Suara.com - Sosok Denny Indrayana belakangan ini menjadi sorotan. Ia dengan lantang menyuarakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres merupakan mega skandal mahkamah keluarga.
Denny Indrayana menyebut bahwa putusan MK tersebut telah membuka jalan bagi putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk maju Pilpres 2024, meski belum berusia 40 tahun.
"Mega skandal Mahkamah Keluarga itu melibatkan tiga elemen tertinggi. Pertama, orang nomor satu, yaitu the first chief justice Ketua Mahkamah Konstitusi," kata Denny dalam sidang pemeriksaan Majelis Kehormatan MK (MKMK) pada Selasa (31/10/2023).
"Kedua, untuk kepentingan langsung pihak keluarganya, yaitu the first family, keluarga Presiden RI Joko Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, demi menduduki posisi di lembaga kepresidenan, yaitu the first office, Kantor Kepresidenan RI," ungkapnya.
Lantas, siapakah Denny Indrayana yang lantang sebut putusan MK merupakan mega skandal mahkamah keluarga? Simak informasi lengkapnya berikut ini.
Profil Denny Indrayana
Denny Indrayana lahir pada 11 Desember 1972 di Pulau Laut, Kalimantan Selatan. Di tanah kelahirannya tersebut, Denny mengenyam pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).
Setelah lulus SMA, Denny melanjutkan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan mengambil jurusan ilmu hukum. Denny berhasil lulus pada 1995.
Kemudian, Denny kembali meneruskan pendidikannya dengan berkuliah di University of Minnesota dan berhasil lulus pada 1995.
Baca Juga: Harga Beras Terus Naik, Jokowi Mulai Panik
Tidak puas dengan pencapaian tersebut, Denny kembali melanjutkan pendidikan S3. Ia melanjutkan S3 di University of Melbourne pada tahun 2002. Ia berhasil lulus dan meraih gelar PhD pada 2005.
Rekam Jejak Denny Indrayana
Pada tahun 2010, UGM tempat kuliahnya dulu mengukuhkannya sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara.
Pada periode 2016-2019, Denny sempat menduduki jabatan sebagai profesor tamu di University of Melbourne. Pada periode ini juga, ia mendirikan Indrayana Centre for Government Constitution and Society (INTEGRITY) Law Firm. Disini, ia menjadi senior partner.
Sebelum ini, sosoknya sempat dikenal dekat dengan penguasa di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pada tahun 2008-2011, ia dipercaya untuk menjadi penasihat khusus Presiden SBY untuk bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan antikorupsi.
Berita Terkait
-
Harga Beras Terus Naik, Jokowi Mulai Panik
-
Tepis Hubungan Panas PDIP-Jokowi, Puan Sebut akan Bertemu Terus dengan Presiden
-
Andi Amran Sulaiman Diusulkan Jadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran di Sulawesi Selatan
-
Makan Siang Bareng, Anies Baswedan Terang-terangan Minta Hal Ini ke Jokowi
-
Kisah Gaya Politik Meja Makan yang Dipertontonkan Jokowi Ternyata Dicetuskan Soekarno Saat Memimpin dari Yogyakarta
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna