Suara.com - Jaringan Gusdurian melihat wacana pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) satu putaran untuk menghemat anggaran adalah sebuah framing yang perlu dipertanyakan. Karena menghemat anggaran adalah alasan yang mengada-ada.
Koordinator Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid mengatakan jika wacana pemilihan presiden satu putaran itu sebatas wacana tentu harus dihormati sebagai hak berpendapat. Tetapi sebetulnya dua putaran itu punya banyak tujuan.
"bukan hanya soal penghematan anggaran. Ada banyak tujuan lain," ujar Alissa Wahid di Bantul, Jumat (9/2/2024).
Dia meminta agar kata penghematan anggaran harus dibuang jauh-jauh. Karena untuk masa depan bangsa maka berapapun anggaran yang dibutuhkan maka itu bisa dilakukan.
Menurutnya anggaran yang dikeluarkan dalam proses Pemilu itu investasi bukan pemborosan dan bukan kerugian negara. Jika demikian, maka tentunya keputusan Presiden bisa menaikkan anggaran Bansos secepat itu juga perlu dipertanyaan.
"Karena kalau Bansos itu ditarik, dibagikan pada awal bulan Februari Lalu nanti bulan Maret aprilnya akan bagaimana. Apakah nanti akan ada perubahan anggaran lagi. nah itu hal-hal seperti itu harus dipertanyakan," tambahnya.
Menurutnya, persoalan anggaran tidak boleh disamakan oleh kerugian atau tidak. Karena efektif bukan efisiensi di mana yang bangsa Indonesian butuhkan saat ini adalah efektivitas karena kita bicara kepemimpinan jangka panjang.
"Namun kalau efisiensi yang sudah mana yang lebih murah,"tuturnya.
"dan (itu) sudah disiapkan mekanismenya dalam undang-undang pemilu. Jadi ngapain diributkan soal anggaran, " tambahnya.
Baca Juga: Ahok Tolak Pilpres 1 Putaran demi Hemat Anggaran: Et, Rp26 Miliar Tak Ada Artinya...
Karena baginya, yang paling penting adalah masyarakat harus memastikan proses Pemilu ini berlangsung dengan baik. Sehingga wacana satu putaran itu adalah framing maka jangan sampai kemudian menjadi faktor yang mempengaruhi jalannya Pemilu.
Karena Bangsa Indonesia betul-betul membutuhkan pemilu yang jurdil. Oleh karena itu, kalau Pemilu jurdil itu bisa dicapai dengan satu putaran maka tidak apa-apa. Namun kalau jurdil itu harus melakukan Pemilu dua putaran itu maka harus dilaksanakan dua putaran.
Kontributor : Julianto
Berita Terkait
-
Alissa Wahid Ingatkan KPU dan Bawaslu Jangan Lagi Langgar Etika Agar Hasil Pemilu Diakui Legitimasinya
-
Hasil Survei Indikator Politik Buka Peluang Pilpres 2024 Satu Putaran, Siapa yang Menang?
-
Hasil Survei Indikator Politik Terbaru, Peluang Pilpres 2024 1 Putaran atau 2 Putaran?
-
Ahok Tolak Pilpres 1 Putaran demi Hemat Anggaran: Et, Rp26 Miliar Tak Ada Artinya...
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?
-
Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi