Suara.com - Calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD, pesimistis paslon nomor urut dua Prabowo-Gibran dapat memenuhi program susu gratis tanpa melakukan impor. Menurutnya, saat ini saja banyak kebutuhan pokok, mulai dari yang terkecil diimpor dari luar negeri.
"Tetapi selama ini, kita yang kecil-kecil Saja ngimpor, garam, bawang, buah ternyata impor juga," kata Mahfud di Graha Oikoumene, Salemba, Jakarta Pusat pada Jumat (5/1/2023).
Dia mengungkapkan, programnya bersama Ganjar Pranowo yakni menekan kebutuhan pokok yang diperoleh dari impor.
"Oleh sebab itu, kalau kami justru tidak mau impor. Oleh sebab itu kalau bicara soal makan, saya bicara gastronomi, etika makan, etiket di dalam makan itu bukan sekedar, saya membayangkan ya," kata Mahfud.
Saol realistis atau tidaknya pemenuhan susu tanpa impor, Mahfud menyerahkannya ke pasangan Prabowo-Gibran.
"Silakan, silakan nanti kita buktikan. Kalau kita dengan sendirinya program susu tidak impor, itu karena kita memang tekadnya tidak impor," ujarnya.
Sebelumnya, cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iksandar alias Cak Imin juga mengomentari soal program susu gratis Prabowo-Gibran. Menurutnya, program itu akan berjalan dengan mengimpor dari luar negeri.
"Bahwa isu makan gratis itu memang menarik, susu gratis, menarik. Itu susunya nggak ada, pasti impor dan menguntungkan orang-orang yang mengimpor susu," kata Cak Imin.
Oleh sebab itu, Ketua Umum PKB itu menekankan bahwa stok susu di dalam negeri juga harus diperhatikan. Selain itu, Cak Imin mengingatkan pentingnya melibatkan masyarakat dalam program tersebut.
Baca Juga: Potensi Sanksi untuk Gibran yang Bagi-bagi Susu Saat CFD: Teguran Hingga Surat Daftar Hitam
"Jadi harus dipersiapkan, jangan makan gratisnya, siapkan rakyat, peternak, supaya sehat supaya menumbuhkan pendapatan, peternakan tumbuh, makan sehat baik," jelas Cak Imin.
Menurutnya Prabowo-Gibran baik timnya hanya gembor-gembor soal program makan siang dan susu gratis, pada akhirnya akan ketergantungan dengan impor.
"Kalau sekarang susu butuhnya satu juta liter, yang tersedia hanya 300 liter, bagaimana kalau nggak impor?" ucap Cak Imin.
Berita Terkait
-
Prabowo-Gibran Pastikan Bakal Libatkan Produsen Susu Lokal untuk Program Susu Gratis
-
Usai Seharian Kampanye, Ganjar-Mahfud Bakal Sering-sering Live TikTok di Malam Hari
-
Minta Sanksi Gibran Soal Pelanggaran CFD Segera Diputuskan, PDIP: Jangan Mau Ditekan
-
Potensi Sanksi untuk Gibran yang Bagi-bagi Susu Saat CFD: Teguran Hingga Surat Daftar Hitam
-
Kawal Pemenangan Pilpres 2024, Ini 4 Aplikasi Anyar yang Diluncurkan TPN Ganjar-Mahfud
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru