Beredar Dokumen Reshuffle Kabinet Jokowi, Begini Kata Plt Ketum PPP

Suara.com - Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menanggapi isu Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan atau reshuffle. Menyusul beredarnya dokumen daftar belasan menteri Kabinet Indonesia Maju yang akan diganti.

Ia mengatakan, persoalan reshuffle merupakan hak prerogratif presiden, sehingga hanya Jokowi yang tahu.

"Jadi persoalan pergantian menteri itu bukan sekarang, besok atau kemarin. Karena itu adalah hak prerogatif bapak presiden. Jadi yang lain pasti tidak tahu, yang tahu itu hanya Pak Presiden," kata Mardiono ditemui di Gedung High End MNC, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Mardiono menegaskan, sebagai partai politik yang mendukung pemerintah, PPP hanya menempatkan kader terbaiknya untuk membantu presiden.

"Bahwa kami dari partai politik yang menempatkan kader ada di kabinet adalah, pertama karena panggilan negara," tuturnya.

Kemudian yang kedua, bentuk pertanggungjawaban terhadap konstituen. Di mana saat mendukung Jokowi, maka pihaknya bertanggungjawab mengawal jalannya pemerintahan.

"Tapi kemudian ada reshuffle dan lainnya itu adalah hak prerogatif pak presiden," tuturnya.

Reshuffle

Sebelumnya, beredar dokumen daftar nama-nama menteri di kabinet yang akan dikocok ulang atau reshuffle oleh Jokowi. Menanggapi itu, Mensesneg Pratikno memastikan dokumen yang beredar itu adalah hoaks.

Baca Juga: Dokumen Rombak Menteri PDIP Mendadak Bikin Gaduh! Jokowi Mau Reshuffle dalam Waktu Dekat?

"Ini HOAX," kata Pratikno.

Diketahui dalam dokumen yang beredar tersebut turut mencatut logo Kementerian Sekretariat Negara. Adanya dokumen tersebut, menurut Pratikno menandakan banyaknya hoaks yang memang perlu diwaspadai.

"Ini menunjukkan banyaknya hoaks yang harus diwaspadai," ujar Pratikno.

Kalau dilihat dari daftar yang tertera pada surat, ada 13 jabatan yang dirombak oleh Jokowi.

Secara detail, ada nama-nama dari kubu pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sebut saja, Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra yang dituliskan menjadi Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasonna H Laoly.