Suara.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), M Hidayat Nur Wahid menyoroti isu Pilpres 2024 akan diikuti dua pasangan calon saja. Ia menilai jika hal tersebut terjadi dikhawatirkan akan kembali menimbulkan polarisasi di masyarakat seperti Pilpres 2014 dan 2019 lalu.
"Demokrasi memang perlu ongkos, tapi kalau yang diinginkan adalah biaya termurah, maka kembali saja pada pola Pilpres pada zaman Orba, di mana presiden dipilih oleh MPR. Hal yang tentu mereka tolak juga,” kata HNW kepada wartawan, Minggu (24/9/2023).
HNW berpendapat, argumentasi Pilpres diikuti dua pasangan lebih murah karena cukup dilangsungkan satu putaran tidaklah mendasar. Terlebih pada 2004 dan 2009 Indonesia juga menggelar Pilpres dengan calon pasangan lebih dari dua.
Bahkan, lanjut HNW, pada Pilpres 2004 sampai berlangsung dua putaran. Ketika itu menurutnya tidak ada masalah dengan APBN dan tidak terjadi polarisasi.
"Kita masih merasakan keresahan masyarakat yang terbelah karena pilpres 2014 dan 2019 yang hanya menyediakan dua pasangan calon saja. Bahkan, polarisasi itu masih terasa hingga saat ini. Biaya menyembuhkan masyarakat dari pembelahan akibat polarisasi itu dirasakan lebih mahal dibanding biaya pilpres hingga putaran kedua sebagaimana terjadi pada Pilpres 2004,” ungkapnya.
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku memahami bahwa pencalonan capres dan cawapres memang kewenangan konstitusional partai politik yang memenuhi syarat yang ditentukan konstitusi. Hanya saja menurutnya setiap partai politik juga perlu memikirkan dampak negatif yang akan terjadi jika Pilpres 2024 kembali hanya diikuti dua pasangan.
“Ini harus jadi catatan bersama bagi kita. Karena Pilpres itu bukan sekadar untuk berkuasa, tetapi bagaimana kita bisa mengkoreksi dampak negatif dari pilpres sebelumnya, dan bagaimana dengan pilpres menghadirkan opsi lebih banyak bagi putra-putri Indonesia yang terbaik untuk dipilih sebagai pemimpin bangsa Indonesia yang besar ini,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ganjar Didampingi Istri saat Jogging di Kawasan CFD Jakarta, Hary Tanoe: Luar Biasa Ya, Jadi Harmonis
-
Puji-puji Pasangannya di Depan Warga Makassar, Cak Imin: Saya Kenal Mas Anies Sedari Mahasiswa
-
Diungkap Mabes Polri, Ganjar Bantah Sudah Bikin SKCK buat Nyapres
-
Segera Umumkan Cawapres, Ganjar Blak-blakan Berpeluang Duet Bareng Mahfud MD
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Bakal Patroli, Menkeu Purbaya Siap Tarik Anggaran Kementerian yang Lambat Serap Dana
-
Syaifullah Tamliha Ungkap Dua Kelemahan PPP: Tak Punya Figur Berduit dan Alergi Outsider
-
Kepala Sekolah di Prabumulih Sempat Dicopot Gegara Tegur Anak Pejabat Bawa Mobil ke Sekolah
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru