNI-Polri
-
Saksi Haris-Fatia Sebut Luhut Punya Privilege di Intan Jaya Papua: Bagusnya Penguasa Tak jadi Pengusaha
-
Sidang Kasus Lord Luhut, Ashov Birry Ungkap Alasan Buat Kajian Cepat Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Intan Jaya
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan