Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menjelaskan jika Arsjad Rasjid masih memerlukan waktu menjalankan tugasnya sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) untuk Ganjar Pranowo.
Hal itu disampaikan Hasto usai Arsjad tiba-tiba lebih dulu meninggalkan rapat konsolidasi bersama ketua umum partai politik pengusung Ganjar Pranowo.
Hasto menyebut, ada sejumlah ketentuan organisasi yang mesti di selesaikan oleh Arsyad sebelum nantinya bertugas penuh sebagai Ketua TPN bersama Andika Perkasa dan Gatot Eddy Pramono sebagai Wakil Ketua TPN.
Apalagi, Arsyad kini masih menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) serta jabatan disejumlah pemerintahan Go Public.
"Beliau memang memerlukan waktu untuk melakukan ketentuan organisasi bagi KADIN ataupun bagi beliau ini yang juga menjadi Direktur Utama dari beberapa perusahaan yang statusnya Go Public," kata Hasto usai rapat TPN Ganjar Pranomo bersama Ketua Umum Parpol Pendukung di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (13/9/2023).
"Jadi aspek-aspek good governance harus ada yang dipenuhi," sambungnya.
Kendati begitu, Hasto mengungkapkan, bahwa Arsyad dalam rapat TPN sudah menerima sejumlah arahan dari para ketua umum parpol, khususnya dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Tapi seluruh arahan sudah disampaikan untuk membangun kesatupaduan antara parpol dan relawan yang diorganisir oleh Tim Pemenangan Nasional," tuturnya.
Untuk diketahui, pada sela-sela mengikuti rapat secara tertutup, Arsjad pun menyampaikan keterangan persnya soal kehadirannya dalam rapat perdana TPN tersebut.
Baca Juga: Biodata dan Agama Jenderal Andika Perkasa, Wakil Ketua TPN Ganjar Pranowo
Ia menyatakan kehadirannya untuk melakukan klarifikasi bahwa dirinya memang sudah menerima tugas sebagai Ketua TPN.
"Saya hanya bisa memberikan sedikit bahwa sesuai dengan saya katakan, saya belum melakukan klarifikasi, jadi hari ini (saya klarifikasi)," katanya.
Selain itu, Arsjad mengaku belum mengetahui bagaimana tugas-tugas yang diberikan kepadanya di TPN.
Ia pun bakal menyampaikannya kepada publik pada kesempatan berikutnya.
"Jadi nantinya saya akan kabarkan kembali, bagaimana selanjutnya, untuk itu mungkin itu dulu, teman-teman semua yah, wassalamu'alaikum," tuturnya.
Berita Terkait
-
Arahan Langsung Megawati, Parpol Pengusung Ganjar Diminta Bergegas Turun ke Bawah, Menangis Tersenyum dengan Rakyat
-
Aturan Azan di TV Menurut KPI, Dilarang Ada Iklan dalam Tayangan Panggilan Sholat
-
Ganjar Pranowo Butuh Penguatan di Jabar, Jadi Alasan Nama Ridwan Kamil Dilirik Mega
-
Tak Main-main, PDIP Punya Lima Poin Pertimbangan untuk Tentukan Sosok Cawapres Ganjar
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
Harga Minyak Anjlok! Pernyataan Trump Soal Minyak Venezuela Picu Kekhawatiran Surplus Global
-
5 HP Infinix RAM 8 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Mulai 1 Jutaan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
Terkini
-
Pledoi Laras Faizati Dianggap Angin Lalu, Jaksa Tetap Tuntut Laras Faizati 1 Tahun Penjara
-
Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu, Wagub Babel Penuhi Panggilan Mabes Polri: Tidak Ada Niat Jahat
-
Terbongkar Love Scamming Lintas Negara di Jogja, Polisi Tetapkan 6 Tersangka
-
KPK Pecah Suara? Wakil Ketua Akui Ada Keraguan Tetapkan Tersangka Korupsi Kasus Haji
-
Paradoks Kebahagiaan Rakyat: Ketika Tawa Menutupi Pemiskinan yang Diciptakan Negara
-
Kemendagri Terbitkan Aturan Baru untuk Perkuat BPBD di Seluruh Daerah
-
Guru Besar UNM Soroti Pasal Penghinaan di Era 'Big Bang' Transformasi Hukum 2026
-
Benarkah Rakyat Indonesia Bahagia Meski Belum Sejahtera? Begini Pandangan Sosiolog UGM
-
Tolak Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme, Koalisi Sipil: Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM
-
Survei UGM: 90,9% Masyarakat Puas Atas Penyelenggaraan dan Pelayanan Transportasi Libur Nataru