- Peningkatan eskalasi perang melawan Iran memicu lonjakan pembelotan dan penolakan pengerahan di tubuh militer Amerika Serikat.
- Organisasi nirlaba Center on Conscience & War mencatat banyak panggilan dari tentara AS yang menolak tugas perang ke Iran.
- Sentimen negatif tentara dipicu oleh serangan kemanusiaan di Minab dan ancaman risikonya akibat balasan presisi militer Iran.
Suara.com - Gelombang pembelotan dalam tubuh militer Amerika Serikat dilaporkan meningkat tajam, seiring dengan eskalasi perang melawan Iran.
Center on Conscience & War, organisasi nirlaba yang membantu para penentang perang (conscientious objectors), mengungkapkan bahwa saluran telepon mereka terus berdering tanpa henti karena banyaknya tentara AS yang menolak dikerahkan ke medan tempur.
Direktur Eksekutif organisasi tersebut, Mike Prysner, menyatakan melalui media sosial X bahwa terdapat penentangan keras terhadap perang Iran di kalangan prajurit aktif.
Ia bahkan membandingkan mobilisasi pasukan kali ini dengan penolakan besar-besaran saat invasi AS ke Irak pada tahun 2003 silam.
“Telepon kami terus berdering tanpa henti. Jauh lebih banyak unit yang baru saja diaktifkan untuk pengerahan ke Iran., daripada yang diketahui publik,” tulis Mike Prysner dalam keterangannya, dikutip dari Middle East Eye, Selasa (10/3/2026).
Laporan ini muncul di tengah spekulasi bahwa pemerintahan Donald Trump sedang mempertimbangkan mobilisasi pasukan yang lebih luas.
Pekan lalu, Middle East Eye melaporkan bahwa AS tengah mempertimbangkan untuk mengirim pasukan khusus ke daratan Iran.
Namun, di lapangan, tanda-tanda ketidaksiapan militer mulai terlihat, setelah Angkatan Darat membatalkan latihan tempur besar bagi prajurit dari Divisi Lintas Udara ke-82, sebuah unit elite spesialis pertempuran darat.
Isu Wajib Militer Kembali Menghantui
Baca Juga: Rudal 'Kiamat' Iran Gempur Israel, Berat Hulu Ledak 1 Ton
Kekurangan personel dan masifnya penolakan dari tentara aktif, memicu isu sensitif di publik Amerika: kembalinya wajib militer.
Dalam wawancara dengan Fox News, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt, menolak untuk mengesampingkan kemungkinan AS akan menghidupkan kembali sistem wajib militer.
Sebagai informasi, terakhir kali Amerika Serikat memaksa warganya untuk ikut berperang adalah pada Desember 1972, selama bulan-bulan terakhir Perang Vietnam yang kelam.
Jika kebijakan ini benar-benar diambil, maka eskalasi perang di Iran akan menjadi babak baru yang sangat tidak populer bagi pemerintahan Trump.
Center on Conscience & War menyebutkan, mereka dibanjiri panggilan telepon karena kekhawatiran bahwa pemerintahan Trump bersiap mengerahkan pasukan dalam jumlah masif ke Iran.
Penentangan ini disebut jauh lebih luas daripada yang diberitakan oleh media arus utama.
Berita Terkait
-
Rudal 'Kiamat' Iran Gempur Israel, Berat Hulu Ledak 1 Ton
-
The Economist Kritik Habis Trump: Perang Anda Melawan Iran Tak Akan Berhasil
-
Media Iran: Kemungkinan Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia
-
Analis: Perang Iran Tak Kunjung Usai, Siapa yang Paling Untung?
-
Lautan Manusia Saksikan Sumpah Setia Mojtaba Khamenei Pemimpin Revolusi Islam Baru di Teheran
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Pengadilan Kriminal Internasional Adili Rodrigo Duterte Atas Tuduhan Pembunuhan Massal di Filipina
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi
-
AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional
-
Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat
-
Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP