Anies Sebut Alat Negara Periksa Pajak Pengusaha yang Dukung Dirinya, Jubir Kemenkeu: Tidak Benar!

Suara.com - Juru bicara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo angkat bicara menanggapi ucapan bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan pada acara "3 Bacapres Bicara Gagasan" yang digelar Mata Najwa di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (19/9/2023).

Dalam pernyataannya, Anies mengatakan ada sejumlah pengusaha yang diperiksa lapor pajaknya setelah berinteraksi dengan dirinya.

Yustinus menegaskan tudingan yang dilancarkan Anies tidak benar.

"Informasi yang Bapak terima perlu diperjelas dan tudingan ada penggunaan alat negara untuk kepentingan politis tertentu dipastikan tidak benar," tegas Yustinus melalui akun X pribadinya @prastow dikutip Rabu (20/9/2023).

Yustinus kemudian menjelaskan kalau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan pemeriksaan selalu didasarkan pada UU, aturan, tata cara yang baku, dan dilaksanakan secara profesional dan berintegritas.

Kemudian, pemeriksaan pajak hanya dapat dilakukan jika Wajib Pajak memiliki kelebihan bayar pajak atau terdapat data/informasi akurat yang menunjukkan tingkat risiko tinggi sehingga kepatuhan harus diuji.

"Dengan demikian, tidak mungkin pemeriksaan dapat dilakukan dengan motif subyektif tertentu, termasuk politik," jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa praktik terbaik DJP, meskipun WP masuk kategori pemeriksaan, tetap dilakukan imbauan agar melakukan pembetulan SPT dan membayar pajak terutang secara sukarela.

"Kemenkeu dan DJP senantiasa berkomitmen menjaga integritas dan akan menindak tegas semua pelanggaran yang dilakukan pegawai," terangnya.

Baca Juga: Anies Baswedan Curiga Ada Alat Negara dapat Instruksi Jegal Dirinya: Laporannya Begitu

Lebih lanjut, Yustinus menekankan kalau DJP adalah alat negara yang digunakan secara deliberatif untuk menghimpun partisipasi rakyat, bergotong royong dengan membayar pajak demi kebaikan bersama.

Alih-alih melemparkan tudingan, ia berharap para bakal capres maupun kontestan politik bisa menjadikan pajak sebagai isu utama dalam diskursus publik agar timbul kesadaran yang semakin tinggi dan kepatuhan yang lebih baik - demi mencapai tujuan bernegara yaitu masyarakat adil, makmur, sejahtera.

Curhat Anies

Anies Baswedan mengklaim ada dugaan alat negara mengintimidasi penguasaha yang membantu dirinya untuk Pilpres 2024.

Pernyataan ini disampaikan Anies Baswedan saat menjadi bintang tamu di acara Mata Najwa dengan tajuk "3 Bacapres Bicara Gagasan" yang berlangsung di Universitas Gajah Mada (UGM), Selasa (19/9).

Anies awalnya ditanya oleh Najwa Shihab perihal dana yang ia siapkan untuk Pilpres 2024. Anies mengatakan bahwa selama ini yang membantu ia merupakan penguasaha kelas menengah bukan pengusaha kelas atas.

"Banyak pengusaha-pengusaha yang mau membantu. Dan yang jadi catatan, yang membantu (pengusaha) ukurannya menengah. Yang besar-besar gak ada yang berani mendekati. Semua yang besar-besar itu tak ada yang berani mendekat," ucap Anies.

Pernyataan Anies ini membuat Najwa Shihab bertanya balik mengapa konglomerat tak berani mendekati Anies Baswedan.

Anies lantas menyebutkan bahwa pengusaha-pengusaha itu takut membantu dirinya. Ia lantas menjelaskan ketakutan ini disebabkan ada contoh sejumlah penguasaha di Jawa Barat dan Jawa Tengah diperiksa setelah membantu dirinya.

"Takut. Karena kami mengalami pengusaha yang berinteraksi bertemu, sesudahnya mereka akan mengalami pemeriksaan. Pemeriksaan pajak, dan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya,"

"Ada contoh, di Jawa Barat membantu, di Jawa Tengah membantu, katanya (pemeriksaan) random, tapi 10 perusahaan miliknya diperiksa pajak. Yang katanya random," jelas Anies.

"Apa yang terjadi, mereka takut membantu. Padahal yang mereka kerjakan bukan membantu saya. Mereka membantu relawan, dan membuat event."