Suara.com - Politikus PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mengatakan, partainya tidak akan mengintervensi salah satu kadernya, yakni Presiden Joko Widodo atau Jokowi seusai putranya, yaitu Kaesang Pangarep, menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Deddy berujar, bergabungnya Kaesang ke PSI hingga menjadi ketua umum adalah urusan pribadi sebagai warga negara.
"Enggak lah (intervensi Jokowi). Kalau soal bergabung dengan PSI, itu kan urusan Kaesang ya sebagai manusia, sebagai warga negara," kata Deddy ditemui Suara.com di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023) malam.
Untuk itu, kata dia, PDIP tidak perlu bereaksi berlebihan terhadap isu Kaesang tersebut.
Justru, sambung Deddy, PDIP merasa salut Kaesang bisa dijadikan langsung sebagai ketua umum partai ketika terjun ke dunia politik.
"Jadi, tidak ada yang perlu kami bersiaplah, di situ saya kira. Itu haknya dia lah. Malah kami salut lah, dia bisa dapat posisi ketua umum partai. Itu kami betul-betul, luar biasa," tuturnya.
Kaesang Jadi Ketum PSI
Sebelumnya, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep resmi ditunjuk sebagai Ketua Umum baru Partai Solidaritas Indoneska (PSI). Kaesang jadi Ketum PSI menggantikan posisi Giring Ganesha.
Pengumuman Kaesang sebagai Ketua Umum PSI digelar di acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI. Saat diumumkan, 38 Ketua DPW PSI naik ke atas panggung dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie.
Baca Juga: Adu Harta Giring Ganesha vs Kaesang Pangarep: Siapa Ketum PSI Terkaya?
"Mari kita sambut Ketua Umum baru kita, Bro Kaesang Pangarep," Grace di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023).
Sontak pengumuman itu disambut riuh oleh ratusan kader PSI yang hadir di lokasi. Para kader PSI meneriakkan nama Kaesang.
"Hidup Kaesang!," teriak kader PSI kompak.
"Bro Kaesang, Bro Kaesang, Bro Kaesang," timpal kader PSI lainnya.
Sebelumnya, Giring mengaku yang meminta Dewan Pembina PSI untuk menjadikan Kaesang sebagai Ketua Umum PSI penggantinya.
"Mungkin bagi banyak elit politik, aneh jika seorang Ketua Umum malah merekomendasikan nama penggantinya," ujar Giring dalam keterangan yang diterima Suara.com, Senin (25/9/2023).
Berita Terkait
-
Tak Ada Ucapan Selamat, Rocky Gerung Sebut Kaesang Pangarep Jadi Musibah untuk PSI
-
Tetap Waspadai Kaesang Meski Masih Anak Baru, Cak Imin: di Belakangnya Ada Jokowi
-
Simbol-simbol Jokowi Lewat si Bungsu Kaesang di PSI: Berpihak ke Prabowo hingga Keberatan dengan PDIP
-
Adu Harta Giring Ganesha vs Kaesang Pangarep: Siapa Ketum PSI Terkaya?
-
Jadi Ketum PSI, Kaesang Didorong Jadi Calon Wali Kota Depok
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Imigrasi: WNA Tiongkok Paling Banyak Langgar Aturan
-
Dokter Anak Ingatkan Bahaya Jemur Bayi di Bawah Matahari Terik
-
Tepis Isu Prabowo Antikritik, KSP: Kritik Silakan, Tapi Pakai Data dan Teori
-
Pramono Anung Jamin Aturan Penyediaan Air Tak Akan 'Sandera' Kebutuhan Warga Jakarta
-
DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perlindungan Saksi-Korban ke Paripurna
-
Survei Poltracking: Prabowo Unggul di Top of Mind Capres 2029, Dedi Mulyadi dan Anies Menyusul
-
Rentetan OTT Kepala Daerah, Tito Sebut Ada Masalah Mendasar dalam Rekrutmen Pilkada
-
Mendagri Sentil Daerah yang Ragu Soal WFH ASN: Ini Bukan Opsional!
-
Ibu dan Anak Tewas Terlindas Bus AKAP di Depan Terminal Kampung Rambutan
-
Jubir Buka Peluang JK Dialog soal Laporan Dugaan Penistaan Agama