Suara.com - Di tengah sejumlah kampus-kampus ternama di Indonesia yang mempertanyakan kualitas demokrasi pada Pemilu 2024, Universitas Sultan Ageng Tirtyasa (Untirta) tampak berada pada sikap mengambang antara mendukung atau mengkritik pemerintah lantaran menyebut demokrasi era Jokowi lebih berkualitas.
Seperti diketahui, sejumlah kampus ternama seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah alias UIN Jakarta mempertanyakan kualitas demokrasi pada pesta demokrasi lima tahunan kali ini.
Seperti diketahui, civitas academica Universitas Indonesia (UI) mengeluarkan petisi yang menyatakan terdapat indikasi demokrasi yang terkoyak pada Jumat (2/2/2024) lalu.
Baca juga:
Reaksi Presiden Jokowi Setelah Diganjar Petisi UGM, UII, dan UI
Guru Besar UIN Jakarta Desak Presiden Netral, Singgung Potensi Reformasi 98 Terulang
Untirta Beda Sendiri, Sebut Demokrasi Era Jokowi Lebih Berkualitas
Dalam petisinya civitas academika UI, mereka menyebut "Negeri kami tampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa."
Petisi terhadap Jokowi juga sebelumnya dilancarkan civitas academica Univesitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta.
Kritik yang disebut 'Petisi Bulaksumur', para ilmuan mengkritik Presiden Jokowi yang dianggap melakukan sejumlah tindakan menyimpang dari prinsip demokrasi, kerakyatan serta keadilan sosial.
Kemudian, Universitas Islam Indonesia (UII) membuat petisi terhadap Jokowi. mereka menilai terdapat kemunduran demokrasi melalui tingkah laku serta kebijakan Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2024.
Untuk di Provinsi Banten sendiri, UIN Syarif Hidayatullah di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten juga membuat "Seruan Ciputat".
Dalam proses "Seruan Ciputat" tersebut Guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Mujani menyebut sumber disintergritas demokrasi berada pada Presiden.
Berbeda jauh dari sederet kampus ternama yang mempertanyakan demokrasi saat ini, Untirta malah menyebut kualitas di era Presiden Jokowi jauh lebih berkualitas
"Jauh lebih berkualitas (demokrasi) dibanding periode-periode sebelumnya. Tentu memang ada dinamika yang harus diperbaiki," kata Rektor Untirta Fatah Sulaiman dalam pernyataan sikap Untirta dikutip dari Bantennews (Jaringan Suara.com), Selasa (6/2/2024).
Berita Terkait
-
Mengapa Kita Perlu Sadar Politik dan Hak-Hak Dasar Warga Negara Sejak Dini?
-
Kasus Ferry Irwandi, Patroli Siber dan Menyempitnya Ruang Demokrasi Digital
-
Mahasiswa Geruduk DPR: Ultimatum 17+8 Tuntutan Rakyat Menggema!
-
Rakyat Tagih Janji! Aksi di Depan DPR RI Tuntut Pembebasan Demonstran dan Realisasi Paket 17+8
-
Mahasiswa Soroti Pernyataan 'Kontroversi' Menkeu Purbaya: Baru Satu Hari Jabat Langsung Mengecewakan
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
-
Tak Hanya Soal Ekonomi! Celios Ungkap Jejak Tiongkok di Indonesia Makin Meluas, Ini Buktinya
-
3 Rekomendasi HP 5G Murah di Bawah Rp3 Juta Tebaru September 2025
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
Terkini
-
Baleg DPR Tegaskan Kehati-hatian dalam RUU Perampasan Aset, Ogah Bahas Seperti Bikin Pisang Goreng
-
Pramono Anung Bantah Isu Tarif Parkir Jakarta Naik Jadi Rp30 Ribu/Jam: Itu Hoaks!
-
Protes Adalah Hak! API Lawan Pelabelan Negatif dan Ingatkan soal Kasus HAM
-
MK Lanjutkan Sengketa Pilkada Papua dan Barito Utara ke Tahap Pembuktian
-
Dasco Sambangi Prabowo di Istana, Lapor Perkembangan Terkini di Tanah Air hingga Keputusan DPR
-
Sejarah Nepal: Dari Kerajaan Kuno Hingga Republik Modern
-
Parah! PNS Bawaslu NTB Gelapkan Belasan Mobil Operasional, Apa Motif dan Modusnya?
-
Legislator Golkar Beri Tantangan Menkeu Purbaya: Buat Kejutan Positif, Jangan Bikin Pusing Lagi
-
CEK FAKTA: Presiden Prabowo Cairkan Bansos Rp 7 Juta per NIK, Benarkah?
-
Ferry Irwandi: TNI-Polri Harus Lindungi Rakyat