Suara.com - Elite Partai Demokrat mengklaim tidak akan meminta posisi bakal calon wakil presiden atau cawapres jika nantinya bergabung dengan koalisi baru di Pilpres 2024.
"Demokrat tidak akan meminta cawapres menjadi sebagai syarat untuk berkoalisi," ujar Juru Bicara Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan di DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2023).
Herzaky lalu menyinggung mengenai posisi bakal cawapres yang tadinya bakal diberikan kepada Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mendampingi bacawapres Anies Baswedan.
"Kemarin kenapa kita minta soal cawapres? Karena mereka lah yang minta. Ini mesti digarisbawahi," tegas dia.
Sebelumnya Herzaky juga mengklaim Demokrat tidak pernah mendorong dan memaksakan AHY untuk mendampingi Anies Baswedan.
"Satu hal yang pasti, Demokrat seperti halnya di tempat sebelumnya kami tidak pernah mendorong, apa lagi memaksakan Mas AHY sebagai cawapres," ujar Herzaky, Rabu.
Oleh sebab itu, Herzaky meminta sejumlah pihak untuk tidak menuduh atau memfitnah Demokrat terkait AHY menjadi bakal cawapres Anies.
"Jadi saya minta tolong yang sudah mengingkari kesepakatan dengan kami, yang telah selingkuh. Jangan juga lah kami difitnah," jelas Herzaky.
Demorkat Cabut Dukungan ke Anies
Baca Juga: AHY Kumpulkan DPD Demokrat, Mau Bahas Apa?
Sebelumnya, Partai Demokrat telah memutuskan mengundurkan diri dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Partai yang diketuai AHY itu batal mendukung Anies usai menggelar rapat Majelis Tinggi Partai yang dipimpin Ketua MTP, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Rapat itu digelar setelah Anies dan NasDem secara sepihak menjalin kerja sama dengan PKB dan menjadikan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Cawapres.
"Partai Demokrat mencabut dukungan Anies baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan karena terjadi pengingkaran kesepakatan yang dibangun selama ini," ucap Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Malarangeng, Jumat (1/9/2023).
Adapun Anies saat ini sudah berpasangan dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Keduanya sudah dideklarasikan sebagai bakal capres dan calon wapres pada Sabtu (2/9) di Surabaya, Jawa Timur.
Berita Terkait
-
Andi Arief Bocorkan Arah Dukungan Demokrat: Kantor PDIP dan PPP Kok Dekat?
-
Ogah CLBK ke Anies, Demokrat Kini Mulai Move On ke Dua Koalisi Lain
-
Sudah Beri Janji, Cak Imin Soroti Masalah Polusi Udara: kalau Saya Terpilih Jadi Prioritas Utama
-
AHY Kumpulkan DPD Demokrat, Mau Bahas Apa?
-
Menag Imbau Jangan Pilih Capres Pemecah Belah Umat, Cak Imin: Mas Anies dan Saya Terdepan Tolak Politik Identitas
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu