Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan keluhannya saat memberikan arahan pada rapat konsolidasi nasioanal kesiapan Pemilu 2024. Acara itu berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu (30/12/2023).
"Ini sebetulnya hari Sabtu, kemarin dari daerah saya, mestinya bisa tidur, libur," kata Jokowi membuka sambutannya,
Kekinian libur yang harusnya diisi presiden dengan beristirahat gagal karena mendapat perintah dari Menteri Sektretariat Negara.
"Tapi kemarin saya diberitahu oleh Mensetneg, 'Pak besok ada konsolidasi dari KPU, semua dari daerah provinsi kabupaten kota hadir semuanya," kata Jokowi mengulang perkarataan Mensetneg.
"'Jadi bapak harus hadir', perintah Mensetneg seperti itu. Jadi saya hadir pagi hari ini," kata Jokowi yang disambut tawa peserta yang hadir.
Jokowi kemudian melanjutkan arahannya. Dia berpesan agar Pemilu 2024 dilaksanakan dengan baik. Kepada KPU, ditegaskan agar bersikap netral.
"Kemudian KPU juga betul-betul netral tidak memihak. Bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai. Apalagi, KPU mencoba untuk melenceng dari aturan," tegas Jokowi.
"Ini yang harus kita jaga bersama-sama, jangan sampai terjadi. Ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita," lanjutnya.
Pemilu yang tinggal 45 hari menurut Jokowi adalah waktu yang singkat. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus bersiap-siap.
Baca Juga: Pembangunan 4.990 BTS 4G Rampung, Presiden Jokowi Ucap Syukur
Presiden tak menampik, Pemilu 2024 tergolong kompleks. Hal itu karena masyarakat akan memilih presiden, DPR, dan DPRD tingkat kota/kabupaten serta provinsi yang akan digelar di 38 provinsi.
"514 kabupaten dan kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa. Melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh. Tak bisa dibayangkan betapa sangat kompleks pemilu kita ini, sangat kompleks sekali," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Kubu AMIN Desak Bawaslu Segera Periksa soal Surat Suara Pilpres 2024 yang Tersebar Duluan di Taipei
-
Teringat Pihak yang Bilang Jangan Pilih karena Bakal Hentikan Bansos, Ganjar: Jangan Dipolitisasi, Itu Hak Rakyat
-
Pembangunan 4.990 BTS 4G Rampung, Presiden Jokowi Ucap Syukur
-
Alasan Jokowi Resmi Berhentikan Firli Bahuri Sebagai Ketua KPK
-
Anies Minta Jokowi Tegur Pemda yang Tidak Netral
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Pakai Baju Koko Putih, Prabowo Hadiri Acara Munajat Bangsa-Pengukuhan Pengurus MUI di Istiqlal
-
Sempat Kabur Saat OTT, Pemilik PT Blueray John Field Menyerahkan Diri ke KPK
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok