Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga kini masih belum mengiyakan 100 persen Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) yang diajukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan sebagai pasangan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024.
Namun, PKS masih punya waktu hingga akhir September sebelum pendaftaran pasangan capres-cawapres dibuka pada Oktober mendatang. Merespons hal tersebut, Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan majelis syura partainya diperkirakan bakal memutuskannya pada akhir September 2023.
"Sebelum pendaftaran seharusnya sudah. Kan pendaftaran di awal Oktober, berarti akhir September ini harus sudah ada keputusan, paling mentok lah," ujar Mabruri kepada wartawan di Jakarta pada Selasa (5/9/2023).
Diakuinya, saat ini tidak ada pilihan lain selain memilih Cak Imin sebagai bakal cawapres untuk Anies Baswedan.
"Saya nggak boleh berandai-andai, tapi nanti pilihannya akan semakin sulit, kalau selain Cak Imin," kata Mabruri.
Mabruri sendiri menyebut kemungkinan majelis syura menggelar musyawaran antara 15-20 September mendatang.
"Sekarang tanggal 5 (September), ya paling 15 (September) lah kurang lebih sampai 20 (September). Berarti kan harus ada keputusan di akhir September," katanya.
Sebelumnya diberitakan, PKS masih menunggu silaturahmi Cak Imin, sebelum menggelar musyawarah Majelis Syura. Apalagi PKS sudah lebih dulu memutuskan mendukung pencapresan Anies.
Meski kawan koalisinya di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, NasDem sudah memutuskan nama Cak Imin, PKS masih perlu melakukan musyawarah sebelum memutuskan.
Baca Juga: Lewat Pemilih Nahdliyin, NasDem Yakin Cak Imin Bisa Tutup Kelemahan Anies di Jateng dan Jatim
"Ya InsyaAllah (musyawarah digelai usai bertemu Cak Imin)," kata Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2023).
Bahkan, ia menegaskan PKS menunggu hasil musyawarah Majelis Syura sebelum mengambil keputusan terkait langkah dan kebijakan partai
"Kalau PKS dalam menentukan keputusan-keputusan strategis memang selalu melalui sistem dan mekanisme Majelis Syura, itu selalu di PKS," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
Terkini
-
Cabuli Keponakan Sambil Direkam, Aksi Bejat Paman Terbongkar usai Ortu Korban Lihat Kiriman Email
-
Di Balik Skandal Irjen Krishna Murti: Inilah Nany Arianty Utama, Istri Sah yang Setia Dampingi Suami
-
Sidang Gugatan Perkosaan Mei '98, Kuasa Hukum Fadli Zon Mengaku Belum Tahu Objek Perkara
-
Penyelidikan Kasus Kematian Arya Daru Masih Lanjut, Polisi Terbuka Jika Keluarga Punya Bukti Baru
-
Karma Kopi Sianida? Aib Irjen Krishna Murti Dibongkar Rismon, Dituding Main Serong Hingga Cuci Uang
-
Hari Tani Nasional 2025: Ketimpangan Agraria Jerat Petani, SPI Desak Pemerintah Bertindak!
-
Dana Rp200 Triliun Mengalir ke Himbara: Banggar DPR Wanti-Wanti, Awas Salah Sasaran!
-
Ratusan Pelajar Keracunan Massal Usai Santap MBG, Polisi Turun Tangan Hingga RS Kewalahan
-
Amarah Memuncak, Suami di Cakung Bakar Kontrakan Usai Ribut dengan Istri
-
Baru Menjabat, KSP Qodari Langsung Kaji Kebijakan Impor BBM Satu Pintu, Waspadai 'Blind Spot'