Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa mengingatkan soal peristiwa penghilangan orang secara paksa yang pernah terjadi di masa lalu. Salah satunya yang paling disorot adalah kasus penculikan pada tahun 1997-1998.
Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa itu adalah bentuk kejahatan serius. Bahkan, masyarakat sampai sekarang masih merasakan dampaknya karena kasus tersebut belum tuntas.
"Peristiwa penghilangan orang secara paksa pada masa lalu adalah kejahatan serius yang berdampak besar," ujar Dimas kepada wartawan, Senin (13/11/2023).
"Tidak hanya pada kehidupan demokrasi di Indonesia, tetapi lebih khususnya lagi terhadap keluarga atau kerabat dari mereka yang hilang yang terus mencari dan menunggu kabar dan nasib anggota keluarganya tersebut," lanjutnya.
Karena itu, ia mengingatkan agar segala pihak, khususnya pemerintah dan aparat hukum menuntaskan persoalan ini. Keberadaan mereka harus ditemukan agar memberi kepastian pada keluarga dan kerabat korban.
"Menemukan keberadaan mereka yang hilang atau diculik ini adalah tanggung jawab kita bersama, terutama Pemerintah, untuk memastikan penegakan hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia benar-benar terwujud," tuturnya.
Pernyataan ini merupakan perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa yang terdiri dari IKOHI, Kontras, IMPARSIAL, PBHI Nasional, ELSAM, WALHI, Centra Initiative, Forum De Facto, HRWG. Ia pun mendesak agar Komnas HAM juga tak lupa mendorong penyelesaian kasus ini.
"Selain itu, kami mendorong Komnas HAM untuk proaktif mendorong penanganan perkara-perkara pelanggaran HAM Berat lainnya," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Koalisi Masyarakat Sipil Endus Aroma Nepotisme Di Balik Penunjukkan Jenderal Agus Subiyanto Jadi Calon Panglima TNI
-
Peringati September Hitam, Koalisi Sipil Geruduk Kantor Mahfud Minta Kasus Pelanggaran HAM Diselesaikan
-
Koalisi Masyarakat Sipil Audiensi dengan Komisi II DPR, Adukan Kejaganggalan Penunjukan Pj Kepala Daerah
-
Jokowi Disebut Tak Pantas Sadap Partai Lewat Intelijen, Hati-Hati jadi Skandal Politik dan Masalah Serius
-
Koalisi Masyarakat Sipil: Tak Boleh Presiden Sadap Partai Lewat Intelijen, Hati-hati Jadi Skandal
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
Terkini
-
Ketua DPRD DKI Soroti Pengangguran Tembus 6 Persen, Dinilai Picu Kriminalitas
-
Dari Bisnis Narkoba hingga Aniaya Siswa Madrasah: Sejauh Mana Reformasi Polri Bekerja?
-
PDIP Ungkap Sumber Dana MBG, Sebut Diambil dari Anggaran Pendidikan
-
Ketua YLBHI Kritik Sikap Inferior Presiden Prabowo di Hadapan Donald Trump
-
Terdampak Krisis Iklim: Bagaimana Panas Ekstrem Membuat Harga Kopi Makin Melejit?
-
Harga Pangan Jakarta Mulai Merangkak Naik di Awal Ramadan
-
KPK Periksa Mantan Wakil Bupati Pati hingga Sejumlah Kepala Desa Terkait Dugaan Pemeresan Sudewo Cs
-
Suami Dwi Sasetyaningtyas Kena Sanksi LPDP, Mahfud MD Bongkar Alasan Ngeri WNI Benci RI
-
Kemenkes Reformasi Skema PPDS, Utamakan Putra Daerah untuk Atasi Krisis Dokter Spesialis
-
Kasus Korupsi Eks Dirjen Kominfo Semuel Abrijani: Apa Alasan Jaksa Menunda Pembacaan Tuntutan?