Suara.com - Guntur Soekarnoputra mengusulkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggantikan sang adik, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP. Jokowi kemudian diminta untuk tidak terpancing karena ada pihak yang mendorongnya menjadi orang nomor satu di partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam, menilai Jokowi sebaiknya berhati-hati dengan ucapan Guntur. Sebab, kalau misalkan Kepala Negara menyambut baik atas usulan Guntur, bukan tidak mungkin ia malah dihujani tuduhan.
"Jika Jokowi justru terpancing mengikuti masukan Guntur, maka ia bisa dituduh 'dikasih hati malah minta jantung'," kata Ahmad dalam keterangan tertulisnya dikutip Suara.com, Senin (2/10/2023).
Lebih lanjut, Ahmad sempat mengamati pidato Megawati di agenda Rakernas ke-IV PDIP di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (2/10/2023). Dalam pidatonya, putri Presiden Soekarno tersebut sempat menyinggung ada orang dari pihak eksternal tiba-tiba menjadi ketua umum partai politik.
Ucapan Megawati itu memiliki banyak arti. Namun, Ahmad memaknai pernyataan tersebut sebagai sikap Megawati terhadap usulan Guntur.
"Jika benar, maka statement Megawati ini bisa dimaknai sebagai penolakan terhadap usulan Guntur tersebut," ucapnya.
Sebabnya, sejak awal Megawati sudah mewanti-wanti kadernya, termasuk bakal capres Ganjar Pranowo agar tidak ikut campur dalam subsesi kepemimpinan PDIP.
Bahkan, kabar yang beredar mengungkap amanat Megawati itu termaktub dalam dokumen perjanjian yang ditandatangani Ganjar saat menerima mandat sebagai capres.
"Sehingga wajar jika sejak awal Guntur merupakan anggota keluarga besar Soekarno yang berani menolak secara mentah-mentah rencana pencapresan atau pencawapresan Puan Maharani," ungkapnya.
Baca Juga: Akui Banyak Tawaran jadi Cawapres, Gibran Blak-blakan Ada yang Temui Langsung
"Karena itu, dalam konteks suksesi kepemimpinan PDIP, Megawati benar-benar menekankan pentingnya proses kaderisasi berjenjang di PDIP, sehingga dalam berbagai kesempatan Megawati dan PDIP menyebut Jokowi sebagai petugas partai," jelasnya.
Sebelumnya, secara mengejutkan, Guntur mengusulkan Jokowi menggeser posisi Megawati sebagai ketum PDIP. Usulannya itu disampaikan melalui kolom opini Harian Kompas, Sabtu (30/9/2023).
Meskipun nantinya akan lengser sebagai presiden, menurutnya, sosok Jokowi masih dibutuhkan untuk pemerintahan maupun lingkaran kekuasaan.
Karena itu, dirinya menilai, Jokowi harus memiliki jabatan minimal sebagai ketua umum partai politik.
"Apakah tak mungkin Jokowi meneruskan estafet kepemimpinan di PDIP sebagai ketua umum PDIP dan Megawati menjadi ketua dewan pembinanya?" ucap Guntur.
Berita Terkait
-
Profil Guntur Soekarnoputra, Usul Jokowi Jadi Ketua Umum PDIP Gantikan Megawati
-
Pro Kontra Prabowo Pakai Nama Koalisi Indonesia Maju: Dikritik Guntur Romli, Jokowi Tak Masalah
-
Guntur Romli Sebut Alasan Budiman Sudjatmiko Tak Mundur dari PDIP Padahal Dukung Prabowo: Dia Mau Playing Victim
-
Tak Ada Nama Budiman Sudjatmiko Di Daftar Caleg PDIP, Tapi Muncul Nama Guntur Romli
-
Tuding Ada Skenario Keroyok Ganjar, Guntur Romli: Koalisi Gemuk Jadi Senjata?
Terpopuler
- 5 Mobil Toyota Bekas yang Mesinnya Bandel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Pajak Rp500 Ribuan, Tinggal Segini Harga Wuling Binguo Bekas
- 9 Sepatu Adidas yang Diskon di Foot Locker, Harga Turun Hingga 60 Persen
- 10 Promo Sepatu Nike, Adidas, New Balance, Puma, dan Asics di Foot Locker: Diskon hingga 65 Persen
- Sheila Marcia Akui Pakai Narkoba Karena Cinta, Nama Roger Danuarta Terseret
Pilihan
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
Terkini
-
KUHAP Baru Berlaku, Hinca Panjaitan: Tak Ada Lagi Pelanggaran HAM
-
Tawuran di Manggarai Berhasil Dibubarkan, Lalu Lintas dan Layanan Transjakarta Kembali Normal
-
BMKG Kalteng Ingatkan Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Warga Diminta Tingkatkan Kesiapsiagaan
-
KPK: Wacana Pilkada Dipilih DPRD Harus Disertai Regulasi Jelas dan Pengawasan Ketat
-
Satu Keluarga Ditemukan Tewas di Kontrakan Tanjung Priok, Satu Anak Kritis
-
Antrean Panjang Berburu Tiket Planetarium Jakarta, Jakpro Janji Benahi Layanan
-
Menko Yusril Sebut KUHP dan KUHAP Baru Sebagai Penanda Berakhirnya Hukum Pidana Kolonial
-
BNI Dukung Danantara Hadirkan Hunian Layak bagi Korban Bencana di Aceh Tamiang
-
Gigitan Ular Jadi Ancaman Nyata di Baduy, Kemenkes Akui Antibisa Masih Terbatas
-
KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Kejagung Tegaskan Siap Laksanakan