Suara.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendadak mengeluarkan keputusan mengejutkan, PBNU memberhentikan KH Marzuki Mustamar dari jabatannya selaku Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.
Dalam keputusannya, PBNU menyatakan mencopot KH Marzuki Mustamar dari posisinya atas dasar evaluasi terhadap tindakan dan pernyataan sang kiai itu.
Pemberhentian ini tertuang dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 274/PB.01/A.II.01.44/99/12/2023 tentang PEMBERHENTIAN KETUA PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR. Surat ditandatangani oleh Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Sekjen PBNU H Saifullah Yusuf, Rais Aam KH Miftachul Akhar, dan Katib Aam KH Akhmad Said Asrori.
Dalam keterangan tertulisnya, Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni menyebut, pemberhentian KH Marzuki Mustamar merupakan masalah internal organisasi.
"Hal biasa, soal internal organisasi," kata Amin Said, Kamis (28/12/2023).
Ada Unsur Politis?
Di sisi lain, Ketua Umum PKB yang juga cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai pemberhentian KH Marzuki Mustamar dari PWNU Jatim dinilai ada unsur politis.
"Ya tentu saja ada (unsur politik), tapi masyarakat Nahdliyin akan menilai siapa yang emas, siapa yang loyang," kata Muhaimin, saat ditanya awak media usai menghadiri acara Haul ke-12 KH Ahmad Sufyan Miftahul Arifin di Ponpes Manba'ul Hikam, Situbondo, Jawa Timur, Jumat (29/12/2023).
Muhaimin bahkan mengaku heran, bisa-bisanya tokoh sehebat Kiai Marzuki diberhentikan. Ia menyebut PBNU yang akan rugi.
Baca Juga: Enggan Berpolemik Soal Kelakar Ketum PBNU, Anies Akan Terus Gelorakan Perubahan
"Yang rugi PBNU sendiri, orang sehebat Kiai Marzuki masa diberhentikan," katanya.
Tepis Isu Politis
Menanggapi dirinya yang diberhentikan dari PWNU Jatim, KH Marzuki tetap bersikap tenang. Ia bahkan menepis ada isu politis atau karena mendukung salah satu paslon di Pilpres 2024.
Ia angkat bicara terkait isu yang menyebut dirinya diberhentikan PBNU karena ada unsur politik. KH Marzuki menegaskan, dirinya tetap memegang teguh pesan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang menyatakan struktur NU harus netral di Pemilu 2024.
"Kami juga enggak tahu karena yang tak gandoli (saya pegang) katanya sebagai pengurus NU harus netral," kata Kiai Marzuki kepada jurnalis, Kamis (28/12/2023).
Berita Terkait
-
Curhatan Pengusaha Sablon di Jakbar Perang Harga Demi Raup Cuan dari Caleg
-
Pemilu 2024 jadi Ladang Cuan Tukang Sablon di Jakarta, Untung 200 Persen Garap Atribut Caleg
-
KPU Nyatakan Ribuan Surat Suara Dikirim Lebih Awal Di Taiwan Rusak, Bawaslu Beda Pendapat: Berpotensi Pidana!
-
Titah AHY ke Kader Demokrat: Mari Kita Gaspol, Jangan Tanggung-tanggung Biar Hasilnya Tidak Nanggung
-
Tak Enak Dipandang, Begini Penampakan JPO di Jalan KH Mas Mansyur Dipenuhi Spanduk Caleg
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
Terkini
-
Kisah Difabel Tuli Perdana Dengar Suara Takbiran: Dulu Duniaku Sangat Sunyi
-
Viral Keluhan Ban Mobil Dikempeskan di Monas, Kadishub DKI: Jangan Parkir di Badan Jalan!
-
Hampir 100 Persen Pengungsi Bencana di Sumatera Tak Lagi di Tenda
-
Kritik KPK, Sahroni Usul Tahanan Rumah Harus Bayar Mahal: Biar Negara Gak Rugi-Rugi Banget
-
Mudik Siswa Sekolah Rakyat, Naila Akhirnya Punya Rumah Baru Layak Huni
-
Tentara Amerika Gali Kuburannya Sendiri Jika Serang Pulau Kharg
-
Dukung Wacana WFH ASN demi Hemat Energi, Komisi II DPR: Tapi Jangan Disalahgunakan untuk Liburan
-
Lebaran Perdana Warga Kampung Nelayan Sejahtera, Kini Tanpa Rasa Cemas
-
Eks Menag Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Mantan Penyidik: KPK Tak Boleh Beri Perlakuan Istimewa
-
Turap Longsor di Kramat Jati, 50 Personel Gabungan Dikerahkan