Suara.com - Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap agar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap berada di dalam koalisi yang mengusung dirinya dengan Anies Baswedan atau pasangan AMIN.
Harapan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu setelah berziarah di Makam Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat (Jabar) pada Jumat (8/9/2023).
"Saya bersama Mas Anies Baswedan berharap PKS tetap menjadi salah satu pilar utama perekat persatuan bangsa dan menjadi pilar utama di koalisi perubahan," katanya seperti dikutip Antara.
Cak Imin mengatakan, keberadaan PKS semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia yang akan lebih baik.
"Kami berharap keberadaan PKS bisa semakin memperkokoh semangat untuk terus menjaga persatuan antarelemen bangsa, dan mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia lebih baik," katanya.
Apalagi kata Cak Imin, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di pilpres maupun di pilkada.
"Kalau tidak salah, koalisi PKB dan PKS telah memenangkan 40 pilkada di daerah, 4 pilgub, 36 pilkada kabupaten dan kota," ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menekankan bahwa PKS berkomitmen mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024, dan berupaya untuk tetap membangun kepercayaan terhadap sosok mantan Gubernur DKI Jakarta itu dengan catatan perbaikan komunikasi.
Sementara itu, hingga saat ini PKS menunggu silaturahmi dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sebelum menggelar musyawarah Majelis Syura terkait penentuan calon wakil presiden untuk Anies Baswedan.
Baca Juga: Sekjen PKS Pastikan Kecil Kemungkinan Hengkang dari Koalisi Pendukung Anies-Muhaimin
Diketahui PKS sudah lebih dulu memutuskan mendukung pencapresan Anies. Kekinian meski Anies sudah memilih Cak Imin, PKS masih akan melakukan musyawarah lebih dulu sebelum memutuskan. Tetapi sebelum diputuskan, PKS menunggu Cak Imin sowan lebih dulu.
"Ya Inshaallah (musyawarah digelai usai bertemu Cak Imin)," kata Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2023).
Jazuli menegaskan bahwa PKS memang kerap menunggu hasil musyawarah Majelis Sruya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan terkait langkah dan kebijakan partai
"Kalau PKS dalam menentukan keputusan-keputusan strategis memang selalu melalui sistem dan mekanisme Majelis Syura, itu selalu di PKS," kata Jazuli.
Sementara itu terkait menunggu kedatangan Cak Imin, Jazuli belum mengetahui pasti kapan jadwal silaturahmi itu dilakukan. Jazuli hanya memastikan bahwa PKs terbuka terhadap kunjungan PKB, terlebih Cak Imin yang kini merupakan cawapres dari Anies.
"Pokoknya tunggu saja. Insyaallah mudah-mudahan silaturahmi itu," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban