Suara.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan jangan ada partai politik manapun yang mengaku-ngaku bagian dari Nahdlatul Ulama atau NU.
"Tidak boleh ada satu partai yang mengklaim paling NU, yang paling bermanfaat untuk NU," kata Yaqut saat ditemui Suara.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2023).
Ia menegaskan, semua partai politik kedudukannya sama. Sehingga tak ada yang merasa paling dekat dengan NU.
"Semua sama. Jadi nggak boleh ada yang klaim paling dekat NU, paling NU di antara yang lain nggak boleh," ujarnya.
Sebagaimana khitahnya, kata dia, sejak dulu NU tidak berpolitik praktis. Terlebih NU menjaga jarak juga dari partai politik.
"NU itu terikat pada khitoh 1926. Yang artinya bahwa dia tidak atau mengambil jarak yang sama terhadap semua partai," tuturnya.
Sebelumnya, Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar menyinggung tokoh NU yang lupa jika Nahdlatuh Ulama itu tidak terafiliasi dengan kekuatan partai politik tertentu.
"Sepertinya ini ada yang lupa kalau Nahdlatul Ulama menjaga jarak, ya ibaratnya kura-kura di dalam perahu, pura-pura tidak tahu," kata Miftachul.
Baca Juga: Cari Cawapres Ganjar dari Kalangan NU, Puan PDIP: Mahfud MD Salah Satunya
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo