Suara.com - Jaringan Gusdurian melihat wacana pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) satu putaran untuk menghemat anggaran adalah sebuah framing yang perlu dipertanyakan. Karena menghemat anggaran adalah alasan yang mengada-ada.
Koordinator Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid mengatakan jika wacana pemilihan presiden satu putaran itu sebatas wacana tentu harus dihormati sebagai hak berpendapat. Tetapi sebetulnya dua putaran itu punya banyak tujuan.
"bukan hanya soal penghematan anggaran. Ada banyak tujuan lain," ujar Alissa Wahid di Bantul, Jumat (9/2/2024).
Dia meminta agar kata penghematan anggaran harus dibuang jauh-jauh. Karena untuk masa depan bangsa maka berapapun anggaran yang dibutuhkan maka itu bisa dilakukan.
Menurutnya anggaran yang dikeluarkan dalam proses Pemilu itu investasi bukan pemborosan dan bukan kerugian negara. Jika demikian, maka tentunya keputusan Presiden bisa menaikkan anggaran Bansos secepat itu juga perlu dipertanyaan.
"Karena kalau Bansos itu ditarik, dibagikan pada awal bulan Februari Lalu nanti bulan Maret aprilnya akan bagaimana. Apakah nanti akan ada perubahan anggaran lagi. nah itu hal-hal seperti itu harus dipertanyakan," tambahnya.
Menurutnya, persoalan anggaran tidak boleh disamakan oleh kerugian atau tidak. Karena efektif bukan efisiensi di mana yang bangsa Indonesian butuhkan saat ini adalah efektivitas karena kita bicara kepemimpinan jangka panjang.
"Namun kalau efisiensi yang sudah mana yang lebih murah,"tuturnya.
"dan (itu) sudah disiapkan mekanismenya dalam undang-undang pemilu. Jadi ngapain diributkan soal anggaran, " tambahnya.
Baca Juga: Ahok Tolak Pilpres 1 Putaran demi Hemat Anggaran: Et, Rp26 Miliar Tak Ada Artinya...
Karena baginya, yang paling penting adalah masyarakat harus memastikan proses Pemilu ini berlangsung dengan baik. Sehingga wacana satu putaran itu adalah framing maka jangan sampai kemudian menjadi faktor yang mempengaruhi jalannya Pemilu.
Karena Bangsa Indonesia betul-betul membutuhkan pemilu yang jurdil. Oleh karena itu, kalau Pemilu jurdil itu bisa dicapai dengan satu putaran maka tidak apa-apa. Namun kalau jurdil itu harus melakukan Pemilu dua putaran itu maka harus dilaksanakan dua putaran.
Kontributor : Julianto
Berita Terkait
-
Alissa Wahid Ingatkan KPU dan Bawaslu Jangan Lagi Langgar Etika Agar Hasil Pemilu Diakui Legitimasinya
-
Hasil Survei Indikator Politik Buka Peluang Pilpres 2024 Satu Putaran, Siapa yang Menang?
-
Hasil Survei Indikator Politik Terbaru, Peluang Pilpres 2024 1 Putaran atau 2 Putaran?
-
Ahok Tolak Pilpres 1 Putaran demi Hemat Anggaran: Et, Rp26 Miliar Tak Ada Artinya...
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu