Amankan Perkara di MA, Hasbi Hasan Disogok Tas Hermes hingga Dior

Suara.com - Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan disebut menerima tiga buah tas merek Hermes hingga Dior dalam kasus suap pengurusan perkara di MA. Tiga tas mewah itu disebut diterimanya di Gedung MA sekitar Juni 2022.

Sebagaimana diketahui, Hasbi Hasan adalah salah satu tersangka kasus suap pengurusan perkara di MA.

Hal itu terungkap berdasarkan dakwaan Dadan Tri Yudianto yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Selasa (31/10/2023).

"Bertempat di kantor Mahkamah Agung RI, terdakwa (Dadan Tri Yudianto) menyerahkan tiga buah tas kepada Hasbi Hasan yaitu satu buah tas Hermes tipe Lindy ukuran sedang warna biru, satu buah tas Hermes tipe Lindy ukuran sedang warna merah, dan satu buah tas Dior warna pink ukuran sedang," ujar Jaksa.

Total harga ketiga tas merek dunia itu bernilai Rp250 juta. Disebutkan tas itu diberikan oleh Heryanto Tanaka pihak yang sedang berperkara di MA terkait sengketa Koperasi Simpan Pinjam Intidana dengan Budiman Gandi Suparman.

"Yang merupakan bagian dari pengurusan perkara yang dilakukan Hasbi Hasan untuk kepentingan Heryanto Tanaka," kata Jaksa.

Dalam dakwaan Jaksa, Dadan Tri bersama Hasbi Hasan disebut menerima uang Rp11,2 miliar dari Heryanto.

Pemberian uang itu disebut Jaksa untuk mempengaruhi putusan Hakim MA sesuai dengan keinginan Heryanto Tanaka.

"Agar mengupayakan pengurusan perkara kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman dapat dikabulkan oleh Hakim Agung," ujar Jaksa.

Baca Juga: Dadan Tri Yudianto Didakwa Terima Suap Bersama Sekretaris MA Hasbi Hasan Rp 11,2 M

Atas perbuatannya, Dadan Tri dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.