Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak mau menanggapi serius soal permintaan agar dirinya menjadi teladan dengan memberikan contoh kepada masyarakat rutin naik angkutan umum dan jalan kaki. Saat ditanya soal itu, Heru hanya tertawa.
Pertanyaan itu dilontarkan awak media usai konferensi pers di gedung DPRD DKI. Heru malah menjawabnya sambil berkelakar yang menyebut ia sedang berjalan kaki.
"Ini sudah jalan, ha-ha-ha," kata Heru sambil tertawa, Senin (11/9/2023).
Ditanya lebih lanjut apakah mau memberi contoh rutin naik angkutan umum, Heru tak mau menjawab dan masih tertawa.
"Ha-ha-ha-ha. Cukup ya," pungkasnya.
PDIP Tantang Heru Budi
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono meminta Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono rutin menaiki transportasi umum demi mengurangi polusi udara. Menurutnya, hal ini merupakan contoh yang baik bagi masyarakat agar beralih dari penggunaan kendaraan pribadi.
Pernyataan ini dikatakan Gembong menanggapi diterbitkannya Instruksi Sekretaris Daerah (Insekda) kepada para pejabat Pemprov DKI agar mendorong masyarakat untuk berupaya mengurangi polusi udara. Mulai dari menggunakan transportasi publik, menghemat energi, melakukan uji emisi kendaraan, menanam pohon, hingga rutin berjalan kaki.
Gembong menilai Heru Budi hingga para Lurah harus memberikan contoh dengan melaksanakan instruksi itu lebih dulu.
Baca Juga: Mobil Dinas Pemprov DKI Ngebul di Jalanan, Heru Budi: Sopir Sudah Disetrap!
"Pada akhirnya dia akan menjadi teladan bagi seluruh warga DKI Jakarta. Kan warga itu perlu diberikan contoh. Saya kira akan jauh lebih dahsyat, misalkan hari-hari tertentu pak Sekda naik Transjakarta, atau Wali kotanya juga ikut naik Transjakarta," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Kamis (7/9/2023).
"Ini contoh-contoh yang positif yang perlu diberikan teladan oleh pejabat-pejabat pemprov. walaupun tidak mudah untuk memulainya, tapi harus kita mulai," katanya menambahkan.
Menjadi teladan dengan memberikan contoh baik disebut Gembong sebagai tanggung jawab Heru Budi dan Joko sebagai atasan para ASN dan pemimpin.
"Atasan langsung harus bertanggung jawab terhadap anak buah yang dia kendalikan. kalau itu bisa dilakukan secara rentet ke bawah, saya yakin ini akan jauh lebih efektif," ucapnya.
Lebih lanjut, Gembong mengatakan, peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum merupakan salah satu solusi permanen untuk mengatasi polusi udara di Jakarta. Pemprov bisa memulainya dengan menerapkannya pada para Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Ketika kita bicara bersifat permanen, maka scope yang paling mudah bisa kita gerakkan siapa berdasarkan kewenangan yang kita miliki? yaitu ASN Provinsi DKI Jakarta," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Mobil Dinas Pemprov DKI Ngebul di Jalanan, Heru Budi: Sopir Sudah Disetrap!
-
Tilang Uji Emisi Disetop, Heru Budi Pasrah: Seterah Polisi!
-
Pemprov DKI Anjurkan Rutin Jalan Kaki Demi Kurangi Polusi, DPRD: Bukan Solusi Kalau Jaraknya Belasan Kilometer
-
Udara Berpolusi Hingga Jarak Tempuh Jauh, PDIP Sebut Anjuran Jalan Kaki dari Pemprov DKI Tidak Efektif
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu