Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengkritisi soal rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang ingin membangun rumah susun (rusun) baru untuk warga eks Kampung Bayam. Adapun lokasi yang dipilih yakni di kawasan Tanjung Priok.
Sahroni menyebut solusi dari Heru atas polemik Kampung Susun Bayam (KSB) itu mengecewakan.
Awalnya, Sahroni ingin datang ke Balai Kota DKI pada Kamis (25/1/2024) untuk menagih solusi dari Heru Budi terkait konflik KSB. Rencana ini dibatalkan lantaran kemarin Heru menyampaikan solusi dengan membangun rusun baru.
Sahroni menyebut kebijakan ini hanya mengalihkan tanggung jawab dan membuat warga semakin lama terkatung-katung tanpa kepastian. Legislator asal Tanjung Priok, Jakarta Utara itu pun menyatakan menolak solusi tersebut.
“Pak Heru, terima kasih sudah merespons sikap saya bersama masyarakat Kampung Bayam, jadi kami tidak usah repot-repot menagih jawaban bapak," ujar Sahroni kepada wartawan, Kamis.
"Tapi sejujurnya respons bapak sangat mengecewakan dan zolim karena bapak hanya mengalihkan tanggung jawab saja. Kasihan warga diberi ketidakpastian lagi,” tambahnya menjelaskan.
Ia mengaku heran dengan rencana ini lantaran sebenarnya sudah ada hunian yang disiapkan untuk warga eks Kampung Bayam di KSB. Warga tinggal diberikan kunci dan izin tinggal agar tak terlalu lama menunggu hunian baru.
“Aneh banget, kan tinggal serah terima saja. Ada rusun di depan mata, kenapa harus bangun baru? Jadi ini benar-benar Pak Heru nggak ada hati sama warga Jakarta, warga Tajung Priok,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menganggap Heru yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi ini tak mengikuti prinsip kepala negara yang pro rakyat.
“Bapak ini benar-benar pemimpin yang tidak layak dicontoh. Sangat berbeda dengan motto Presiden Jokowi yang sangat perhatian dan peduli sama masyarakat. Tapi Pak Heru mengabaikan itu,” pungkas Sahroni.
Pernyataan Heru Budi
Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berencana membangun Rumah Susun (Rusun) baru di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hunian ini nantinya akan ditempati warga eks Kampung Bayam sebagai pengganti Kampung Susun Bayam (KSB).
Dengan pembangunan Rusun ini, maka tarif yang diberikan akan lebih murah karena tergolong sebagai warga terprogram yang mendapatkan subsidi dari Pemprov DKI. Pembangunannya akan dimulai pada Januari 2025 dan ditargetkan selesai di akhir tahun 2025.
"Pemerintah daerah akan membangun rumah susun di sekitar kecamatan Priok, kurang lebih bisa 150 sampai 200 unit, untuk siapa? Untuk warga terprogram dan warga Kampung Bayam," ujar Heru di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).
Heru menyebut pihaknya sudah memberikan hunian untuk warga eks Kampung Bayam di sejumlah Rusun seperti Rusun Nagrak. Namun, kebanyakan dari mereka mengeluhkan lokasi yang terlalu jauh dari tempat tinggal awal mereka di Kampung Bayam.
Berita Terkait
-
Heru Budi Mau Bangun Rusun untuk Warga Eks Kampung Bayam, Gilbert PDIP: Masalah Warisan Anies Jadi Bertele-tele
-
Sempat Irit Biara soal Nasib Warga Eks Kampung Bayam, Heru Budi: Saya Lagi Berpikir
-
Anies Tuding Pemprov DKI Zalim ke Warga Kampung Bayam: Negara Harus Welas Asih
-
Warga Kampung Bayam Curhat ke Anies: Kami Dikriminalisasi
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Kebakaran Kantor Terra Drone Sebabkan 22 Orang Tewas, Komisi III DPR Desak Polisi Usut Tuntas
-
Pemulihan Bertahap RSUD Muda Sedia: Kapan Layanan Operasi dan Rawat Jalan Kembali Normal?
-
Mantan Kapolri Da'i Bachtiar Usul Pemilihan Kapolri Tak Perlu Persetujuan DPR
-
Polisi Periksa Manajemen Terra Drone Terkait Kebakaran Maut di Kemayoran
-
Tinjau Lokasi Kebakaran di Kemayoran, Mendagri Evaluasi Kelayakan Bangunan
-
Upaya Redakan Konflik Internal, Bertemu Gus Yahya jadi Prioritas PBNU Kubu Zulfa?
-
Proyek Kereta Cepat Arab Saudi-Qatar Siap Hubungkan Dua Ibu Kota
-
Hasil Rapat Evaluasi Merekomendasikan Perpanjangan Masa Tanggap Darurat Bencana di Sumut
-
Jika Terbukti Lalai, Pemilik dan Pengelola Gedung Maut Kemayoran Bisa Kena Sanksi Pidana
-
Gelombang Panas Ekstrem Kini Jadi Ancaman Baru Bagi Pekerja Dunia, Apa yang Mesti Dilakukan?