Suara.com - Komisi Nasional Disabilitas (KND) mewanti-wanti penyandang disabilitas harus paham untuk menentukan hak suaranya pada Pemilu 2024. Sebagai warga negara, hak mereka untuk mendapatkan akses pendidikan politik seperti kampanye atau sosialisasi Pemilu harus terpenuhi.
"Sebenarnya dari awal kami sangat berharap, ya, pendidikan politik itu bisa disampaikan. Sehingga mereka tahu, siapa sih yang dia pilih. Jangan sampai mereka tidak paham memilih siapa, sehingga pada waktunya ya sudah coblos saja, mana saja," kata Ketua KND Dante Rigmalia di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (6/2/2024).
Berdasarkan sejumlah informasi yang diterima KND dari daerah, para penyandang mendapatkan hambatan untuk mengakses pelaksanaan kampanye dan sosialiasi pemilu.
"Seperti misalnya, datang ke kami melalui WA dan sebagainya, teman-teman ini bisa mengakses debat presiden, JBI (juru bahasa isyarat)-nya sangat kecil di layar. Dan juga sering kali tertutup oleh tulisan," ujar Dante.
"Seolah-olah kan penyedia layanan publik itu hanya menggugurkan kewajiban, asal ada. Tetapi, tidak mempertimbangkan apakah itu sesuai memadai teman-teman pengguna bahasa isyarat," sambungnya.
Namun dikatakannya, untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sudah mulai memperhatikan akses bagi penyandang disabilitas.
"Kita lihat sudah banyak sosialisasi yang aksesibel, berusaha untuk meng-aksesibelkan ada bahasa isyarat, caption ada, tulisan di bawahnya, itu upaya-upaya ke arah sana ada," tutur Dante.
Oleh karenanya Dante, waktu yang tersisa jelang Pemilu 14 Februari 2024, dapat dimanfaatkan penyelenggara atau kontestan memberikan pendidikan politik yang dapat diakses penyandang disabilitas.
"Ini adalah momentum untuk semua orang bisa menentukan pilihan. Ya, meskipun ada waktu lah beberapa hari lagi untuk memberikan pendidikan politik kepada penyandang disabilitas. Saya pikir ini bisa dimanfaatkan," katanya.
Baca Juga: Momen Anies Dengar Curhat Nelayan Di Parepare: Kami Tak Butuh Makan Gratis, Kami Butuh Kesetaraan
Berita Terkait
-
Momen Anies Dengar Curhat Nelayan Di Parepare: Kami Tak Butuh Makan Gratis, Kami Butuh Kesetaraan
-
Anak Jenderal Kamerun Bio Paulin Jadi Caleg Gerindra: Mohon Doa dan Dukungannya
-
Benarkah Ahok Sengaja Gabung Kubu Ganjar-Mahfud Untuk Cegah 01 Dan 03 Bersatu?
-
Pesan Surya Paloh Kepada Penyelenggara Pemilu: Kembalilah ke Jalan yang Benar!
-
Momen Penyandang Tunanetra Raba Wajah Ganjar, Langsung Disebut Pemimpin Jujur
Terpopuler
- Bedak Tabur atau Bedak Padat Dulu? Panduan Makeup Flawless Tahan Lama
- 4 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Sesuai Review Pembeli
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- Aisyah Zakkiyah, Komisaris Baru PTPP yang Viral Punya Gaji dan Tunjangan Miliaran
- Bedak Tabur Apa yang Bikin Glowing dan Tahan Lama? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
Terkini
-
Asabri hingga PLTU, 3 Kasus yang Jerat Eks Jampidsus Febrie Sebabkan Negara Rugi Rp34,6 Triliun!
-
Hindari Kesan Tebang Pilih, Kejagung Diminta Tak Beri Perlakuan Khusus pada Febrie Adriansyah
-
Kebakaran Maut Bar di Bangkok Tewaskan 27 Orang, KBRI: Tidak Ada Korban WNI
-
Niat Selamatkan Surat Berharga, Detik-detik Nenek di Pulogadung Tewas Terbakar Bersama Anak dan Cucu
-
Cegah Konflik Kepentingan, Legislator Desak Perombakan Penyidik Jampidsus di Kasus Febrie Adriansyah
-
Jalan Kebon Sirih Menyempit Jadi Dua Lajur, Kemacetan Mengular Hampir 1 Kilometer
-
Hinca Panjaitan Tegaskan Penyerahan Kasus Febrie Adriansyah ke Kejagung Tak Tabrak KUHAP
-
Jangan 'Jeruk Makan Jeruk!', DPR Minta Kasus Eks Jampidsus Febrie Tak Ditangani Mantan Anak Buahnya
-
Mahfud MD Bongkar Skenario Kasus Febrie Adriansyah, Sebut Pengalihan Penyidikan Kacaukan Hukum
-
Satgas PKH Buka Suara soal Kursi Ketua yang Kosong Usai Eks Jampidsus Terseret Kasus Korupsi