Suara.com - Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk keenam kalinya dalam pemilihan yang dilakukan oleh Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (10/10/2023).
Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM periode 2024–2026 mewakili Asia-Pasifik setelah memperoleh suara tertinggi, yaitu 186 dari total 192 suara, kata Kementerian Luar Negeri RI.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan angka perolehan suara ini yang tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia sepanjang sejarah pencalonannya dalam Dewan HAM.
Indonesia sebelumnya pernah duduk di kursi Dewan HAM PBB pada 2006–2007, 2007–2010, 2011–2014, 2015–2017, 2020–2022.
“Ini merupakan wujud kepercayaan yang diberikan bagi Indonesia untuk terus dapat berkontribusi bagi pemajuan dan perlindungan HAM,” kata Retno dalam arahan pers yang ditayangkan pada akun YouTube Kementerian Luar Negeri RI.
Tema keanggotaan Indonesia pada Dewan HAM PBB adalah Kemitraan Inklusif untuk Kemanusiaan.
Retno mengatakan kemitraan inklusif sangat diperlukan untuk kemanusiaan dan memajukan perlindungan HAM.
Dia menyebut tiga prioritas Indonesia dalam menjalankan keanggotaan Dewan HAM.
Pertama, meningkatkan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan melindungi HAM, khususnya melalui peningkatan kerja sama teknis dan capacity building.
Baca Juga: Indonesia Kembali Terpilih Jadi Dewan HAM PBB, Janji Perjuangkan Hak Palestina?
Di dalam negeri, Indonesia akan mendorong penguatan implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), termasuk pemajuan isu-isu penting, seperti kesetaraan gender, perlindungan hak anak dan perempuan, serta hak atas kesehatan dan pembangunan.
Kedua, mendorong dialog intensif antarnegara dengan kelompok-kelompok di kawasan. Kerja sama dengan badan-badan regional dan global juga akan diperkuat.
Ketiga, mendorong implementasi nilai-nilai Universal Declaration of Human Rights, dan mendorong penguatan multilateralisme dengan prinsip solidaritas, inklusivitas dan kesetaraan.
"Indonesia konsisten tidak ingin melihat isu HAM dipolitisasi," ujar Retno.
Dewan HAM PBB terdiri atas 47 negara anggota PBB. Afrika dan Asia-Pasifik diwakili masing-masing 13 negara, Amerika Selatan dan Karibia diwakili delapan negara, Eropa Timur diwakili enam negara, dan wilayah lainnya diwakili tujuh negara.
Negara-negara lain yang juga terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB 2024–20027 mewakili Asia-Pasifik adalah Kuwait, Jepang, dan China. (Sumber: Antara)
Berita Terkait
-
Hadapi Timnas Indonesia, Eks Pelatih Bhayangkara FC Beri Wejangan untuk Skuad Brunei Darussalam
-
Gabung Latihan di Jerman, Dua Pemain Diaspora Jadi Amunisi Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023
-
Siapa Amar Brkic? Pemain Bundesliga Latihan Bareng Timnas Indonesia U-17 di Jerman
-
Profil Amar Brkic, Pemain Diaspora asal Klub Liga Jerman yang Jadi Amunisi Baru Timnas Indonesia U-17
-
Indonesia Kembali Terpilih Jadi Dewan HAM PBB, Janji Perjuangkan Hak Palestina?
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar