Suara.com - Guntur Soekarnoputra mengusulkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggantikan sang adik, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP. Jokowi kemudian diminta untuk tidak terpancing karena ada pihak yang mendorongnya menjadi orang nomor satu di partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam, menilai Jokowi sebaiknya berhati-hati dengan ucapan Guntur. Sebab, kalau misalkan Kepala Negara menyambut baik atas usulan Guntur, bukan tidak mungkin ia malah dihujani tuduhan.
"Jika Jokowi justru terpancing mengikuti masukan Guntur, maka ia bisa dituduh 'dikasih hati malah minta jantung'," kata Ahmad dalam keterangan tertulisnya dikutip Suara.com, Senin (2/10/2023).
Lebih lanjut, Ahmad sempat mengamati pidato Megawati di agenda Rakernas ke-IV PDIP di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (2/10/2023). Dalam pidatonya, putri Presiden Soekarno tersebut sempat menyinggung ada orang dari pihak eksternal tiba-tiba menjadi ketua umum partai politik.
Ucapan Megawati itu memiliki banyak arti. Namun, Ahmad memaknai pernyataan tersebut sebagai sikap Megawati terhadap usulan Guntur.
"Jika benar, maka statement Megawati ini bisa dimaknai sebagai penolakan terhadap usulan Guntur tersebut," ucapnya.
Sebabnya, sejak awal Megawati sudah mewanti-wanti kadernya, termasuk bakal capres Ganjar Pranowo agar tidak ikut campur dalam subsesi kepemimpinan PDIP.
Bahkan, kabar yang beredar mengungkap amanat Megawati itu termaktub dalam dokumen perjanjian yang ditandatangani Ganjar saat menerima mandat sebagai capres.
"Sehingga wajar jika sejak awal Guntur merupakan anggota keluarga besar Soekarno yang berani menolak secara mentah-mentah rencana pencapresan atau pencawapresan Puan Maharani," ungkapnya.
Baca Juga: Akui Banyak Tawaran jadi Cawapres, Gibran Blak-blakan Ada yang Temui Langsung
"Karena itu, dalam konteks suksesi kepemimpinan PDIP, Megawati benar-benar menekankan pentingnya proses kaderisasi berjenjang di PDIP, sehingga dalam berbagai kesempatan Megawati dan PDIP menyebut Jokowi sebagai petugas partai," jelasnya.
Sebelumnya, secara mengejutkan, Guntur mengusulkan Jokowi menggeser posisi Megawati sebagai ketum PDIP. Usulannya itu disampaikan melalui kolom opini Harian Kompas, Sabtu (30/9/2023).
Meskipun nantinya akan lengser sebagai presiden, menurutnya, sosok Jokowi masih dibutuhkan untuk pemerintahan maupun lingkaran kekuasaan.
Karena itu, dirinya menilai, Jokowi harus memiliki jabatan minimal sebagai ketua umum partai politik.
"Apakah tak mungkin Jokowi meneruskan estafet kepemimpinan di PDIP sebagai ketua umum PDIP dan Megawati menjadi ketua dewan pembinanya?" ucap Guntur.
Berita Terkait
-
Profil Guntur Soekarnoputra, Usul Jokowi Jadi Ketua Umum PDIP Gantikan Megawati
-
Pro Kontra Prabowo Pakai Nama Koalisi Indonesia Maju: Dikritik Guntur Romli, Jokowi Tak Masalah
-
Guntur Romli Sebut Alasan Budiman Sudjatmiko Tak Mundur dari PDIP Padahal Dukung Prabowo: Dia Mau Playing Victim
-
Tak Ada Nama Budiman Sudjatmiko Di Daftar Caleg PDIP, Tapi Muncul Nama Guntur Romli
-
Tuding Ada Skenario Keroyok Ganjar, Guntur Romli: Koalisi Gemuk Jadi Senjata?
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
Terkini
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata
-
Pentagon Panaskan Mesin Perang, Negosiasi AS-Iran Terancam Kolaps
-
Perdokjasi Dorong Prodi S2 Kedokteran Asuransi Pertama di Indonesia, Target Berdiri 2028
-
Insiden Panipahan Jadi 'Wake-Up Call', Kapolda Riau Deklarasi Perang Total Lawan Narkoba
-
Unggah Foto AI Dipeluk Yesus, Donald Trump Ingin Dianggap sebagai Mesias
-
Nyatakan Netral, PSI Siap Mediasi Sahat-JK
-
Resmi, UBL Pecat Dosen Terduga Pelaku Pelecehan Mahasiswi