Suara.com - Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy menanggapi perihal kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usai capres-cawapres. Dia menilai ada sebuah negosiasi yang belum putus soal hal tersebut.
Sebelumnya, dia mengatakan bahwa mungkin publik akan mengira bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang independen. Namun, dia menilai mereka memutuskan hal-hal tidak di ruang hampa, banyak faktor lain yang akan memengaruhi.
"Orang boleh mengatakan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga independen yang dihuni oleh para negarawan yang saat ini menjadi hakim, tetap kan mereka memutuskan tidak di ruang hampa, mereka adalah saudara seseorang," ungkap Romahurmuziy dikutip melalui kanal Youtube Total Politik, Rabu (4/10/2023).
"Kalaupun tidak memaksa, (akan) memengaruhi," imbuhnya.
Politikus yang akrab disapa Rommy itu bahkan mengulang pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut Gibran telah menginformasikan kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mendapat tawaran dari Prabowo.
"Dengan konfirmasi yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan bahwa Gibran sudah menyampaikan kepada Bu Mega sudah dipinang oleh Pak Prabowo," ujarnya.
"Bahkan saya mendengar ada yang menyebut 7 kali ada yang menyebut 5 kali ini informasi-informasi yang cukup valid, artinya kalau beda jumlahnya hanya sekedar angka saja," lanjutnya.
Terkait adanya tawaran tersebut ditolak oleh Presiden Jokowi, Rommy mengaku tidak percaya akan isu penolakan tesrebut, mengingat MK masih memberikan ruang untuk memutuskan terkait batasan usia capres-cawapres.
"7 kali dan ditolak oleh pak Jokowi, atau ada yang mengatakan 5 kali dan ditolak," kata Dia.
"Tetapi kalau benar itu mustinya tidak perlu berpanjang-pannjang panjang untuk kemudian kepada hakim-hakim MK ini juga diberikan ruang," imbuhnya.
Baca Juga: Khofifah Tokoh NU Paling Cocok Dampingi Ganjar, Mahfud MD Tertinggi Jadi Cawapres Prabowo
Dia menilai, ketika MK memilih membiarkan wacana tersebut berkembang tentu artinya ada sebuah negosiasi yang belum tuntas. Atau lebih jauh lagi ada permainan yang ingin dilanjutkan.
"Ketika ini masih dibiarkan berkembang itu artinya ada sebuah negosiasi yang belum putus, atau lebih jauh lagi memang permainan mau dilanjutkan," lanjutnya.
Menurutnya permainan ini akan terus berjalan sampai tanggal 19 Oktober, atau tepatnya saat pendaftaran capres-cawapres pemilu 2024.
"Jadi yang saya katakan tadi mental game atau main game masih berjalan sekarang ini sampai 19 Oktober," pungkasnya.
Kontributor : Ayuni Sarah
Berita Terkait
-
Ngaku Dukung Ganjar, Ketua DPP PSI Dedek Prayudi: Tapi Ada yang Pengin Jomblo, Lainnya Pengin ke Prabowo
-
Reshuffle Bakal Terjadi di Antara Akhir Oktober atau Awal November, Begini Perhitungannya
-
Jokowi Jawab Pertemuan Bersama SBY Adalah Rahasia, Kaesang: Rumah Saya Beda
-
Khofifah Tokoh NU Paling Cocok Dampingi Ganjar, Mahfud MD Tertinggi Jadi Cawapres Prabowo
-
Momen Jokowi Pakai Batik Hijau Wage Seragaman Bareng Menteri di INACRAFT 2023 jadi Sorotan, Ternyata Ini Maknanya
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela