Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang tiga bakal calon presiden (capres) ke Istana Negara Jakarta pada Senin (30/10/2023) siang. Pertemuan politik tersebut direspons pegiat HAM Suciwati sebagai pertemuan orang yang berkuasa dengan capres.
Istri Almarhum Munir ini mengaku tidak kaget dengan agenda tersebut.
"Saya nggak kaget, karena buat saya dia (Jokowi) hanya orang yang lagi menguasai Indonesia. Bukan pemimpin, karena dia hadir hanya untuk merangkul semua (bahkan pelanggar HAM) agar aman kekuasaannya," katanya saat dihubungi Suara.com, Senin (30/10/2023).
Menurutnya, sejak awal sudah bisa menilai bahwa Jokowi hanya berjualan isu HAM agar bisa terpilih menjadi presiden. Sehingga membuat sebagian besar masyarakat Indonesia tertipu.
Suciwati sendiri juga mengungkit kembali saat dirinya mengkritik keras Jokowi melalui sambungan telepon, lantaran duduk di samping Hendropriyono.
"Aku mau mengingatkan, bahwa di bulan Mei tahun 2014, dia (Jokowi) pernah telepon aku. Terus aku mengkritik dia karena duduk di sebelah Hendropriyono," katanya.
Hendropriyono, kata Suciwati, pernah menjadi terduga dalam kasus pelanggaran HAM Talangsari. Selain itu, dalam kasus Munir Said Thalib, kemungkinan ada keterlibatannya karena hingga saat ini tidak pernah mau diperiksa oleh tim pencari fakta.
Dalam kasus kematian Munir, diketahui keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) sangat kuat. Saat itu, Hendropriyono yang Kepala BIN.
Ketika Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, kata Suciwati, hendak minta keterangan ditolak oleh Hendropriyono.
Baca Juga: Ganjar Klaim Tak Bahas Soal Gibran dan Putusan MK saat Makan Siang Bareng Jokowi
Bahkan, TPF Munir disebutnya sebagai hantu blau dan tidak kredibel.
"Nah artinya, ketika dia (Jokowi) kemudian berkuasa itu sejak awal aku sudah terluka. Terluka dalam proses keadilan, orang ini tidak peduli soal HAM sebetulnya," tuturnya.
Tak hanya itu, ia mengemukakan, Jokowi juga pernah mengundang peserta Kamisan bertemu langsung dengan Jokowi saat 2018 silam atau setahun sebelum Jokowi mengakhiri periode pertamanya.
Namun, Suciwati memilih tidak hadir. Ia mengemukakan sudah tidak ada lagi rasa respek sejak awal Jokowi menjadi Presiden pada 2014 silam.
Kemudian, undangan Jokowi saat itu seperti orang yang tidak memiliki niatan, dan terpaksa dalam keadaan.
"Awalnya ketemu di Istana Presiden, tiba-tiba diganti ke Istana Bogor, karena mau aksi Kamisan, teman-teman menolak ke Istana Bogor, sehingga balik lagi ke Istana Merdeka," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
PSSI Protes AFC, Wasit Laga Timnas Indonesia di Ronde 4 Kok dari Timur Tengah?
-
Kuliah di Amerika, Tapi Bahasa Inggris Anak Pejabat Ini Malah Jadi Bahan Ledekan Netizen
Terkini
-
Demo 17 September 2025: 5.000 Ojol Bakal Geruduk Istana-DPR, Ini 7 Tuntutan Utamanya
-
Ironi Ceramah Ustaz Khalid Basalamah: Keras Larang Haji Ilegal, Kini Pakai Kuota Bermasalah
-
Misteri 3 Orang Hilang Pasca-Demo Agustus, Menko Yusril Turun Tangan, Keluarga Justru Belum Melapor
-
Total Tersangka Kerusuhan di Makassar Capai 53 Orang, Termasuk 11 Anak, Begini Nasibnya!
-
Raffi Ahmad Menolak Jadi Menpora RI
-
Kasus Haji Segera Ada Tersangka, Bagaimana Nasib Ustaz Khalid Basalamah usai Kembalikan Uang ke KPK?
-
Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Efisiensi TKD, Anggaran Dialihkan Demi Program Merakyat
-
Mahfud MD Sebut RUU Perampasan Aset Bikin Koruptor Ketakutan, Segera Bahas dan Disahkan!
-
Tuai Kritik, KPU Batal Sembunyikan Ijazah Capres dan Cabut Keputusan Kontroversial
-
Resmi Dibatalkan, KPU Klaim Gandeng KPI Rancang Aturan Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres