Suara.com - Nahdlatul Ulama (NU) telah menjadi salah satu organisasi masyarakat berbasis agama tersohor di Tanah Air.
Asal-usul NU juga sarat akan nilai historis dan kulturan sehingga kini menghimpun banyak masa terutama di pulau Jawa.
Sayangnya, kekuatan massa NU berpotensi disalahgunakan oleh oknum kadernya sebagai alat politik semata.
Sontak, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf memberi kecaman keras terhadap kadernya yang menjadikan NU sebagai wahana politik.
Pria yang akrab disapa dengan Gus Yahya itu akan menindak tegas Nahdliyin atau warga NU yang ngeyel dan membawa nama organisasi dalam kampanye politik.
"Kalau ada pengurus NU, kemudian menggunakan lembaga NU untuk kegiatan politik politik praktis, langsung kami tegur," tegas Yahya, Selasa (5/9/2023).
Asal-usul NU: dari pendirian sampai mengilhami partai politik
Nahdlatul Ulama didirikan oleh beberapa ulama kondang salah satunya yakni Hasyim Asy'ari, kepala Pondok Pesantren Tebuireng dari Jombang, Jawa Timur pada 31 Januari 1926.
NU didirikan untuk mewadahi ajaran para ulama Muslim Asy'ari ortodoks yang sekilas bertentangan dengan kebijakan modernis Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan gerakan Salafi.
Baca Juga: Anies-Cak Imin Resmi Capres-Cawapres, Gus Falah Yakin Suara Ganjar di Kalangan NU Tidak Tersedot
NU juga mewadahi tradisi-tradisi lokal yang kehadirannya ditolak oleh beberapa organisasi keagamaan yang menginginkan Islam yang lebih modern.
Tak dapat dipungkiri, bahwa NU juga memiliki peranan besar dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Hal ini dicatat oleh Herbert Feith dalam bukunya yang berjudul The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia.
Feith mencatat bahwa NU juga merupakan salah satu komponen yang tergabung dalam partai Masyumi. Adapun Masyumi merupakan partai dengan ideologi agama yang muncul di era Orde Lama hingga awal Orde Baru.
Para kader NU juga beberapa kali berhasil masuk ke dalam lini pemerintahan dari legislatif hingga eksekutif.
Bahkan, sosok Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang menjadi Presiden Indonesia ke-4 juga merupakan warga NU tersohor.
Lahirnya PKB
Berita Terkait
-
Duet Anies-Muhaimin Bakal Bikin Nahdliyin Pilih Ganjar atau Prabowo?
-
Silsilah Keluarga Muhaimin Iskandar, Cawapres Anies Bukan Orang Sembarangan
-
Menag ke Masyarakat: Jangan Pilih Pemimpin yang Gunakan Agama sebagai Alat Politik
-
Ketua PBNU: Selamat Jika Cak Imin dan Koalisi Anies Merasa Cocok
-
Anies-Cak Imin Resmi Capres-Cawapres, Gus Falah Yakin Suara Ganjar di Kalangan NU Tidak Tersedot
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT