Suara.com - Juru bicara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo angkat bicara menanggapi ucapan bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan pada acara "3 Bacapres Bicara Gagasan" yang digelar Mata Najwa di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (19/9/2023).
Dalam pernyataannya, Anies mengatakan ada sejumlah pengusaha yang diperiksa lapor pajaknya setelah berinteraksi dengan dirinya.
Yustinus menegaskan tudingan yang dilancarkan Anies tidak benar.
"Informasi yang Bapak terima perlu diperjelas dan tudingan ada penggunaan alat negara untuk kepentingan politis tertentu dipastikan tidak benar," tegas Yustinus melalui akun X pribadinya @prastow dikutip Rabu (20/9/2023).
Yustinus kemudian menjelaskan kalau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan pemeriksaan selalu didasarkan pada UU, aturan, tata cara yang baku, dan dilaksanakan secara profesional dan berintegritas.
Kemudian, pemeriksaan pajak hanya dapat dilakukan jika Wajib Pajak memiliki kelebihan bayar pajak atau terdapat data/informasi akurat yang menunjukkan tingkat risiko tinggi sehingga kepatuhan harus diuji.
"Dengan demikian, tidak mungkin pemeriksaan dapat dilakukan dengan motif subyektif tertentu, termasuk politik," jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa praktik terbaik DJP, meskipun WP masuk kategori pemeriksaan, tetap dilakukan imbauan agar melakukan pembetulan SPT dan membayar pajak terutang secara sukarela.
"Kemenkeu dan DJP senantiasa berkomitmen menjaga integritas dan akan menindak tegas semua pelanggaran yang dilakukan pegawai," terangnya.
Baca Juga: Anies Baswedan Curiga Ada Alat Negara dapat Instruksi Jegal Dirinya: Laporannya Begitu
Lebih lanjut, Yustinus menekankan kalau DJP adalah alat negara yang digunakan secara deliberatif untuk menghimpun partisipasi rakyat, bergotong royong dengan membayar pajak demi kebaikan bersama.
Alih-alih melemparkan tudingan, ia berharap para bakal capres maupun kontestan politik bisa menjadikan pajak sebagai isu utama dalam diskursus publik agar timbul kesadaran yang semakin tinggi dan kepatuhan yang lebih baik - demi mencapai tujuan bernegara yaitu masyarakat adil, makmur, sejahtera.
Curhat Anies
Anies Baswedan mengklaim ada dugaan alat negara mengintimidasi penguasaha yang membantu dirinya untuk Pilpres 2024.
Pernyataan ini disampaikan Anies Baswedan saat menjadi bintang tamu di acara Mata Najwa dengan tajuk "3 Bacapres Bicara Gagasan" yang berlangsung di Universitas Gajah Mada (UGM), Selasa (19/9).
Anies awalnya ditanya oleh Najwa Shihab perihal dana yang ia siapkan untuk Pilpres 2024. Anies mengatakan bahwa selama ini yang membantu ia merupakan penguasaha kelas menengah bukan pengusaha kelas atas.
Berita Terkait
-
Jawaban Anies Ditanya Najwa Shihab Soal Biaya Selama Keliling Sosialisasi: Sudah Habis Uang Berapa?
-
Viral Blunder Jadi Trending Topic, Ternyata Netizen Sindir Ganjar Pranowo di Mata Najwa: Cara Ngomongnya Songong
-
Dijagokan PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo Dinilai Bukan Pemimpin Boneka, Benarkah?
-
Masuk Bursa Bacawapres, Ganjar Pranowo Komentari Peluang Mahfud MD
-
Dendam Pada Kemiskinan, Ganjar Pranowo Curhat Buka Tiga Sekolah Hanya untuk Siswa Miskin
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!