Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang tiga bakal calon presiden (capres) ke Istana Negara Jakarta pada Senin (30/10/2023) siang. Pertemuan politik tersebut direspons pegiat HAM Suciwati sebagai pertemuan orang yang berkuasa dengan capres.
Istri Almarhum Munir ini mengaku tidak kaget dengan agenda tersebut.
"Saya nggak kaget, karena buat saya dia (Jokowi) hanya orang yang lagi menguasai Indonesia. Bukan pemimpin, karena dia hadir hanya untuk merangkul semua (bahkan pelanggar HAM) agar aman kekuasaannya," katanya saat dihubungi Suara.com, Senin (30/10/2023).
Menurutnya, sejak awal sudah bisa menilai bahwa Jokowi hanya berjualan isu HAM agar bisa terpilih menjadi presiden. Sehingga membuat sebagian besar masyarakat Indonesia tertipu.
Suciwati sendiri juga mengungkit kembali saat dirinya mengkritik keras Jokowi melalui sambungan telepon, lantaran duduk di samping Hendropriyono.
"Aku mau mengingatkan, bahwa di bulan Mei tahun 2014, dia (Jokowi) pernah telepon aku. Terus aku mengkritik dia karena duduk di sebelah Hendropriyono," katanya.
Hendropriyono, kata Suciwati, pernah menjadi terduga dalam kasus pelanggaran HAM Talangsari. Selain itu, dalam kasus Munir Said Thalib, kemungkinan ada keterlibatannya karena hingga saat ini tidak pernah mau diperiksa oleh tim pencari fakta.
Dalam kasus kematian Munir, diketahui keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) sangat kuat. Saat itu, Hendropriyono yang Kepala BIN.
Ketika Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, kata Suciwati, hendak minta keterangan ditolak oleh Hendropriyono.
Baca Juga: Ganjar Klaim Tak Bahas Soal Gibran dan Putusan MK saat Makan Siang Bareng Jokowi
Bahkan, TPF Munir disebutnya sebagai hantu blau dan tidak kredibel.
"Nah artinya, ketika dia (Jokowi) kemudian berkuasa itu sejak awal aku sudah terluka. Terluka dalam proses keadilan, orang ini tidak peduli soal HAM sebetulnya," tuturnya.
Tak hanya itu, ia mengemukakan, Jokowi juga pernah mengundang peserta Kamisan bertemu langsung dengan Jokowi saat 2018 silam atau setahun sebelum Jokowi mengakhiri periode pertamanya.
Namun, Suciwati memilih tidak hadir. Ia mengemukakan sudah tidak ada lagi rasa respek sejak awal Jokowi menjadi Presiden pada 2014 silam.
Kemudian, undangan Jokowi saat itu seperti orang yang tidak memiliki niatan, dan terpaksa dalam keadaan.
"Awalnya ketemu di Istana Presiden, tiba-tiba diganti ke Istana Bogor, karena mau aksi Kamisan, teman-teman menolak ke Istana Bogor, sehingga balik lagi ke Istana Merdeka," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok