Suara.com - Lembaga survei Indikator Politik merilis hasil jajak pendapat soal isu dinasti politik yang belakangan ramai di masyarakat. Terlebih lagi setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden.
Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei bertajuk ‘Efek Gibran dan Dinamika Elektoral Terkini’ secara virtual, Minggu (12/11/2023) mengatakan, putusan MK tersebut sebenarnya tak memantik kekhawatiran publik soal potensi politik dinasti. Berdasarkan hasil survei, mayoritas publik menilai biasa saja terkait isu tersebut.
“Ada 42,9 persen masyarakat yang merasa isu politik dinasti tidak terlalu mengkhawatirkan, biasa saja,” ujar Burhanuddin kepada wartawan, Minggu (12/11/2023).
Sementara yang menilai khawatir dengan politik dinasti atas putusan MK, kata Burhanuddin, ada 39,2 persen. Namun, angka ini justru merupakan penurunan jika dibandingkan temuan Oktober.
“Pada rentang 16-20 Oktober, terdapat 47,9 persen yang merasa khawatir soal politik dinasi. Pada awal November, terjadi sedikit penurunan, menjadi 39,2 persen,” beber Burhanuddin.
Sebaliknya, persepsi publik yang tak mengkhawatirkan isu politik dinasti terjadi peningkatan. Jika semula 33,7 persen, kini naik menjadi 42,9 persen.
Pada temuan lain, mayoritas publik juga menilai politik dinasti tidak akan mengganggu demokrasi. Ini karena pesta demokrasi dilakukan secara langsung oleh rakyat.
“Sekitar 52,6 persen lebih berpendapat politik dinasti tidak menjadi persoalan selama masih melalui proses pemilu secara langsung oleh rakyat. Sementara yang berpendapat sebaliknya, masih cukup besar, mencapai 36,3 persen,” imbuh Burhanuddin.
Survei nasional Indikator dilakukan dalam rentang 27 Oktober – 1 November 2023, menempatkan 1.220 responden melalui Wawancara tatap muka, dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
Baca Juga: Survei Indikator Politik: Efek Gibran Bikin Basis Ganjar Beralih Dukung Prabowo
Berita Terkait
-
Survei Indikator Politik: Efek Gibran Bikin Basis Ganjar Beralih Dukung Prabowo
-
Pidato Politik Megawati Jelang Pemilu 2024: Jangan Sampai Kecurangan Terjadi Lagi
-
Survei Terbaru Indikator Politik: Elektabilitas Prabowo Dan Anies Menguat, Ganjar Menyusut
-
Terima Curhat Keprihatinan Tokoh Bangsa Melihat Kondisi Tanah Air, Gus Mus: Tolong Ingatkan Penguasa Agar Eling
-
Syarat Beli 'Koper', Modus Wanita Paruh Baya Tipu Caleg Janjikan Pinjaman Dana Kampanye
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Antisipasi Banjir, Pramono Luncurkan Operasi Modifikasi Cuaca di Jakarta
-
Mengapa KPK Tak Lagi Tampilkan Tersangka Korupsi?
-
Polda Metro Gerebek Clandestine Lab Etomidate di Greenbay Pluit, WNA Tiongkok Jadi Peracik!
-
Roy Suryo Endus Manuver 'Balik Kanan' Eggi Sudjana soal Ijazah Jokowi, Ada Apa?
-
Pendukung Israel Minta AS Segera Caplok Greenland, RUU Aneksasi Sudah Disiapkan
-
Demokrat Bicara Soal Sikap SBY Terkait Pilkada Dipilih DPRD: Serahkan Ke AHY, Ikuti Langkah Prabowo
-
KPK Geledah Kantor DJP, Amankan Dokumen dan Uang 8.000 SGD
-
Dede Yusuf Jelaskan Makna 'Matahari Satu' SBY: Demokrat Satu Komando di Bawah AHY
-
Tragis! Tiga Warga Cilincing Tersengat Listrik di Tengah Banjir Jakarta Utara
-
IKN Nusantara: Narasi Kian Meredup Meski Pembangunan Terus Dikebut?