Suara.com - Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi kabar yang menyebutkan Presiden Joko Widodo akan memberikan jatah menteri kepada Partai Demokrat.
Kabar itu muncul setelah Jokowi bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10/2023) lalu.
Puan menegaskan, penentuan menteri sebagai pembantu presiden merupakan hak prerogatif Jokowi.
"Itukan prerogatif presiden jadi tanya ke Pak Jokowi, apakah di-reshuffle menjelang pemilu ini? Ya, tanya Pak Jokowi," kata Puan di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).
Ketua DPR RI itu mengaku tidak akan membuka ke publik bila mengetahui ada kader Partai Demokrat yang ditunjuk menjadi menteri.
"Kalaupun saya tahu bocorannya, ya nggak akan saya kasih tahu," ujar dia.
Sebelumnya, Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyatakan dukungan terhadap wacana reshuffle kabinet di pemerintahan Jokowi.
Dia menegaskan pihaknya tidak akan menghalangi presiden jika ingin mengganti menterinya yang dianggap bermasalah, sekalipun jika menteri tersebut dari Partai Nasdem.
"Lebih cepat lebih baik untuk reshuffle bagi menteri yang terkena masalah hukum," kata Sahroni.
Baca Juga: Sudah Beda Rumah, Kaesang Ngaku Tak Bahas Politik Apalagi Reshuffle dengan Jokowi
Sebelumnya, wacana reshuffle kabinet Jokowi mencuat lantaran Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) baru-baru ini dikabarkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan yang proses hukumnya digarap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tidak hanya SYL, dalam sidang pemeriksaan saksi korupsi BTS 4G yang menjerat mantan Menkominfo Johnny G Plate, nama Menteri Pemuda dan Olehraga (Menpora) Dito Ariotedjo juga sempat disebut-sebut.
Belakangan, SYL mengajukan mundur dari jabatannya. Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni di NasDem Tower atau Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).
"SYL mundur iya, tapi belum tahu dia ngajuin suratnya kapan mau tadi, harusnya tadi (sampaikan pengunduran diri ke Presiden Jokowi)," kata Sahroni.
Menurutnya, pengunduran diri tersebut harusnya sudah disampaikan SYL ke Istana terlebih ke Presiden Jokowi pada pukul 14.00 WIB.
"Iyes, mustinya dia harusnya tadi jam 14.00 WIB," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Body Lotion di Indomaret untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Rawat Garis Penuaan
- 7 Rekomendasi Lipstik Transferproof untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp20 Ribuan
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 14 November: Ada Beckham 111, Magic Curve, dan Gems
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 6 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
-
Catatan Gila Charly van Oosterhout, Pemain Keturunan Indonesia di Ajax: 28 Laga 19 Gol
-
Daftar 611 Pinjol Ilegal Terbaru Update Satgas PASTI OJK: Ada Pindar Terkenal
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
Terkini
-
Profil Rugaiya Usman: Cinta Sejak SMA, 'Pakaian' Wiranto yang Setia Hingga Hembusan Napas Terakhir
-
Geger Ijazah Arsul Sani, Komisi III DPR Merasa Jadi Kambing Hitam: Kami Tak Punya Kemampuan Forensik
-
Ribuan Buruh Geruduk Balai Kota, Desak UMP DKI 2026 Naik Jadi Rp6 Juta
-
Pelat Nomor Ditutup Jadi Target Khusus Operasi Zebra, Polda Metro: Biasanya Pelaku Kejahatan!
-
Maraton Lakukan Penggeledahan Kasus Ponorogo, KPK Sita 24 Sepeda hingga Mobil Rubicon dan BMW
-
Operasi Zebra Berlaku Hari Ini: e-TLE Mobile Siap Buru 11 Pelanggar Lalu Lintas Berikut!
-
Ada Siswa Dibully hingga Meninggal, Kepala Sekolah SMPN 19 Tangsel Didesak Mengundurkan Diri
-
Sepekan Pasca-Ledakan, SMAN 72 Jakarta Mulai Gelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas
-
Celoteh Akademisi Soal MK: Penugasan Polisi Aktif ke Luar Instansi Dibolehkan, Kok Bisa?
-
Polda Metro Bentuk 'Polisi Siswa Keamanan', Apa Peran dan Tujuannya?