Suara.com - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sempat menantang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperlihatkan data karena menyebut jumlah tenaga kerja asing (TKA) asal China di Indonesia lebih banyak dibandingkan Singapura.
Dalam kesempatan tersebut, Luhut tak menampik kalau TKA China bisa bekerja secara cepat dan efisien untuk bidang-bidang tertentu.
Seolah mendukung kehadiran TKA China di Indonesia, Luhut lantas di-slepet juru bicara Tim Nasional Pemenangan Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Hasreiza.
Menurutnya, Pemerintah Indonesia seharusnya mampu bersikap lebih dominan dengan meningkatkan posisi tawar-menawar dalam perjanjian investasi dengan China.
"Jangan juga setiap investasi mereka yang masuk ke Indonesia, harus disertai dengan tenaga kerja yang mereka bawa dari negerinya. Ini mengurangi kesempatan kerja dari anak bangsa kita sendiri," kata Reiza dalam keterangan tertulisnya dikutip Senin (25/12/2023).
Reiza juga menyoroti peran TKA China yang kerap dibawa ke Indonesia untuk melakukan pekerjaan keras. Karena kondisi itu, ia melihat anak-anak bangsa semakin kehilangan kesempatan untuk belajar bahkan berujung pada penyempitan lapangan pekerjaan.
"Dari data kementerian tenaga kerja, per September 2023, tenaga kerja dari China mendominasi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, yakni sebesar 57.738 atau 48 persen. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta pada Agustus 2023," jelasnya.
Adapun jumlah tersebut setara 5,3 persen dari total 147,71 juta angkatan kerja atau 3,69 persen dari total 212,59 juta penduduk usia kerja.
Melihat data itu, Reiza menilai Indonesia masih membutuhkan lapangan kerja bagi warga negaranya sendiri.
Baca Juga: Ungkap Penemuan Harta Karun Berjuluk Emas Putih di Indonesia, Luhut: Besar Sekali!
Penggunaan tenaga kerja dari China yang terlalu banyak itu, dinilainya tidak sebanding dengan besar investasi mereka yang masuk ke Indonesia.
"Justru merebut lapangan kerja dari anak bangsa kita sendiri," ungkapnya.
Belum lagi, seringkali bentrok terjadi di antara tenaga kerja lokal dengan TKA China di beberapa proyek tambang.
"Selain karena perbedaan upah yang cukup signifikan antara pekerja China dengan pekerja lokal, juga disebabkan oleh perlakuan yang tidak setara antara pekerja lokal dengan pekerja dari China."
Berita Terkait
-
Tak Sekadar Dukung, JK Diyakini Akan Turun Gunung Menangkan Anies-Muhaimin
-
Jubir AMIN Kritik Luhut soal TKA China: Lapangan Kerja Anak Bangsa Makin Direbut
-
Janggal, Gibran Pasang Foto Eks Ketum Partai Ini Jadi PP Twitter, Bye-bye Luhut!
-
Pendukung Anies Baswedan Soraki Gibran Tiap Muncul di Layar Saat Nobar Debat Cawapres
-
Cak Imin Diperhitungkan Menang Debat Cawapres, Timnas AMIN: Karena Banyak Pengalaman
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut