Suara.com - Komisi I DPR RI bakal menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap calon panglima TNI yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto pada Senin (13/11/2023). Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo menyampaikan ada sejumlah isu yang nantinya akan diajukan kepada Agus.
Bobby mengungkapkan, ada dua isu prioritas yang bakal dites kepada Agus. Dua isu yang dimaksud yakni soal Papua dan persiapan Pemilu 2024.
"Paling pertama adalah itu tadi, bagaimana kesiapan dalam menghadapi pemilu, dan tentu prioritas utama penanganan masalah di Papua, masalah keamanan di Papua," ungkap Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (10/11/2023).
Untuk isu Papua, Bobby menerangkan, Komisi I akan menanyakan soal pemenuhan formasi keamanan dan pertahanan di Tanah Papua dengan empat Daerah Otonom Baru (DOB) yang baru saja dimekarkan yaitu Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
"Kalau dulu kan ada Kodam, Kodam (Komando Daerah Militer) itu membawahi berapa. Nah, ini kan sekarang apakah Kodam itu akan dibentuk Kodim (Komando Distrik Militer), Kodim baru atau bagaimana formasi-nya?" ujarnya.
Komisi I ingin mendengarkan penjelasan Agus soal itu lantaran wilayah administrasi baru tentu memerlukan organisasi militer yang dapat menaungi kebutuhan di wilayah tersebut.
"Dengan adanya provinsi-provinsi yang baru. Nah, itu bagaimana pemenuhan formasi keamanan dan pertahanan di sana," tuturnya.
Selain itu, Komisi I juga bakal menyecar Agus soal adanya isu kedekatan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Keduanya disebut memiliki kedekatan karena Agus pernah menjabat sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0735/Surakarta ketika Jokowi menjadi Wali Kota Surakarta.
Baca Juga: Komisi I DPR Pastikan Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar 13 November 2023
"Ya, tentu kami kalau di Komisi I harus objektif ya, tidak subjektif. Kalau namanya orang dekat itu maksudnya dekat apa? Keluarga? Bukan keluarga.
"Beliau sukunya saja beda. Lantas, misalkan, apa karena pernah bertugas? Yang lain juga pada banyak yang sudah pernah bertugas dekat," terangnya.
Setelah uji kepatutan dan kelayakan selesai, nantinya Komisi I DPR akan langsung melakukan rapat internal untuk memutuskan hasil uji kepatutan dan kelayakan tersebut.
Seperti langkah yang sudah dilakukan sebelumnya, Komisi I DPR RI juga bakal berkunjung ke kediaman Agus untuk melakukan uji verifikasi.
"Kami akan rapat internal dan setelah diputuskan pada pukul 17.00 (WIB) akan dilakukan verifikasi faktual ke rumah yang bersangkutan di daerah Cilangkap."
Berita Terkait
-
Komisi I DPR Pastikan Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar 13 November 2023
-
Lantang Tolak Putusan MK, Ketua BEM UI Diintimidasi: Rumah Didatangi Orang Berseragam TNI-Polri
-
Komisi I Jadwalkan Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Agus Subiyanto Senin Pekan Depan
-
Dalam Pelantikan MRP di Papua, Wamendagri Minta Anggota MRP Papua Tengah Kawal Pelaksanaan Pemilu-Pilkada Serentak 2024
-
Serba-Serbi Kapal RS TNI untuk Palestina, Jadwal Pengiriman hingga Spesifikasinya
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah