Suara.com - Guntur Soekarnoputra mengusulkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggantikan sang adik, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP. Jokowi kemudian diminta untuk tidak terpancing karena ada pihak yang mendorongnya menjadi orang nomor satu di partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam, menilai Jokowi sebaiknya berhati-hati dengan ucapan Guntur. Sebab, kalau misalkan Kepala Negara menyambut baik atas usulan Guntur, bukan tidak mungkin ia malah dihujani tuduhan.
"Jika Jokowi justru terpancing mengikuti masukan Guntur, maka ia bisa dituduh 'dikasih hati malah minta jantung'," kata Ahmad dalam keterangan tertulisnya dikutip Suara.com, Senin (2/10/2023).
Lebih lanjut, Ahmad sempat mengamati pidato Megawati di agenda Rakernas ke-IV PDIP di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (2/10/2023). Dalam pidatonya, putri Presiden Soekarno tersebut sempat menyinggung ada orang dari pihak eksternal tiba-tiba menjadi ketua umum partai politik.
Ucapan Megawati itu memiliki banyak arti. Namun, Ahmad memaknai pernyataan tersebut sebagai sikap Megawati terhadap usulan Guntur.
"Jika benar, maka statement Megawati ini bisa dimaknai sebagai penolakan terhadap usulan Guntur tersebut," ucapnya.
Sebabnya, sejak awal Megawati sudah mewanti-wanti kadernya, termasuk bakal capres Ganjar Pranowo agar tidak ikut campur dalam subsesi kepemimpinan PDIP.
Bahkan, kabar yang beredar mengungkap amanat Megawati itu termaktub dalam dokumen perjanjian yang ditandatangani Ganjar saat menerima mandat sebagai capres.
"Sehingga wajar jika sejak awal Guntur merupakan anggota keluarga besar Soekarno yang berani menolak secara mentah-mentah rencana pencapresan atau pencawapresan Puan Maharani," ungkapnya.
Baca Juga: Akui Banyak Tawaran jadi Cawapres, Gibran Blak-blakan Ada yang Temui Langsung
"Karena itu, dalam konteks suksesi kepemimpinan PDIP, Megawati benar-benar menekankan pentingnya proses kaderisasi berjenjang di PDIP, sehingga dalam berbagai kesempatan Megawati dan PDIP menyebut Jokowi sebagai petugas partai," jelasnya.
Sebelumnya, secara mengejutkan, Guntur mengusulkan Jokowi menggeser posisi Megawati sebagai ketum PDIP. Usulannya itu disampaikan melalui kolom opini Harian Kompas, Sabtu (30/9/2023).
Meskipun nantinya akan lengser sebagai presiden, menurutnya, sosok Jokowi masih dibutuhkan untuk pemerintahan maupun lingkaran kekuasaan.
Karena itu, dirinya menilai, Jokowi harus memiliki jabatan minimal sebagai ketua umum partai politik.
"Apakah tak mungkin Jokowi meneruskan estafet kepemimpinan di PDIP sebagai ketua umum PDIP dan Megawati menjadi ketua dewan pembinanya?" ucap Guntur.
Berita Terkait
-
Profil Guntur Soekarnoputra, Usul Jokowi Jadi Ketua Umum PDIP Gantikan Megawati
-
Pro Kontra Prabowo Pakai Nama Koalisi Indonesia Maju: Dikritik Guntur Romli, Jokowi Tak Masalah
-
Guntur Romli Sebut Alasan Budiman Sudjatmiko Tak Mundur dari PDIP Padahal Dukung Prabowo: Dia Mau Playing Victim
-
Tak Ada Nama Budiman Sudjatmiko Di Daftar Caleg PDIP, Tapi Muncul Nama Guntur Romli
-
Tuding Ada Skenario Keroyok Ganjar, Guntur Romli: Koalisi Gemuk Jadi Senjata?
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
-
Evakuasi Ponpes Al-Khoziny: Nihil Tanda Kehidupan, Alat Berat Dikerahkan Diirigi Tangis
Terkini
-
Hotman Paris Minta Nadiem Makarim Dibebaskan: Penetapan Tersangka Kasus Laptop Dinilai Cacat Hukum
-
Menteri Haji dan Umrah Serahkan 200 Nama Calon Pejabat ke KPK, Ada Apa?
-
Menkum Sahkan Kubu Mardiono Dinilai Redam Dualisme PPP: Ibarat Sepak Bola, 90 Menit Selesai!
-
Tragedi Maut Al Khoziny: Kemenag Janji Rombak Aturan, Standar Bangunan Pesantren Segera Ditetapkan
-
Menteri Haji Sambangi Gedung KPK Usai Jumatan, Sinyal Baru Kasus Korupsi Kuota Haji?
-
PSI Dikritik Habis! Sembunyikan Jokowi, Malah Tampilkan Kaesang yang 'Tak Layak Jual'
-
Sejauh Mana Kesiapan IKN jadi Ibu Kota Politik? Begini Update dari Kepala Otorita
-
Malu-malu Umumkan Jokowi Jadi 'Bapak J', PSI Dicurigai Partai Tertutup: "Aneh Bila Belum Dipublish"
-
Brigadir Esco Dibunuh Istri: Brigadir Rizka Sintiani Dibantu Orang Lain Angkat Mayat Suami?
-
DPR RI Dukung Pembekuan Izin TikTok, Tapi Minta Tidak Matikan Ekosistem UMKM