Kaleidoskop Jakarta 2023: Legislator Main Judi Slot, Pejabat Flexing hingga Darurat Polusi Udara

Suara.com - Berbagai peristiwa yang menyorot perhatian publik telah terjadi di Jakarta selama tahun 2023. Mulai dari persoalan mengenai rencana penerapan jalan berbayar alias Electronic Road Pricing (ERP) hingga Jakarta yang menjadi kota paling berpolusi se-dunia.

Suara.com mencoba merangkum berbagai peristiwa tersebut dalam kaleidoskop polemik Jakarta 2023.

ERP Ditolak Warga

Rencana penerapan ERP sebenarnya sudah lama diutarakan sejak Sutiyoso masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kemudian, Anies Baswedan kepala daerah saat itu sempat mencoba kembali mewujudkannya.

Namun, rencana gagal karena proyek ini gagal lelang. Hingga termutakhir, Heru Budi Hartono kembali mencoba peruntungannya dengan program pengurangan kemacetan itu.

Heru bahkan sempat merancang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE) untuk mengatur penerapan ERP di 25 ruas jalan. Begitu rencana ini mencuat ke publik, masyarakat, khususnya ojek online (ojol) menolak keras.

Organisasi ojol bahkan berulang kali melakukan aksi unjuk rasa dengan jumlah besar di depan Balai Kota DKI Jakarta. Polemik ini berlangsung sejak Januari 2023 hingga Februari dan akhirnya tak terdengar lagi kelanjutannya.

KPK Geledah DPRD DKI

Pada 17 Januari 2023, mendadak sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor DPRD DKI. Pantauan Suara.com saat itu, gedung legislator Kebon Sirih itu sempat tak bisa dimasuki oleh siapun dan dijaga ketat pihak keamanan.

Baca Juga: Malam Tahun Baru Dijaga Ketat Ribuan Personel TNI-Polri, Konvoi Kendaraan Masuk Jakarta Bakal Diputar Balik!

Belakangan diketahui penggeledahan ini bertujuan untuk mencari dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulogadung tahun 2018 saat eks Gubernur Anies Baswedan menjabat.

KPK saat itu melakukan penggeledahan di lantai 10, 8, 6,4, dan 2. Ruangan yang digeledah merupakan milik Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, eks Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik, Anggota DPRD Cinta Mega, hingga Komisi C.

Hasil penggeledahan itu, KPK mengamankan sejumlah barang, di antaranya dokumen dan alat elektronik.

Pejabat Flexing

Sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI sempat diperiksa lantaran dirinya atau keluarganya memamerkan kekayaan alias flexing yang tak sewajarnya. Hal ini menuai polemik lantaran mereka mengunggah berbagai barang mewah di media sosial.

Pertama, istri dan anak Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Massdes Arouffy, dan anaknya kerap pamer tas mewah di media sosial.

Kedua, Kasie Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara, Selvy Mandagi an keluarganya kedapatan doyan pamer kekayaan atau flexing. Keduanya diketahui kerap bermalam di hotel mewah dan membeli mobil hingga tas mewah.

Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ngabila Salama juga menuai polemik lantaran mengungkap dirinya mendapatkan gaji Rp34 juta per bulan di media sosial.

Penyelidikan melalui Inspektorat dilakukan kepada ketiganya lantaran polemik ini. Bahkan, Heru Budi mencopot Massdes dan Selvy dari jabatannya.

Skandal Judi Slot Cinta Mega

Anggota DPRD DKI, Cinta Mega ketahuan bermain judi slot melalui komputer tabletnya saat rapat paripurna pada Kamis (20/7/2023). Tindakan Cinta itu terekam oleh awak media yang turut menghadiri agenda tersebut.

Cinta yang saat itu merupakan anggota Fraksi PDIP pun sempat membantahnya. Ia menyebut permainan yang dimainkannya saat rapat paripurna adalah sejenis puzzle online bernama Candy Crush.

Hal ini pun menuai reaksi keras dari publik lantaran tak percaya dengan pernyataan Cinta. Apalagi, pada layar tablet yang dimainkan terdapat tampilan yang hanya ada di permainan judi slot.

PDIP pun melakukan penelusuran internal mengenai kasus ini. Hingga akhirnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI mengeluarkan rekomendasi pemecatan terhadap Cinta sebagai kader.

Kini, Cinta telah dipecat dari partai lambang banteng itu usai dapat persetujuan DPP. Cinta juga tetap maju dalam Pileg DKI meski berganti partai ke PAN.

Darurat Polusi

Selama pertengahan tahun Jakarta mendapatkan sorotan lantaran kondisi polusi udara yang buruk. Bahkan, berdasarkan data IQAir, indeks kualitas udara di Ibu Kota kerap kali jadi yang terburuk di dunia.

Foto udara kota Jakarta juga menunjukkan udara yang keruh seperti berkabut. Masyarakat juga mengeluhkan terjangkit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Masalah polusi udara ini pun menjadi perhatian khusus Pemrov DKI. Bahkan, dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Pencemaran Udara berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 593 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara.

Setelahnya, Pemprov juga memasang alat penyemprot kabut air untuk mengurangi polusi udara bernama water mist generator. Alat ini sekarang juga menjadi standar keamanan semua gedung di Jakarta.

Selain itu, Satgas juga menutup sejumlah pabrik yang dianggap menjadi salah satu pelaku pencemaran udara. Di samping itu, Heru Budi sempat menuai kontroversi lantaran mengatakan akan meniup polusi udara.

Penolakan Tilang Uji Emisi

Dalam penanganan polusi udara di Jakarta, Pemprov DKI mewajibkan masyarakat untuk melakukan uji emisi kendaraan. Bahkan, kepolisian bersama petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga sempat melakukan penilangan terhadap kendaraan yang belum lulus uji emisi pada bulan September dan Desember.

Namun, penilangan itu kini dibatalkan lantaran mendapatkan penolakan keras dari masyarakat. Kepolisian dan Pemprov tengah mengkaji ulang soal penilangan ini.

Meski begitu, razia uji emisi tetap dilaksanakan di sejumlah lokasi. Kendaraan akan dipilih secara acak untuk melakukan pengetesan.

Kampung Bayam

Konflik berlarut dialami warga eks Kampung Bayam, Jakarta Utara sepanjang 2023 ini. Masalah ini mencuat sebagai imbas dari pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).

Stadion berkapasitas 82 ribu orang itu membuat warga yang tinggal di Kampung Bayam jadi tergusur. Saat itu, di bawah kepemimpinan eks mantan Gubernur Anies Baswedan, warga dijanjikan hunian yang berlokasi dekat dengan tempat tinggal lama bernama Kampung Susun Bayam (KSB).

KSB dibangun dan kelola oleh BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Namun, ketika pembangunannya rampung, warga tak boleh langsung menempatinya lantaran ada selisih paham soal penetapan tarif.

Lantaran tak kunjung ada kesepakatan, pada tahun ini warga sampai menggelar tenda di dekat KSB. Mereka juga berulang kali unjuk rasa di depan Balai Kota DKI.

Hingga menjelang Piala Dunia U-17 di JIS, Pemerintah Kota Jakarta Utara memberikan hunian sementara pada warga di sejumlah rumah susun (rusun).

Namun, kekinian sejumlah warga kembali dan bahkan menempati secara paksa bangunan KSB itu. Mereka tetap ngotot ingin tinggal di bangunan yang sudah dijanjikan pemerintah.