Suara.com - Komisi Nasional Disabilitas (KND) mewanti-wanti penyandang disabilitas harus paham untuk menentukan hak suaranya pada Pemilu 2024. Sebagai warga negara, hak mereka untuk mendapatkan akses pendidikan politik seperti kampanye atau sosialisasi Pemilu harus terpenuhi.
"Sebenarnya dari awal kami sangat berharap, ya, pendidikan politik itu bisa disampaikan. Sehingga mereka tahu, siapa sih yang dia pilih. Jangan sampai mereka tidak paham memilih siapa, sehingga pada waktunya ya sudah coblos saja, mana saja," kata Ketua KND Dante Rigmalia di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (6/2/2024).
Berdasarkan sejumlah informasi yang diterima KND dari daerah, para penyandang mendapatkan hambatan untuk mengakses pelaksanaan kampanye dan sosialiasi pemilu.
"Seperti misalnya, datang ke kami melalui WA dan sebagainya, teman-teman ini bisa mengakses debat presiden, JBI (juru bahasa isyarat)-nya sangat kecil di layar. Dan juga sering kali tertutup oleh tulisan," ujar Dante.
"Seolah-olah kan penyedia layanan publik itu hanya menggugurkan kewajiban, asal ada. Tetapi, tidak mempertimbangkan apakah itu sesuai memadai teman-teman pengguna bahasa isyarat," sambungnya.
Namun dikatakannya, untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sudah mulai memperhatikan akses bagi penyandang disabilitas.
"Kita lihat sudah banyak sosialisasi yang aksesibel, berusaha untuk meng-aksesibelkan ada bahasa isyarat, caption ada, tulisan di bawahnya, itu upaya-upaya ke arah sana ada," tutur Dante.
Oleh karenanya Dante, waktu yang tersisa jelang Pemilu 14 Februari 2024, dapat dimanfaatkan penyelenggara atau kontestan memberikan pendidikan politik yang dapat diakses penyandang disabilitas.
"Ini adalah momentum untuk semua orang bisa menentukan pilihan. Ya, meskipun ada waktu lah beberapa hari lagi untuk memberikan pendidikan politik kepada penyandang disabilitas. Saya pikir ini bisa dimanfaatkan," katanya.
Baca Juga: Momen Anies Dengar Curhat Nelayan Di Parepare: Kami Tak Butuh Makan Gratis, Kami Butuh Kesetaraan
Berita Terkait
-
Momen Anies Dengar Curhat Nelayan Di Parepare: Kami Tak Butuh Makan Gratis, Kami Butuh Kesetaraan
-
Anak Jenderal Kamerun Bio Paulin Jadi Caleg Gerindra: Mohon Doa dan Dukungannya
-
Benarkah Ahok Sengaja Gabung Kubu Ganjar-Mahfud Untuk Cegah 01 Dan 03 Bersatu?
-
Pesan Surya Paloh Kepada Penyelenggara Pemilu: Kembalilah ke Jalan yang Benar!
-
Momen Penyandang Tunanetra Raba Wajah Ganjar, Langsung Disebut Pemimpin Jujur
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 4 Bedak Padat Wardah yang Tahan 12 Jam, Coverage Tinggi dan Nyaman Dipakai Seharian
Pilihan
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
Terkini
-
Riset: 80 Persen Warga Pesisir Alami Penurunan Pendapatan Akibat Krisis Iklim
-
Muncul di Mabes Polri, Waka BGN Sony Sanjaya Jawab Isu Panas Kena OTT
-
Menyesal Pernah Jadi Wamenaker, Noel Ebenezer: Pedih Sekali Saya Dapat Jabatan Ini
-
Penasihat Hukum Klaim Noel Ebenezer Ada di Waktu dan Tempat yang Salah dalam Kasus K3
-
Tragedi Ebola Kongo: Disangka Virus Hoaks Hingga Kehilangan Seluruh Keluarga
-
Dasco Pimpin Rakor Tingkat Tinggi, Kebut Pembangunan 39 Ribu Huntap untuk Korban Bencana Sumatera
-
Prabowo Dorong Energi dari Limbah Jagung dan Sawit, Pakar Ingatkan Keseimbangan Pangan
-
DPR dan Pemerintah Gelar Rapat Koordinasi, Fokus Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatera
-
Persib Bandung Diharapkan Wagub Mampu Mendulang Prestasi di Level Internasional
-
Bukan Larang Berdagang, Satpol PP DKI Jelaskan Aturan Zona Steril di Bundaran HI