Suara.com - Mantan komisaris PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan kemarahannya ada pihak yang berusaha memaksakan Pemilihan Presiden (Pilpres) satu putaran.
Pemaksaan Pilpres 2024 satu putaran yang didasari jika negara bisa hemat Rp26 miliar. Dalam sebuah video wawancara, Ahok mengungkapkan jika pemaksaan satu putaran dengan alasan hemat anggaran sangatlah tidak tepat.
"Kalau satu putaran, kalau kita bantu 03 ke 02, sehingga 02 bisa satu putaran, eet, " ujar Ahok yang sempat mengungkapkan jika ide memaksakan ide satu putaran demikian ciri-ciri orang yang kurang cerdas.
Ahok pun kemudian menjelaskan mengenai aanggaran Rp26 miliar yang dinilainya masih bisa dipenuhi oleh APBN Indonesia.
Baca juga:
Ahok Bongkar Dalang Pemenjaraan Dirinya, Benarkah Sosok Ini?
Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Jokowi Tak Teruskan Cita-cita Soekarno, Ahok: Harusnya Kalteng
Sudah Ditunggu Di Bandara Sejak Jam 3 Pagi, Anies Terharu Sambutan Masyarakat Manado
Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyinggung nilai Rp26 miliar memang akan lebih mahal jika terjadi mark-up (peningkatan anggaran guna kepentingan pribadi dan golongan). "Et, jika hitung mark up memang mahal-mahal, jangan ada pengadaan yang markup," sambung Ahok.
Bahkan ayah Nicholas Purnama ini membandingkan dengan keuntungan BUMN Pertamina yang menyebutkan nilainya lebih dari Rp26 miliar. "Pertamina aja lebih untungnya dari itu," ujar Ahok dengan nada tinggi.
Kemudian Ahok memastikan jika hemat atau tidaknya anggaran Pemilu lebih kepada keterbukaan anggaran sehingga terhindar dari korupsi. "Berani gak pejabat buka-bukaan, jangan ada proyek mark up, berani gak?," tantang Ahok kemudian.
Belakangan memang muncul wacana agar Pilpres satu putaran demi penghematan anggaran negara. Disebut-sebut anggaran yang bisa dihemat tersebut bisa dipergunakan bagi warga tidak mampu seperti untuk bantuan langsung tunai (BLT) dan program lainnya.
Berita Terkait
-
Ahok Buka Kartu: 3 Kunci Ini Bisa Bikin Otomotif RI Jadi Raksasa Ekonomi
-
Kasus Deddy Sitorus Dinilai Mirip Ahok: Video Tuai Polemik karena Sengaja Dipotong?
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Kritik Pedas Rencana Utang Rp700 Triliun Pemerintah: Itu Namanya Gali Lubang Tutup Lubang!
-
Ungkit Anggaran Negara dari Pajak Rakyat, Sentilan Ahok ke DPR: Jangan Cuma Terima Gaji, tapi...
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor