Suara.com - Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy menanggapi perihal kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usai capres-cawapres. Dia menilai ada sebuah negosiasi yang belum putus soal hal tersebut.
Sebelumnya, dia mengatakan bahwa mungkin publik akan mengira bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang independen. Namun, dia menilai mereka memutuskan hal-hal tidak di ruang hampa, banyak faktor lain yang akan memengaruhi.
"Orang boleh mengatakan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga independen yang dihuni oleh para negarawan yang saat ini menjadi hakim, tetap kan mereka memutuskan tidak di ruang hampa, mereka adalah saudara seseorang," ungkap Romahurmuziy dikutip melalui kanal Youtube Total Politik, Rabu (4/10/2023).
"Kalaupun tidak memaksa, (akan) memengaruhi," imbuhnya.
Politikus yang akrab disapa Rommy itu bahkan mengulang pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut Gibran telah menginformasikan kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mendapat tawaran dari Prabowo.
"Dengan konfirmasi yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan bahwa Gibran sudah menyampaikan kepada Bu Mega sudah dipinang oleh Pak Prabowo," ujarnya.
"Bahkan saya mendengar ada yang menyebut 7 kali ada yang menyebut 5 kali ini informasi-informasi yang cukup valid, artinya kalau beda jumlahnya hanya sekedar angka saja," lanjutnya.
Terkait adanya tawaran tersebut ditolak oleh Presiden Jokowi, Rommy mengaku tidak percaya akan isu penolakan tesrebut, mengingat MK masih memberikan ruang untuk memutuskan terkait batasan usia capres-cawapres.
"7 kali dan ditolak oleh pak Jokowi, atau ada yang mengatakan 5 kali dan ditolak," kata Dia.
"Tetapi kalau benar itu mustinya tidak perlu berpanjang-pannjang panjang untuk kemudian kepada hakim-hakim MK ini juga diberikan ruang," imbuhnya.
Baca Juga: Khofifah Tokoh NU Paling Cocok Dampingi Ganjar, Mahfud MD Tertinggi Jadi Cawapres Prabowo
Dia menilai, ketika MK memilih membiarkan wacana tersebut berkembang tentu artinya ada sebuah negosiasi yang belum tuntas. Atau lebih jauh lagi ada permainan yang ingin dilanjutkan.
"Ketika ini masih dibiarkan berkembang itu artinya ada sebuah negosiasi yang belum putus, atau lebih jauh lagi memang permainan mau dilanjutkan," lanjutnya.
Menurutnya permainan ini akan terus berjalan sampai tanggal 19 Oktober, atau tepatnya saat pendaftaran capres-cawapres pemilu 2024.
"Jadi yang saya katakan tadi mental game atau main game masih berjalan sekarang ini sampai 19 Oktober," pungkasnya.
Kontributor : Ayuni Sarah
Berita Terkait
-
Ngaku Dukung Ganjar, Ketua DPP PSI Dedek Prayudi: Tapi Ada yang Pengin Jomblo, Lainnya Pengin ke Prabowo
-
Reshuffle Bakal Terjadi di Antara Akhir Oktober atau Awal November, Begini Perhitungannya
-
Jokowi Jawab Pertemuan Bersama SBY Adalah Rahasia, Kaesang: Rumah Saya Beda
-
Khofifah Tokoh NU Paling Cocok Dampingi Ganjar, Mahfud MD Tertinggi Jadi Cawapres Prabowo
-
Momen Jokowi Pakai Batik Hijau Wage Seragaman Bareng Menteri di INACRAFT 2023 jadi Sorotan, Ternyata Ini Maknanya
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT