Suara.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat permohonan pengunduran diri Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
"Sampai saat ini (Jumat siang), kami belum menerima surat pengunduran diri Prof. Mahfud Md sebagai Menkopolhukam," kata Pratikno seperti diberitakan Antara, Jumat (26/1/2024).
Pernyataan Pratikno sekaligus menanggapi pernyataan isu Mahfud Md yang bakal menyerahkan surat pengunduran diri pada Jumat siang ini.
Mahfud merupakan Cawapres nomor urut 3 yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo.
Dalam acara diskusi di Semarang, Selasa (23/1), Mahfud menyatakan menunggu momentum untuk mengundurkan diri dari posisi menteri.
Diketahui, Presiden Jokowi sejak pagi berada di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, menerima kunjungan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao.
Sebelumnya Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto mengatakan, Mahfud MD belum mengundurkan diri pada Kamis (25/1) karena ada hal strategis yang perlu dilakukan sebelum meninggalkan jabatannya.
"Ada hal-hal di Kemenko Polhukam yang sifatnya strategis, nanti diceritakan sendiri oleh Pak Mahfud, yang membuat Pak Mahfud harus tetap mengawal itu," ujar Andi di Media Centre TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024).
Ia mengemukakan hal strategis tersebut sedang dikawal Mahfud MD dalam posisinya saat ini.
Baca Juga: Tak Mau Hukum Tumpul ke Atas, Mahfud MD Bakal Benahi Aparat
"Terutama ada dua hal strategis yang Pak Mahfud kawal, sehingga Pak Mahfud memutuskan belum mundur," jelasnya menambahkan.
Mahfud juga disebut Andi ingin melakukan transisi kepemimpinan agar nantinya Menteri baru bisa langsung bekerja dengan baik.
"Pak Mahfud sudah berbicara dengan Mas Ganjar di pagi hari di hari debat empat dan di situ sudah disepakati Pak Mahfud pasti mundur," tuturnya.
Setelah menyelesaikan hal strategis dan transisi itu, Mahfud disebutnya akan mengajukan pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
"Tinggal sekarang bagaimana menyiapkan transisi di Kemenko Polhukam, lalu kemudian menyampaikannya ke Bapak Presiden dengan ketatanegaraan dan tata krama yang sepantasnya," katanya.
Berita Terkait
-
Penjelasan Kominfo soal Nama Mahfud Hilang di X Twitter
-
'Calon Ibu Negara Idaman' Siti Atikoh Rutin Laporkan Aspirasi Masyarakat kepada Ganjar Pranowo
-
Puji Cak Imin dan Mahfud MD Usai Debat Lalu Sindir Gibran, Arie Kriting Dihujat Warganet: Pantas Mertuanya Gak Setuju
-
Tak Mau Hukum Tumpul ke Atas, Mahfud MD Bakal Benahi Aparat
-
Mahfud Md ke Partai Pengusung Ganjar: Tidak Akan Tunduk dan Patuhi Siapapun
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
Fakta-fakta Penembakan Renee Good oleh Petugas ICE dan Gelombang Protes di AS
-
Seleksi PPPK Kemenag 2026: Prediksi Jadwal, Materi dan Tahapannya
-
SPPG Klarifikasi Video Viral MBG Bungkus Plastik
-
Dermaga Halte Buaran Diseruduk Kendaraan Pribadi, TransJakarta Koridor 11 Terpaksa Alihkan Rute
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata