Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali menyinggung soal jenjang karir Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, masih banyak ASN yang suka meminta kenaikan jabatan tapi dengan cara yang kurang etis.
Ia bahkan mengatakan ada ASN yang kerap menghubungi para pejabat pimpinan Pemprov DKI demi bisa segera naik jabatan. Meski tak menyebut rinci ASN yang dimaksud, Heru menyebut cara yang ditempuh itu kurang baik.
"Sampai hari ini masih ada yang meminta-minta, WA kemana-mana," ujar Heru saat melantik pejabat ASN eselon III dan IV di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/10/2023).
ASN, disebutnya boleh saja minta kenaikan jabatan. Namun, lebih baik caranya dengan menghubungi pejabat atasannya yang berkaitan mulai dari Wali Kota, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), hingga ke Heru sendiri.
"Jika ingin minta jabatan silakan ke pak Sekda, silakan pak Wali Kota, silahkan ke BKD," jelasnya.
Meski demikian, jika meminta jabatan maka harus dibarengi dengan rekam jejak kerja yang baik. Hal ini merupakan pertimbangan utama atasan memberikan promosi kepada ASN.
"Saya catat yang punya referensi naik, anda harus bagus. Saya hargai referensi itu. Kalau yang muter sana muter sini (minta-minta jabatan) berarti kan enggak kerja itu," ucapnya.
Heru pun mencontohkan dirinya juga melalui proses panjang hingga bisa mendapatkan jabatan tertinggi ASN eselon I, yakni Kepala Sekretariat Presiden dan dipilih jadi Pj Gubernur. Ia mengaku selama ini hanya fokus kerja dengan baik hingga mendapatkan perhatian dari atasannya.
Fokus bekerja ini menurutnya merupakan tips dan trik yang paling ampuh bagi ASN agar segera mendapatkan promosi.
Baca Juga: Atasi Krisis Air di Penjaringan, Heru Budi Resmikan Reservoir Komunal
"Saya kan dulu seperti anda. Ya percaya diri aja. Kalau lurah loyal ke camat, camat loyal ke wali kota, ke asisten, pasti diperhatikan. Kerja konsisten," pungkasnya.
Berita Terkait
-
7 Poin Penting UU ASN yang Resmi di Sahkan, Soal Gaji hingga Tenaga Honorer
-
UU ASN 2023 Disahkan, Berikut Perbedaan Skema Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Terbaru
-
Ungkap Ada ASN di Jakarta Doyan Lobi Atasan Demi Cari Jabatan, Heru Budi: Kerja yang Benar!
-
Atasi Krisis Air di Penjaringan, Heru Budi Resmikan Reservoir Komunal
-
Bawaslu Lampung Selatan Temukan ASN Lakukan Pelanggaran Netralitas Pemilu
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP