- Sekjen DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, menanggapi aksi unjuk rasa ricuh terkait kebijakan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.
- Masyarakat menuntut evaluasi total terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui demonstrasi di kantor gubernur pada April 2026.
- DPP Partai Golkar menginstruksikan kadernya untuk meningkatkan kepekaan sosial serta menghindari gaya hidup berlebihan dalam menjalankan tugas jabatan publik.
Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, memberikan respons terkait aksi unjuk rasa berujung ricuh yang menuntut evaluasi total terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud. Rudy sendiri merupakan kader Partai Golkar.
Sarmuji meminta para kader Golkar yang menduduki jabatan publik untuk lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat.
Ia menyatakan, bahwa Partai Golkar pada dasarnya menghargai setiap bentuk aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Namun, ia menekankan agar penyampaian pendapat tersebut dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai koridor.
"Jadi gini, setiap aspirasi nggak apa-apa disampaikan saja dengan baik ya," ujar Sarmuji ditemui di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Menyikapi tuntutan masyarakat terhadap kepemimpinan Rudy Mas’ud yang merupakan kader Golkar, Sarmuji mengeluarkan arahan tegas dari DPP Partai Golkar.
Instruksi ini ditujukan kepada seluruh kader, baik yang berada di lembaga legislatif maupun eksekutif di berbagai tingkatan.
"Kepada seluruh kader Partai Golkar di jabatan apapun, jabatan publik, baik itu di parlemen maupun eksekutif di kementerian, atau gubernur, bupati, wali kota, kami mengimbau sekaligus memberikan arahan DPP Partai Golkar; ayo kita peka terhadap suasana, ayo kita peka terhadap kondisi masyarakat kita," tegasnya.
Sarmuji juga memberikan peringatan khusus agar para pejabat dari Partai Golkar menjaga perilaku dan gaya hidup mereka di tengah masyarakat.
Ia mengingatkan agar tidak ada tindakan atau penampilan yang terkesan berlebihan, baik dalam menjalankan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi.
Baca Juga: Bela Rudy Masud, Waketum Golkar: Beliau Pemimpin Low Profile dan Tidak Anti Dialog
"Jangan sampai tampak berlebihan, baik itu yang sifatnya pribadi maupun yang sifatnya dinas," pungkasnya.
Sebelumnya, Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) didatangi ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Selasa (21/4/2026).
Aksi berujung ricuh itu menuntut evaluasi total hingga penyelidikan hukum terhadap berbagai kebijakan Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas'ud dan wakilnya, Seno Aji.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Cara Mudah Membuat Nama dari Your Name In Landsat NASA Secara Gratis
-
Ukraina Terancam Krisis Senjata Akibat Amerika Serikat Terlalu Fokus Urus Perang Iran
-
Amerika Serikat Kirim Kapal Induk Ketiga ke Timur Tengah, Tekan Iran Percepat Negosiasi Damai
-
Italia Ganti Patung Yesus yang Dirusak Tentara Israel di Lebanon
-
Pengadilan Kriminal Internasional Adili Rodrigo Duterte Atas Tuduhan Pembunuhan Massal di Filipina
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana