Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak mau menanggapi serius soal permintaan agar dirinya menjadi teladan dengan memberikan contoh kepada masyarakat rutin naik angkutan umum dan jalan kaki. Saat ditanya soal itu, Heru hanya tertawa.
Pertanyaan itu dilontarkan awak media usai konferensi pers di gedung DPRD DKI. Heru malah menjawabnya sambil berkelakar yang menyebut ia sedang berjalan kaki.
"Ini sudah jalan, ha-ha-ha," kata Heru sambil tertawa, Senin (11/9/2023).
Ditanya lebih lanjut apakah mau memberi contoh rutin naik angkutan umum, Heru tak mau menjawab dan masih tertawa.
"Ha-ha-ha-ha. Cukup ya," pungkasnya.
PDIP Tantang Heru Budi
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono meminta Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono rutin menaiki transportasi umum demi mengurangi polusi udara. Menurutnya, hal ini merupakan contoh yang baik bagi masyarakat agar beralih dari penggunaan kendaraan pribadi.
Pernyataan ini dikatakan Gembong menanggapi diterbitkannya Instruksi Sekretaris Daerah (Insekda) kepada para pejabat Pemprov DKI agar mendorong masyarakat untuk berupaya mengurangi polusi udara. Mulai dari menggunakan transportasi publik, menghemat energi, melakukan uji emisi kendaraan, menanam pohon, hingga rutin berjalan kaki.
Gembong menilai Heru Budi hingga para Lurah harus memberikan contoh dengan melaksanakan instruksi itu lebih dulu.
Baca Juga: Mobil Dinas Pemprov DKI Ngebul di Jalanan, Heru Budi: Sopir Sudah Disetrap!
"Pada akhirnya dia akan menjadi teladan bagi seluruh warga DKI Jakarta. Kan warga itu perlu diberikan contoh. Saya kira akan jauh lebih dahsyat, misalkan hari-hari tertentu pak Sekda naik Transjakarta, atau Wali kotanya juga ikut naik Transjakarta," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Kamis (7/9/2023).
"Ini contoh-contoh yang positif yang perlu diberikan teladan oleh pejabat-pejabat pemprov. walaupun tidak mudah untuk memulainya, tapi harus kita mulai," katanya menambahkan.
Menjadi teladan dengan memberikan contoh baik disebut Gembong sebagai tanggung jawab Heru Budi dan Joko sebagai atasan para ASN dan pemimpin.
"Atasan langsung harus bertanggung jawab terhadap anak buah yang dia kendalikan. kalau itu bisa dilakukan secara rentet ke bawah, saya yakin ini akan jauh lebih efektif," ucapnya.
Lebih lanjut, Gembong mengatakan, peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum merupakan salah satu solusi permanen untuk mengatasi polusi udara di Jakarta. Pemprov bisa memulainya dengan menerapkannya pada para Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Ketika kita bicara bersifat permanen, maka scope yang paling mudah bisa kita gerakkan siapa berdasarkan kewenangan yang kita miliki? yaitu ASN Provinsi DKI Jakarta," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Mobil Dinas Pemprov DKI Ngebul di Jalanan, Heru Budi: Sopir Sudah Disetrap!
-
Tilang Uji Emisi Disetop, Heru Budi Pasrah: Seterah Polisi!
-
Pemprov DKI Anjurkan Rutin Jalan Kaki Demi Kurangi Polusi, DPRD: Bukan Solusi Kalau Jaraknya Belasan Kilometer
-
Udara Berpolusi Hingga Jarak Tempuh Jauh, PDIP Sebut Anjuran Jalan Kaki dari Pemprov DKI Tidak Efektif
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing