Suara.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa saat ini pejabat negara boleh berkampanye, hal itu sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu yang lalu.
Ganjar menyampaikan hal itu, saat berdialog di Rumah Keuskupan Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (26/1). Awalnya, mantan Gubernur Jawa Tengah itu membahas soal isu stunting dihadapan Bupati Manggarai, Herybertus G.L Nabit.
"Yang saya pikirkan, maaf kalau nanti ada yang tersinggung, saya minta maaf di depan. Ketika saya membaca data statistik, stunting yang relatif ini, tadi pak bupati, pak bupati boleh loh ikut kampanye," kata Ganjar.
Ganjar juga meminta bupati tidak boleh takut jika ingin ikut berkampanye.
"Kan sudah ada pernyataan kemarin, tidak boleh takut (kampanye) loh," kata Ganjar.
Terkait angka stunting di Indonesia, jika masih tinggi Ganjar pun berkomitmen untuk memperbaiki akses kesehatan.
"Ketika kemudian stunting masih tinggi, maka mari kita pikirkan akses kesehatan terhadap generasi masa depan bangsa itu yang kami pikirkan," katanya.
Apalagi saat ini, yang menjadi fokus Ganjar-Mahfud ialah mendengarkan suara-suara rakyat kecil. Itulah mengapa, ia memilih berkampanye di daerah-daerah terpencil.
"Kenapa saya pilih pada sudut-sudut Indonesia yang secara elektoral suaranya kecil? Kami sedang tidak bicara soal elektoral dengan syarat yang kecil. Tapi, kami sedang melihat, menyaksikan, merasakan getaran pikiran yang ada di masyarakat, rasa hati dan suasana kebatinan yang ada di ujung-ujung Indonesia, yang barang kali kita tidak pernah tau, tidak pernah menyentuh, atau barang kali malas untuk menyentuh," imbuhnya.
Baca Juga: Mahfud MD Berkomitmen Benahi Aparat Penegak Hukum, Mulai dari Polisi Hingga Jaksa
Mengingat butuh perjuangan untuk mencapai Ruteng, Ganjar pun bertekad untuk memperbaiki akses kesehatan hingga pendidikan di NTT.
"Saya rasakan betul suasana itu, menuju tempat ini butuh perjuangan. Tidak adil rasanya ketika remote area tidak dapat prioritas," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Gibran Tanggapi Rencana Mahfud MD Akan Mundur dari Menteri: Apakah Sudah?
-
Sepakat dengan Wapres, Ganjar Pranowo Minta Penyalahgunaan Bansos Ditindak Bawaslu
-
Ganjar Pranowo Gelar Silaturahmi dengan Pemuka Agama di Manggarai, Programnya Diyakini Bawa Efek Positif bagi Bangsa
-
Diminta Netizen Spill Skin Care yang Dipakai hingga Bikin Wajah Siti Atiqoh Glowing, Ganjar Drop Air Wudhu
-
Posting Video Ganjar Suka Nonton Film Porno, Hotman Paris Dianggap Turun Kelas: Kelakuannya Lebih Parah!
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri
-
Cukai Minuman Manis Ditunda, Siapa yang Bertanggung Jawab atas Kesehatan Anak?