Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa mengingatkan soal peristiwa penghilangan orang secara paksa yang pernah terjadi di masa lalu. Salah satunya yang paling disorot adalah kasus penculikan pada tahun 1997-1998.
Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa itu adalah bentuk kejahatan serius. Bahkan, masyarakat sampai sekarang masih merasakan dampaknya karena kasus tersebut belum tuntas.
"Peristiwa penghilangan orang secara paksa pada masa lalu adalah kejahatan serius yang berdampak besar," ujar Dimas kepada wartawan, Senin (13/11/2023).
"Tidak hanya pada kehidupan demokrasi di Indonesia, tetapi lebih khususnya lagi terhadap keluarga atau kerabat dari mereka yang hilang yang terus mencari dan menunggu kabar dan nasib anggota keluarganya tersebut," lanjutnya.
Karena itu, ia mengingatkan agar segala pihak, khususnya pemerintah dan aparat hukum menuntaskan persoalan ini. Keberadaan mereka harus ditemukan agar memberi kepastian pada keluarga dan kerabat korban.
"Menemukan keberadaan mereka yang hilang atau diculik ini adalah tanggung jawab kita bersama, terutama Pemerintah, untuk memastikan penegakan hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia benar-benar terwujud," tuturnya.
Pernyataan ini merupakan perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa yang terdiri dari IKOHI, Kontras, IMPARSIAL, PBHI Nasional, ELSAM, WALHI, Centra Initiative, Forum De Facto, HRWG. Ia pun mendesak agar Komnas HAM juga tak lupa mendorong penyelesaian kasus ini.
"Selain itu, kami mendorong Komnas HAM untuk proaktif mendorong penanganan perkara-perkara pelanggaran HAM Berat lainnya," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Koalisi Masyarakat Sipil Endus Aroma Nepotisme Di Balik Penunjukkan Jenderal Agus Subiyanto Jadi Calon Panglima TNI
-
Peringati September Hitam, Koalisi Sipil Geruduk Kantor Mahfud Minta Kasus Pelanggaran HAM Diselesaikan
-
Koalisi Masyarakat Sipil Audiensi dengan Komisi II DPR, Adukan Kejaganggalan Penunjukan Pj Kepala Daerah
-
Jokowi Disebut Tak Pantas Sadap Partai Lewat Intelijen, Hati-Hati jadi Skandal Politik dan Masalah Serius
-
Koalisi Masyarakat Sipil: Tak Boleh Presiden Sadap Partai Lewat Intelijen, Hati-hati Jadi Skandal
Terpopuler
- Owner Bake n Grind Terancam Penjara Hingga 5 Tahun Akibat Pasal Berlapis
- Beda Biaya Masuk Ponpes Al Khoziny dan Ponpes Tebuireng, Kualitas Bangunan Dinilai Jomplang
- 5 Fakta Viral Kakek 74 Tahun Nikahi Gadis 24 Tahun, Maharnya Rp 3 Miliar!
- Promo Super Hemat di Superindo, Cek Katalog Promo Sekarang
- Tahu-Tahu Mau Nikah Besok, Perbedaan Usia Amanda Manopo dan Kenny Austin Jadi Sorotan
Pilihan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
-
Cuma Satu Pemain di Skuad Timnas Indonesia Sekarang yang Pernah Bobol Gawang Irak
-
4 Rekomendasi HP Murah dengan MediaTek Dimensity 7300, Performa Gaming Ngebut Mulai dari 2 Jutaan
-
Tarif Transjakarta Naik Imbas Pemangkasan Dana Transfer Pemerintah Pusat?
Terkini
-
Tragedi Ponpes Al Khoziny, ICJR Desak Polisi Sita Aset untuk Ganti Rugi Korban, Bukan Sekadar Bukti
-
Duar! Detik-detik Mengerikan Truk Tangki BBM Terbakar di SPBU Kemanggisan Jakbar, Apa Pemicunya?
-
Bantah Harga Kios Pasar Pramuka Naik 4 Kali Lipat, Begini Kata Pasar Jaya
-
Pede Sosok "Bapak J" Mudahkan Kader Lolos ke Senayan, PSI: Sekurangnya Posisi 5 Besar
-
Wacana 'Reset Indonesia' Menggema, Optimisme Kalahkan Skenario Prabowo-Gibran Dua Periode
-
Ketar-ketir, Pedagang Kaget Dengar Harga Sewa Kios jadi Selangit usai Pasar Pramuka Direvitalisasi
-
Pemfitnah JK Masih Licin, Kejagung Ogah Gubris Desakan Roy Suryo Tetapkan Silfester DPO, Mengapa?
-
Perluas Inklusi Keuangan Daerah, Wamendagri Wiyagus Tekankan Pentingnya Peran TPAKD
-
Pemerintah Miliki Program 3 Juta Rumah, Mendagri Ajak Perguruan Tinggi Ikut Berikan Dukungan
-
Ragunan Buka Malam: Pengunjung Hanya Bisa Lihat Harimau, Kuda Nil, dan Satwa Nokturnal Lainnya