Suara.com - Politisi senior Zulfan Lindan keras menyindir dua pengamat politik Eep Saefulloh Fatah dan Saiful Mujani yang menggaungkan wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Memang akhir-akhir ini isu pemakzulan Presiden Jokowi berembus kencang di tataran elit politik. Sejumlah pengamat politik seperti Eep dan Saiful pun mulai berbicara mengenai hal ini.
Lewat sejumlah pernyataannya di media sosial, Eep dan Saiful tampak mendukung adanya pemakzulan Presiden Jokowi.
Baca Juga:
Selvi Ananda dan Gibran Makan Sepiring Berdua: Duduknya Mantu Jokowi Anggun Banget
Viral SBY Makan Mie Instan, Auranya Curi Perhatian: Ditinggal Ibu Ani, Seperti Tak Semangat
Mereka menganggap Presiden Jokowi sudah menabrak konstitusi karena menjadikan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Menurut Zulfan Lindan, isu pemakzulan Jokowi adalah gerakan politik frustasi dari para lawan politik Jokowi di Pilpres 2024.
"Gerakan politik frustrasi karena tidak mampu membangun satu opini yang kemudian opini itu bisa berkembang di masyarakat lalu menjadi satu kekuatan," kata Zulfan dikutip dari Youtube Total Politik.
Baca Juga: Ramai Dibahas di Medsos, Apa Syarat Pemakzulan Jokowi?
Zulfan lalu menyindir Saiful Mujani yang hanya memanas-manasi lewat media sosial agar rakyat melakukan gerakan pemakzulan Jokowi.
Menurutnya, dalam melakukan pemakzulan terhadap rezim tidak bisa hanya bermodal cuitan di media sosial semata.
"Prof Saiful ga ada lagi kelanjutannya. Kalau dengan twit itu pemerintah bisa jatuh, setiap hari pemerintah bisa jatuh. Jangan ngomong begitu, hanya memprovokasi orang," ujar dia.
Zulfan curiga wacana pemakzulan Jokowi yang digaungkan Saiful dan Eep didasari rasa frustasi karena calon yang mereka dukung bakal kalah.
Menurut Zulfan, Saiful Mujani adalah konsultan politik PDIP dan Ganjar sementara Eep adalah konsultan PKB dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
"Kalau kita lihata di sini kan, begitu surveinya turun, lalu memprovokasi orang dengan hal macam-macam. Yaudahlah kalau kalah, kalah aja, kita fair-fair aja," ujar Zulfan.
Tag
Berita Terkait
-
Ramai Dibahas di Medsos, Apa Syarat Pemakzulan Jokowi?
-
Masuk Kategori Perbuatan Tercela, Jokowi Bisa Dimakzulkan Gegara Ucapannya!
-
Aktivis 98 Ajak Mahasiswa Turun Ke Jalan Gulingkan Jokowi: Pemakzulan Tak Ada Di Ruang Konstitusi, Tapi Di Jalanan!
-
Pemakzulan Jokowi Terindikasi Buat Kacaukan Pemilu, Pengamat: Ada yang Panik Takut Kalah
-
Zulfan Lindan Nilai Anies Baswedan Bakal Masuk Jurang Jika Masih Serang Prabowo di Debat Capres
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check
-
Soroti Perpol Jabatan Sipil, Selamat Ginting: Unsur Kekuasaan Lebih Ditonjolkan dan Mengebiri Hukum