Suara.com - Calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD, pesimistis paslon nomor urut dua Prabowo-Gibran dapat memenuhi program susu gratis tanpa melakukan impor. Menurutnya, saat ini saja banyak kebutuhan pokok, mulai dari yang terkecil diimpor dari luar negeri.
"Tetapi selama ini, kita yang kecil-kecil Saja ngimpor, garam, bawang, buah ternyata impor juga," kata Mahfud di Graha Oikoumene, Salemba, Jakarta Pusat pada Jumat (5/1/2023).
Dia mengungkapkan, programnya bersama Ganjar Pranowo yakni menekan kebutuhan pokok yang diperoleh dari impor.
"Oleh sebab itu, kalau kami justru tidak mau impor. Oleh sebab itu kalau bicara soal makan, saya bicara gastronomi, etika makan, etiket di dalam makan itu bukan sekedar, saya membayangkan ya," kata Mahfud.
Saol realistis atau tidaknya pemenuhan susu tanpa impor, Mahfud menyerahkannya ke pasangan Prabowo-Gibran.
"Silakan, silakan nanti kita buktikan. Kalau kita dengan sendirinya program susu tidak impor, itu karena kita memang tekadnya tidak impor," ujarnya.
Sebelumnya, cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iksandar alias Cak Imin juga mengomentari soal program susu gratis Prabowo-Gibran. Menurutnya, program itu akan berjalan dengan mengimpor dari luar negeri.
"Bahwa isu makan gratis itu memang menarik, susu gratis, menarik. Itu susunya nggak ada, pasti impor dan menguntungkan orang-orang yang mengimpor susu," kata Cak Imin.
Oleh sebab itu, Ketua Umum PKB itu menekankan bahwa stok susu di dalam negeri juga harus diperhatikan. Selain itu, Cak Imin mengingatkan pentingnya melibatkan masyarakat dalam program tersebut.
Baca Juga: Potensi Sanksi untuk Gibran yang Bagi-bagi Susu Saat CFD: Teguran Hingga Surat Daftar Hitam
"Jadi harus dipersiapkan, jangan makan gratisnya, siapkan rakyat, peternak, supaya sehat supaya menumbuhkan pendapatan, peternakan tumbuh, makan sehat baik," jelas Cak Imin.
Menurutnya Prabowo-Gibran baik timnya hanya gembor-gembor soal program makan siang dan susu gratis, pada akhirnya akan ketergantungan dengan impor.
"Kalau sekarang susu butuhnya satu juta liter, yang tersedia hanya 300 liter, bagaimana kalau nggak impor?" ucap Cak Imin.
Berita Terkait
-
Prabowo-Gibran Pastikan Bakal Libatkan Produsen Susu Lokal untuk Program Susu Gratis
-
Usai Seharian Kampanye, Ganjar-Mahfud Bakal Sering-sering Live TikTok di Malam Hari
-
Minta Sanksi Gibran Soal Pelanggaran CFD Segera Diputuskan, PDIP: Jangan Mau Ditekan
-
Potensi Sanksi untuk Gibran yang Bagi-bagi Susu Saat CFD: Teguran Hingga Surat Daftar Hitam
-
Kawal Pemenangan Pilpres 2024, Ini 4 Aplikasi Anyar yang Diluncurkan TPN Ganjar-Mahfud
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
Terkini
-
Kisah Difabel Tuli Perdana Dengar Suara Takbiran: Dulu Duniaku Sangat Sunyi
-
Viral Keluhan Ban Mobil Dikempeskan di Monas, Kadishub DKI: Jangan Parkir di Badan Jalan!
-
Hampir 100 Persen Pengungsi Bencana di Sumatera Tak Lagi di Tenda
-
Kritik KPK, Sahroni Usul Tahanan Rumah Harus Bayar Mahal: Biar Negara Gak Rugi-Rugi Banget
-
Mudik Siswa Sekolah Rakyat, Naila Akhirnya Punya Rumah Baru Layak Huni
-
Tentara Amerika Gali Kuburannya Sendiri Jika Serang Pulau Kharg
-
Dukung Wacana WFH ASN demi Hemat Energi, Komisi II DPR: Tapi Jangan Disalahgunakan untuk Liburan
-
Lebaran Perdana Warga Kampung Nelayan Sejahtera, Kini Tanpa Rasa Cemas
-
Eks Menag Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Mantan Penyidik: KPK Tak Boleh Beri Perlakuan Istimewa
-
Turap Longsor di Kramat Jati, 50 Personel Gabungan Dikerahkan