Suara.com - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan pada Sabtu (20/1) bahwa kehancuran di Gaza merupakan kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan penting bagi semua pihak untuk mengakui hak rakyat Palestina memiliki negara.
Dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok (GNB) ke-19 di Kampala, Guterres menegaskan bahwa penolakan terhadap solusi dua negara untuk Israel dan Palestina, serta penolakan hak berdaulat bagi rakyat Palestina, merupakan hal yang tidak dapat diterima.
“Selamanya ini akan memperpanjang konflik yang sudah menjadi ancaman besar untuk perdamaian dan keamanan global, memperburuk polarisasi serta memperkuat ekstremis di mana pun,” kata dia, dikutip dari Anadolu via Antara.
“KTT tahun ini berlangsung di tengah perpecahan yang mendalam, hak asasi manusia, hukum internasional, Konvensi Jenewa dan Piagam PBB dilanggar dengan impunitas. Saya tidak akan berhenti menyerukan gencatan senjata kemanusiaan dan pembebasan semua sandera tanpa syarat segera,” sambung dia.
“Kehancuran besar-besaran di Gaza dan jumlah korban sipil dalam waktu singkat benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya selama saya menjabat,” kata Guterres seraya mengatakan bahwa PBB juga terkena imbas karena 152 staf terbunuh.
Serangan Israel sejak 7 Oktober lalu menewaskan hampir 25.000 orang, selain menyebabkan pengungsian massal, kehancuran serta krisis makanan, air dan obat-obatan.
Guterres menyampaikan bahwa saat ini penduduk di Gaza mengalami penderitaan tidak hanya akibat serangan bom dan peluru, tetapi juga karena kekurangan pangan dan air bersih. Belum lagi, fasilitas kesehatan kekurangan obat-obatan dan pasokan listrik terputus di daerah tersebut.
“Meskipun lembaga-lembaga kemanusiaan berupaya maksimal untuk mengirimkan bantuan, mereka terus menghadapi tantangan serangan bom dan situasi berbahaya setiap harinya, terbatasnya akses karena kerusakan jalan dan gangguan komunikasi,” ucapnya.
“Kami melihat keselarasan antara prinsip-prinsip Piagam PBB dan prinsip-prinsip Gerakan Non-Blok di Bandung. Peran Anda di PBB memiliki signifikansi yang besar.”
Baca Juga: Misi Kemanusian ke Palestina Cukup Berbahaya, Prabowo Pesan Ini ke Kru KRI dr. Radjiman
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan penolakan terhadap gagasan pembentukan negara Palestina dalam skenario pasca-perang.
Tag
Berita Terkait
-
Prabowo Lepas Bantuan ke Palestina, Respons Gadis Cantik asal Turki Ini Curi Perhatian
-
Prabowo Subianto Ajak Artis Lepas Bantuan Untuk Palestina Tuai Kritik, Kiky Saputri Bela: Gak Dibayar
-
Nagita Slavina Pakai Tas Rp 54 Juta Saat Kirim Sumbangan ke Palestina, Warganet Malah Cibir Desainnya Jelek
-
Lolly Putri Nikita Mirzani Dukung Palestina Sambil Promosikan Judi Online
-
Misi Kemanusian ke Palestina Cukup Berbahaya, Prabowo Pesan Ini ke Kru KRI dr. Radjiman
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO