Khawatir Ada Temuan Lem Aibon Era Anies, PSI Minta Heru Budi Buka Dokumen RAPBD DKI ke Publik

Suara.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyarankan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono membuka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023. Hal ini dilakukan agar semua pihak bisa turut memantau anggaran dan program yang diajukan Pemprov DKI Jakarta.

Hal ini disampaikan Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian dalam dokumen pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang APBD DKI Jakarta tahun 2024.

Justin pun mengingatkan pihaknya pernah menemukan anggaran janggal, yakni pengadaan lem aibon senilai Rp 82 miliar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2020 saat era kepemimpinan Anies Baswedan.

"Dengan kemudahan akses tersebut, fraksi PSI dapat mempertanyakan berbagai kejanggalan anggaran termasuk yang saat itu sempat cukup ramai dibicarakan yaitu mengenai anggaran lem aibon," ujar Justin, dikutip Selasa (10/10/2023).

Dokumen RAPBD Pemprov DKI sempat diberikan akses secara terbuka melalui sistem e-budgeting pada masa kepemimpinan eks Gubeenur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun, Anies selaku penerusnya malah mengganti sistem itu dan tak lagi membuka akses dokumen ke publik.

"Kami masih mengingat, saat pertama kali kami terlibat dalam pembahasan rancangan APBD, kami dapat dengan mudah mengakses setiap detail rancangan anggaran melalui situs smart APBD," ucap Justin.

Ia pun menyayangkan keputusan Anies tersebut karena menimbulkan kesan tak mau diganggu saat penyusunan anggaran.

"Namun sayangnya, keramaian tersebut justru nampaknya membuat Pemprov DKI dibawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan menjadi terkesan tidak nyaman, dengan melakukan pembatasan informasi detail anggaran di DKI Jakarta," lanjutnya.

Oleh karena itu, Justin berharap Heru meniru Ahok ketimbang Anies dalam memberikan akses informasi soal RAPBD kepada publik.

Baca Juga: Elektabilitas Anies Baswedan Cuma 5 Persen, NasDem Somasi LSI Denny JA

"Sehingga anggaran DKI Jakarta yang nilainya mencapai kisaran Rp80 triliun tidak hanya dapat diawasi oleh kami pihak legislatif, tetapi juga dapat diawasi oleh khalayak umum," pungkasnya.